DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019

Nomor: 07
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Badan Permusyawaratan Desa, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Keanggotaan Bpd; 3. Pemberhentian Anggota Bpd; 4. Larangan Anggota Bpd; 5. Kelembagaan Bpd; 6. Fungsi Dan Tugas Bpd; 7. Hak, Kewajiban Dan Wewenang Bpd; 8. Peraturan Tata Tertib Bpd; 9. Pembinaan Dan Pengawasan; 10. Pendanaan; 11. Ketentuan Lain-Lain; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; BUPATI TABAWNG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2019 BUPATITABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN I SAUNAN I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul danJatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalarn sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Pasall

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGBADANPERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 4

Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Pasa13 Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 2

10.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
14.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
15.Pangerak adalah Perangkat Desa yang mempunyai kewilayahan kerja dalam anak desa.
16.Musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD adalah musyawarah untuk mufakat menghasilkan kesepakatan antara peserta musyawarah dalam menetapkan anggota BPD.
17.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RWadalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
18.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pe1ayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
19.Pangerak adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa di bidang kewilayahan. 3

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakilwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalarn desa yang telah ditetapkan memiliki wakil denganjumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 7

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

a.Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 6

(5)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan wilayahdalam desa seperti RW/ FITatau pangerak. Jumlah penduduk wilayah X Jumlah anggota BPD = Kuota jumlah ---J-u-ml-ah--pe--'n.....dz...:.u--=-d:...:..u-k-d-esa----anggota BPD
(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis mela1uiproses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sernbilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk desa dengan ketentuan :
1. a.Jumlah penduduk antara 0 jiwa e] d 5.000 jiwa = 5 AnggotaBPD
2. h.Jumlah penduduk antara 5.001 sid 9.000 jiwa = 7 AnggotaBPD
3. c.Jumlah penduduk lebih dari 9.000 jiwa = 9 AnggotaBPD
(3)Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
(4)Penentuan lruota jumlah anggota BPD tiap-tiap wilayah baik RWI FITatau pangerak, dengan memperhatikan jumlah penduduk wilayah, dengan ketentuan: Pasa15
(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam)bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Sebelum dilakukan penjaringan dan penyaringan, Panitia menyebarkan pengumuman tentang pengisian bakal calon anggota BPD secara terbuka di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
(3)Setelah dilakukan pengumuman, Panitia menerima pendaftaran bakal calon anggota BPDselama 7 (tujuh) hari.
(4)Panitia pemilihan melaksanakan penyaringan dengan menyeleksi kelengkapan dan keabsahan persyaratan.
(5)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(6)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga)bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. PasallO (I) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga)orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan)orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

BAB II

KEANGGOTAANBPD 4

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memilikihak pilih.
(4)Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perempun yang sudah berumur 17 tahun atau yang sudah pemah menikah dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut, Pasal 8 5 Persyaratan calon anggota BPDadalah:
1. a.bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

Pasal 13

(1)Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
(2)Calon anggota BPDterpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pemilihan untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 12

(7)Setiap peserta musyawarah memilikihak 1 (satu) suara dalam pemungutan suara untuk memilih anggota BPD.
(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPDditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I), panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPDditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
(4)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
(5)Apabilapengisian anggota BPDberdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara oleh peserta musyawarah.
(6)Pengisian anggota BPD dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan. Pasalll
(1)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.

Pasal 16

(1)Peresmian anggota BPDditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPDdari KepalaDesa.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah danjanji anggota BPD.
(3)Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 15

a.melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
b.membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan Pemilihan langsung atau pelaksanaan musyawarah;
c.menetapkan jadwal pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan langsung atau pelaksanaan musyawarah;
d.mengundang peserta musyawarah;
e.memimpinjalannya pelaksanaan musyawarah;
f.menentukan jumlah peserta musyawarah dengan memperhatikan azas proporsionalias, luas wilayah dan jumlah penduduk; dan
g.membuat berita acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD yang sekurang-kurangnya berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, calon anggota BPDpengganti antar waktu, notulen musyawarah, daftar hadir peserta musyawarah dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 14

f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
1. 1.Tidak pemah atau sedang dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; J. tidak sedang terganggu ingatannya;
k.aparatur Sipil Negara hams mendapat 1J1n dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
1. 1.bukan sebagai KaryawanTetap dari suatu Perusahaan;
m.tidak mengidap suatu penyakit yang kronis sehingga mengganggu aktifitasnya sebagai anggota BPD;
n.bebas dari Narkoba;
o.bukan anggota dari suatu Partai Politik;dan
p.belum pemah menjabat sebagai anggota BPDselarna 3 periode baik berturut- turut atau tidak berturut-turut dalam desa yang sarna. 7

(1)Anggota BPD berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; atau
3. c.diberhentikan.

Pasal 20

Bagian Kesatu Pemberhentian Anggota BPD BABIII PEMBERHENTIANANGGOTABPD Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…