DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023

Nomor: 05
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;KEWENANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH;KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL;PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL;PROMOSI PENANAMAN MODAL;LINGKUP PELAYANAN PENANAMAN MODAL;PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH;HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL;PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL;PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI;PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL;PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL;JAMINAN KEPASTIAN HUKUM;KERJASAMA PENANAMAN MODAL;PENGHARGAAN;SANKSI ADMINISTRATIF;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan arah kebijakan dasar penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

(2)Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.mendorong terwujudnya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
2. b.mempercepat peningkatan penanaman Modal;
3. c.membuka kesempatan bagi pemberdayaan pengembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
(3)Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk RUPMD.

Pasal 8

(1)RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal Daerah.
(2)Penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
1. a.rencana umum penanaman Modal Nasional;
2. b.rencana umum penanaman Modal provinsi;
3. c.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
4. d.rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
5. e.prioritas pengembangan potensi Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 9

(1)Pengembangan Iklim penanaman Modal meliputi:
1. a.deregulasi penanaman modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusurian kebijakan dan/atau peraturan perundang- undangan terkait penanaman modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal;
2. b.pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya secara elektronik; dan
3. c.pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pembinaan pelahai usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-1uasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
(2)Pelaksanaan Pengembangan Ik]im Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMPTSP secara mandiri atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, akademisi atau lembaga non pemerintah.
(3)Pelaksanaan Pengembangan lklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 10

(1)Promosi penanaman Modal meliputi:
1. a.penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
2. b.penyiapan sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
3. c.Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.
(2)Pemerintah Daerah secara aktif melaksanakan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Daerah baik di dalam negeri dan/atau di luar negeri untuk bidang usaha prioritas dan unggulan.
(3)Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan oleh. DPMPTSP yaitu secara:
1. a.mandiri; atau
2. b.bekerjasama dengan pihak lain dan/atau secara sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, Perangkat Daerah atau lembaga non pemerintah dan/atau badan usaha.
(4)Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (3) harus mendasarkan pada aspek efektivitas dan efisiensi. Umum Pasal 1 1 ( 1) DPMTSp melaksanakan pelayanan penanaman Modal di Daerah.
(2)Pelaksanaan pelayanan Penanalnan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LINGKUP PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 12

(1)Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan atau penanaman Modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka atau tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1)Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi:
1. a.PMDN;dan
2. b.PMA.
(2)PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
(3)PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf b wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal terdiri atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
(2)Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh Perizinan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAII

Pasal 16

(1)Bupati melaksanakan penyelenggaraan perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMFTSP berdasarkan pendelegasian kewenangan oleh Bupati.
(3)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
2. b.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 17

(1)Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. b.Persyaratan dasar perizinan Berusaha;
3. c.Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
4. d.Perizinan Berusaha lainnya.
(2)Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1 ) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.tin88i.
(3)Persyaratan dasar perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat ( 1) huruf b antara lain meliputi:
1. a.kesesuaiari kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(4)Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/ komersial bagi kegiatan usaha.
(5)Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasal 19

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian; c.1ingkungan hidup dan kehutanan;
3. d.energi dan sumber daya mineral;
4. e.ketenaganukliran;
5. f.perindustrian;
  1. 9.perdagangan;
6. h.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. i.transportasi;
8. j.kesehatan, obat dan makanan;
9. k.pendidikan dan kebudayaan; I. pariwisata; in. keagamaan;
10. n.pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
11. o.pertahanan dan keamanan; dan
12. p.ketenagakeq.aan.
(2)Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…