DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021

Nomor: 05
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan Bentuk Badan Hukum; 3. Nama Dan Tempat Kedudukan; 4. Maksud, Dan Tujuan Kegiatan Usaha; 5. Jangka Waktu Berdiri; 6. Modal; 7. Organ Perseroda; 8. Perencanaan, Operasional, Dan Pelaporan; 9. Evaluasi, Restrukturisasi Dan Pembubaran Perseroda; 10. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan air bersih bagi keperluan masyarakat selama ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, dan dalam rangka mewujudkan prinsip tala kelola perusahaan yang baik, maka perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha MilikDaerah, maka perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong; BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANBENTUKBADANHUKUMPERUSAHAANDAERAHAIRMINUM KABUPATENTABALONG TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 05 TAHUN2021 BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN SALINAN

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

a.bahwa pengelolaan air bersih bagi keperluan masyarakat selama ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, dan dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelo1a perusahaan yang baik, maka perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong; BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANBENTUKBADANHUKUMPERUSAHAANDAERAHAIRMINUM KABUPATENTABALONG TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 05 TAHUN2021 BUPATITABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN
1. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
2. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
3. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
4. 6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4756);
5. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6173);
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6385);
9. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor754);
10. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan ModalDaerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor4 Tahun 1991 seri D NomorSeri 2); 2 Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
11. 1.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
12. 2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.
13. 3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
14. 4.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
15. 5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. 6.Bupati adalah Bupati Tabalong.
17. 7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tabalong adalah Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
18. 8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BABI KETENTUANUMUM Pasall PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABALONG. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTABALONG dan BUPATI TABALONG Dengan Persetujuan Bersama
19. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
20. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 04); 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong sebagai BUMD Kabupaten Tabalong berubah bentuk menjadi Perseroda.

Pasal 2

9.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMDyang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
10."Perseroan", adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modalDaerah pada BUMD.
13.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan sebagai salah satu Langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan guna memperbaiki kinerja danIatau meningkatkan nilai Perusahaan.
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendaIikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangkukepentingan.
15.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegangkekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
17.Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
18.Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tabalong Bersinar yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalongyang bergerak di bidang usaha air rninum. 4 Kegiatanusaha PT.Air MinumTabalongBersinar (Perseroda)meliputi:

a.bidang penyediaan air minum;

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 6

Tujuan Pendirian PT.Air MinumTabalongBersinar (Perseroda)adalah:

a.memberikan penyediaan dan pelayanan kebutuhan air bersih dan sehat bagi masyarakat secara merata serta untuk kebutuhan industri dan lainnya dalam upaya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
b.menyelenggarakan penyediaan barang danIatau jasa yang berkaitan dengan air yang bermutu dan berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik masyarakat;
c.untuk mengembangkan usaha berdasarkan tata kelola Perseroan yang baik; dan
d.memperoleh laba dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Pasal 5

Maksud pendirian PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk peningkatan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

BABN MAKSUD,TUJUANDANKEGIATANUSAHA

(1)Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bemama PT. Air Minum TabalongBersinar (Perseroda).
(2)PT.Air MinumTabalong Bersinar (Perseroda)sebagaimana dimaksud pada ayat (I} berkedudukan eli Kabupaten Tabalong.
(2)Pelaksanaan Perubahan Bentuk Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda. 5
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMDlainnya; danj atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.BUMOlainnya; danj atau
3. c.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
1. a.APBD;darr/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(1)Sumber modal terdiri atas :
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modallainnya.

BAB III

NAMA DANTEMPATKEDUDUKAN Pasa13

Pasal 8

BABVl MODAL

Pasal 7

BABV JANGKA WAKTUBERDIRI

b.penyediaan barang danjatau jasa yang berkaitan dengan air untuk keperluan minum yang sehat sesuai dengan standar kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat; dan
c.usaha lainnya yang dianggap menguntungkan Perseroan. 6

(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perseroda dilakukan untuk: Pasa112
(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perseroda ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
(2)Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(3)Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 11

(2)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang danfatau barang milik Daerah.
(3)Barang milik Daerah dinilai sesuai niiai rill pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(4)Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
(1)Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
1. a.pendirian Perseroda;
2. b.penambahan modal Perseroda; dan
3. c.pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

Pasal 10

Pasa19

(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham. 7
(1)Perseroda dapat me1akukan pmjarnan dari Lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan sumber dana lainnya dari dalam negeriuntuk pengembanganusaha dan investasi.
(2)Dalam hal pmjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda yang berasal dari hasil usaha Perseroda dapat dijadikanjaminan untuk mendapatkan pinjaman.
(3)Dalam hal Perseroda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkanjaminan.

Pasal 15

Bagian Kelima Pinjaman Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaankeuangan Daerah.

Pasal 14

(1)Pengurangan modal Daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham Daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
(2)Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
(3)Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karen a divestasi danj atau dilusi.
(4)Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi danjatau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Perseroda diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/ atau BUMDlainnya.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990