Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modalyang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasall0 BABVII PEMBIAYAAN
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki wawasan di bidang organisasi PT. Bank Kalsel dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara profesionalbertanggungjawabkepada Bupati.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Bupati dapat menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
(1)Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modalyang diatur dalam peraturan ini.
BABVI PENGAWASAN Pasal 9
(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan ModalDaerah kepada PT. Bank Kalsel berupa dividen yang diperoleh selama Tahun Buku PT. Bank Kalsel menjadi hak Daerah.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
BABV BAGIHASILKEUNTUNGAN Pasal 8
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT.
Bank Kalse1setiap Tahun Anggarandiatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT.Bank Kalsel.
7 NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG,PROVINSIKALIMANTAN SELATAN:(5-55/2022) LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2022 NOMOR ABDULMUTHALIBSANGADJI ""Ttd Diundangkan di Tanjung pada tanggal SEKRETARISDAERAH KABUPATENTABALONG, ANANGSYAKHFIANI -rt:;d BUPATITABALONG, Ditetapkan di Tanjung pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.