DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2018

Nomor: 06
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 berupa laporan keuangan yang memuat : Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; BUPATITABAWNG, DENGAN RAlfMAT TUHAN YANG :MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2017 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 0 b TAHUN 2018 BUPATITABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN II SAUNAN II Mengingat Menimbang

6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 2 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pernerintah Nemer 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14.Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
16.Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 3
21.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimp in an dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong 4

(1)Pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2017 berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;

Pasal 1

BUPATITABALONG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2017. Menetapkan Dan DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG Dengan Persetujuan Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 30 Tahun 2004 Seri D Nomor Seri 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 07);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 11); 5 Rp. 251.010.560.976,22 Rp. 251.006.761.317,18 (Rp. 3.799.659,04) Rp. 23.636.259.004,00 Rp. 23.636.006.004,00 (Rp. 253.000,00) Rp.274.646.819.980,22 Rp.274.642.767.321,18 (Rp.4.052.659,04) pembiayaan sejumlah Rp. 3.799.659,04d. Selisih anggaran dengan realisasi dengan rincian sebagai berikut:
1.Penerimaan a) Sete1ah Perubahan b) Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang)
2.Penge1uaran a) Setelah Perubahan b) Realisasi Selisih Lebihj (Kurang)
3.Pembiayaan Netto a) Setelah Perubahan b) Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang) <:> c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp.119.277.896.909,35 dengan rincian sebagai berikut:
1.SurplusjDefisit Setelah Perubahan (Rp. 251.010.560.976,22)
2.Realisasi (Rp. 131.732.664.066,87) Selisih Lebihj(Kurang) Rp. 119.277.896.909,35 Rp.l.634. 738.495. 976,22 Rp.l.440.255.308.416,00 (Rp. 194.483.187.560,22) (Rp.194.483.187.560,22)b. Se1isih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah dengan rincian sebagai berikut:
1.Anggaran Be1anja Setelah Perubahan
2.Realisasi Selisih Lebih j Kurang Rp. 1.383.727.935.000,00 Rp. 1.308.522.644.349,13 (Rp. 75.205.290.650,87)

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.75.205.290.650,87) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan
2. 2.Realisasi Selisih Lebihj (Kurang) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp.1.308.522.644.349, 13
b.Belanja Rp.1.440.255.308.416,00 Defisit Rp. (131.732.664.066,87)
c.Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan Rp. 274.642.767.321,18
2. 2.Pengeluaran Rp. 23.636.006.004,00 Jumlah Netto Rp. 251.006.761.317,18 Pasal 2
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan atas laporan Keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahjperusahaan daerah. 6 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (Format SAP);
  1. 1.Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
  2. 2.Lampiran 1.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja "-..--_/ dan Pembiayaan;
  3. 3.Lampiran 1.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  4. 4.Lampiran 1.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
2. b.Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
3. c.Lampiran III Laporan Operasional.
4. d.Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas.
5. e.Lampiran V Neraca.
6. f.Lampiran VI Laporan Arus Kas.
7. g.Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan.
8. h.Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
  1. 1.Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih. J. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
9. k.Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
10. l.Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.

Pasal 7

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

Rp. (2.636.006.004,00) Rp. Rp. 119.274.097.250,31 Rp. 274.646.819.980,22 Rp.266.966.281.004,13 Rp.(419.698.945.071,00)

a.Saldo Kas 1 Januari 2017
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
e.Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut: Pasa15 Rp. 3.626.524.378.391,63 Rp. 10.547.839.999,96 Rp. 3.615.976.538.391,67
a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut: Pasa14 7 LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2018 NOMOR 0 P NOREG PERATURANDAERAH KABUPATENTABALONGPROVINSI KALIMANTAN SELATAN( 66 /2018) ABDULMUTHALIBSANGADJI Diundangkan di Tanjung pada tanggal ~ '1 AgurNr :<0 IB SEKRETARISDAE~H KABUPATENTABALONG,V -t.t.oi. ANANGSYAKHFIANI Ditetapkan di Tanjung pada tanggal ~ 1- A g u r hH' ;20 I B VUPATI TABAWNG,>- ~~. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PasallO Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan ~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Lampiran- Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap. Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan. Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya. Daftar Dana Cadangan Daerah. Daftar Kewajiban Jangka Pendek. Daftar Kewajiban Jangka Panjang. Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belurn Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L). Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah. 8

t.Lampiran XX
m.Lampiran XIII
n.Larnpiran X.lV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran IX

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…