DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020

Nomor: 07
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabalong

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD pada tanggal 07 bulan 08 Tahun 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tabalong.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11.Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
12.Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
13.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
14.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
15.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
17.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
20.Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
21.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan Antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
22.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24.Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
25.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
26.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp1.411.805.116.250,00, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp1.258.365.467.000,00
b.Belanja Daerah Rp1.411.805.116.250,00 Defisit/Surplus (Rp153.439.649.250,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp153.439.649.250,00
2. 2.Pengeluaran Rp0,00 Pembiayaan Netto Rp153.439.649.250,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.258.365.467.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp207.313.547.000,00 (dua ratus tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.373.918.000,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.354.454.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.075.000.000,00 (lima belas miliar tujuh puluh lima juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp93.510.175.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.041.951.920.000,00 (satu triliun empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp915.374.920.000,00 (sembilan ratus lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.577.000.000,00 (seratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp9.100.000.000,00 (sembilan miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat;
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.100.000.000,00 (sembilan miliar seratus Juta rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.411.805.116.250,00 (satu triliun empat ratus sebelas miliar delapan ratus lima juta seratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.044.762.946.250,00 (satu triliun empat puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp549.510.787.300,00 (lima ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp433.229.173.150,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.390.685.800,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.632.300.000,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp151.583.667.000,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.920.697.469,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.978.871.581,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.138.198.214,00 (dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp89.824.484.010,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu sepuluh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp721.415.726,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
(7)Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…