DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2022

Nomor: 05
Tahun: 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini Mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan dan Sasaran;Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Kalsel;Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah;Bagi hasil Keuntungan;Pengawasan;Pembiayaan;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAHKEPADAPERSEROANTERBATAS BANKPEMBANGUNANDAERAHKALIMANTANSELATAN TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR05 TAHUN2022 BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN II SAUNAN II Disease 2019 (COVID-19) danIatau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Iatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6516);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional danIatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6516);
5.Undang-Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6573);
8.Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 2 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tabun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6385);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman PengelolaanInvestasi Pemerintah Daerah (BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor754);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tabun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Nomor04 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerab Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten TabalongTahun 2017 Nomor02); 3

BAB II

TUJUANDANSASARAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 3

Bagian Kedua Sasaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Kalsel.

Pasal 25

(2)Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan Penyertaan Modal dengan besaran Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). BABIV PELAKSANAANPENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAH Pasal 7
(4)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan ModalPemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel sebesar Rp156.892.936.854,- (seratus lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dialokasikan pada APBDPerubahan Tahun Anggaran 2022, APBDTahun Anggaran 2023 dan APBDTahun Anggaran 2024 yang berasal dari Dana PengembalianDividendengan rincian sebagai berikut:
1. a.Perubahan Tahun Anggaran 2022, direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tigabelas milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2023, direncanakan sebesar Rp15.536.698.145,00 (lima belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2024, direncanakan sebesar Rp16.540.752.000,00 (enam belas milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
(3)Dalam hal pembiayaan penambahan penyertaan modal Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari Dana Pengembalian Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c tidak mencukupi, pemenuhan kekurangan pembiayaan dari APBDTahun Anggaran2024.
(1)Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel sebesar Rp45.077.450.145,- (empat puluh lima milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah}.

Pasal 6

milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

f.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan ModalDaerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (LembaranDaerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 08) dengan realisasi sebesar Rp15.000.000.000,00 (limabelas milyar rupiah);
g.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan ModalDaerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (LembaranDaerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 08) dengan realisasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tigapuluh milyar rupiah); 6 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
a.dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perubahan bentuk hukum PT. Bank Kalsel sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor54 Tabun 2017 tentang Badan Usaha MilikDaerab (LembaranNegara BABVIII KETENTUANPERALIHAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modalyang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasall0 BABVII PEMBIAYAAN

(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki wawasan di bidang organisasi PT. Bank Kalsel dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara profesionalbertanggungjawabkepada Bupati.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Bupati dapat menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
(1)Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modalyang diatur dalam peraturan ini. BABVI PENGAWASAN Pasal 9
(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan ModalDaerah kepada PT. Bank Kalsel berupa dividen yang diperoleh selama Tahun Buku PT. Bank Kalsel menjadi hak Daerah.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya. BABV BAGIHASILKEUNTUNGAN Pasal 8
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalse1setiap Tahun Anggarandiatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT.Bank Kalsel. 7 NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG,PROVINSIKALIMANTAN SELATAN:(5-55/2022) LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2022 NOMOR ABDULMUTHALIBSANGADJI ""Ttd Diundangkan di Tanjung pada tanggal SEKRETARISDAERAH KABUPATENTABALONG, ANANGSYAKHFIANI -rt:;d BUPATITABALONG, Ditetapkan di Tanjung pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

BABIX KETENTUANPENUTUP Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), maka Penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel dengan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.dalam hal pemenuhan Penyertaan Modal mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk tahun berikutnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal terse but tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan. 8 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGNOMOR04 II. PASALDEMIPASAL Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum bank umum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum dan untuk meningkatkan pertumbuhan serta pengembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tabalong memandang perlu melakukan penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasall Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…