DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019

Nomor: 06
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Prinsip, Tujuan Dan Strategi; 3. Ruang Lingkup Dan Sasaran; 4. Hak Dan Kewajiban; 5. Penyelenggaraan Kla; 6. Kelembagaan Kla; 7. Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak; 8. Sekolah Rumah Anak, Pelayanan Kesehatan Rumah Anak Dan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak; 9. Peran Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha Dan Media Masa; 10. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; 11. Pendanaan; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak merupakan amanat Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai generasi penerus yang potensial bagi pembangunan dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus diberikan perlindungan terhadap hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya;
b.bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peraturan perundang-undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui Peraturan Daerah yang dapat menstranfonnasikan dan mengintegrasikan komitmen serta sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tabalong;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Kabupaten Layak Anak; BUPATI TABALONG, KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 06 TAHUN 2019 BUPATI TABAWNG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN SAUNAN I Mengingat Menimbang

3.Undang-Undang Nomor 39 Tabun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nornor 3886);
4.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupateri/Kota Layak Anak di DesajKelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaterr/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah un sur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk pemenuhan hak anak didalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
6.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGKABUPATENLAYAKANAK. MEMUTUSKAN: BUPATITABALONG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG Dengan Persetujuan Bersama Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupateri/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05); 3 berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7.Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek- aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak danj' atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
8.Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan zatau anak penyandang disabilitas.
10.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
11.Orang tua adalah ayah darr/ atau ibu kandung, ayah darr/ atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.
12.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
13.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14.Masyarakat adalah kumpulan orang, keluarga, kelompok, organisasi sosial darr/ atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tabalong.
15.Kecamatan Layak Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis desa, yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan bersangkutan dalam rangka menghorrnati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
16.Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/ kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
17.Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disebut SRAadalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
18.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupaun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat. 4 Tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah:

a.Untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (difable)melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
b.Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk rnenjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pasa14
a.Prinsip tata pemerintahan yang baik;
b.Prinsip kepentingan terbaik untuk anak;
c.Prinsip pemenuhan hak hidup, tumbuh kernbang dan kelangsungan hidup anak;
d.Prinsip non-diskriminatif; dan
e.Prinsip menghargai pendapat anak.

Pasal 3

Bagian Kedua Prinsip PenyelenggaraanKLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

19.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
20.Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah darr/ at au usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
21.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut GTKLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. 5

(1)Sasaran KLAmeliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
(2)Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi:
1. a.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. b.Aparat Penegak Hukum (APH);
3. c.Organisasi non Pemerintah;
4. d.Dunia usaha;
5. e.Masyarakat; dan
6. f.Media massa.
(3)Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Pasal 7

(1)Ruang Lingkup KLAterdiri atas:
1. a.sumber daya;
2. b.kelembagaan;
3. c.mekanisme;
4. d.pengembangan;
5. e.pengawasan;
6. f.pembiayaan;
7. g.keterwakilan aspirasi; dan
8. h.kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
(2)Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha. Pasa16
1. a.Pengarusutamaan hak anak pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
2. b.Pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Kecamatan Layak Anak;
3. c.Pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Desa/Kelurahan Layak Anak;
4. d.Pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak;
5. e.Pengembangan Kabupaten Layak Anak meIalui Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;dan
6. f.Mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak. PasalS
7. a.Menghorrnatiorang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;

Pasal 9

(1)Kabupaten Layak Anak (KLA)diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak yang meliputi:
1. a.Hak sipil dan kebebasan;
2. b.Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.Perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Hak anak atas identitas;
2. b.Hak perlindungan identitas;
3. c.Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.Hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.Hak akses informasi yang layak; dan
8. h.Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
2. b.Anak yang terpisah dari orang tua;
3. c.Reunifikasi;
4. d.Pemindahan anak secara ilegal;
5. e.Dukungan kesejahteraan;
6. f.Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.Pengangkatan/ adopsi anak;
8. h.Tinjauan penempatan secara berkala; dan
9. i.Kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c meliputi :
1. a.Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan;
2. b.Kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.Jaminan sosial dan fasilitas kesehatan; dan
4. d.Standar hidup.
(5)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d meliputi:
1. a.Pendidikan;
2. b.Tujuan dari pendidikan; dan
3. c.Kegiatanliburan, kegiatan budaya dan olah raga.
(6)Perlindungankepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e meliputi:
1. a.Anak dalam situasi darurat; dan
2. b.Anak:yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 8

BABIV HAKDANKEWAJIBAN 7 Untuk mendukung optimalisasi dalam implementasi KLA,maka pengalokasian anggaran KLAhendaknya diusahakan meningkat setiap tahun atau sekurang- kurangnya sarna dengan tahun sebelurnnya.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pe1aksanaan KLA serta melakukan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan KLA secara terstruktur sampai pada tingkat desa.
(2)Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
2. b.mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak melalui kebijakan dan pengembangan KLA;
3. c.melibatkan forum anak dan/ atau kelornpokanak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
4. d.meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka implirnentasihukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak;
5. e.menyediakan data anak terpilah;
6. f.melakukan analisis situasi dan kondisi anak di daerah secara berkala; dan
7. g.melibatkan lembaga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Pasal 11

(1)KLAdiselenggarakan oleh Pemerintab Daerah.
(2)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kebijakan, program, dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah yang didukung oleh peran orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media massa.

Pasal 10

Umum BABV PENYELENGGARAANKLA

b.Menjagakehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c.Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi ternan;
d.Mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
e.Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
f.Melaksanakan etika dan akhlak yang rnulia dirnanapun berada;
g.Melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
h.Menjagaketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
i.Bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya. 8

(1)Tugas pokok Gugus Tugas KLAadalah :
1. a.mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. b.menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD)KLA;
3. c.melaksanakan sosialisasi, advoksi dan komunikasi pengembangan KLA;
4. d.melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RADKLA;
5. e.melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RADKLA;dan
6. f.membuat laporan kepada Bupati.
(2)Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :

Pasal 15

Paragraf2 Tugas Pokok dan fungsi Gugus Tugas KLA

(1)Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA.
(2)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
1. a.Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. b.Aparat Penegak Hukum (APH);
3. c.Perguruan tinggi;
4. d.Organisasi non- pemerintah;
5. e.Organisasi kepemudaan;
6. f.Dunia usaha;
7. g.Orang tua;
8. h.Forum Anak atau nama lain yang sejenis; dan
9. i.Unsur lain yang memilikiperhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.
(3)Gugus tugas KLAsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Perencana Pembangunan Daerah dan dibantu dari SKPD sesuai dengan bidang tugas.
(4)Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…