DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021

Nomor: 07
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Sasaran Badan Ruang Lingkup 3. Wewenang Dan Tanggung Jawab 4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 5. Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 6. Kerja Sama 7. Persan Serta Masyarakat 8. Sistem Informasi 9. Pembinaan Dan Pengawasan 10. Pelaporan 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan jaminan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Tabalong, adalah menjadi bagian tugas dan tanggungjawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
b.bahwa masih banyak warga masyarakat di Kabupaten Tabalong yang menghadapi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan, dan tuna sosial yang perlu bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tabalong;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial termasuk urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejah teraan Sosial; BUPATI TABALONG, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANKESEJAHTERAANSOSIAL TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2021 BUPATITABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN Mengingat: Menimbang:

11.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 ten tang Pengesahan Convention on the Rights of Persons
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4967);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4723);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Intemational Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Intemasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Intemational tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor3796);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4419);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 2
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 ten tang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak
18.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 107, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 3
27.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
26.Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
25.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Peraturan Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan KabupatenfKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
23.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754); yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367); 4 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3.Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tug as pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
5.Bupati adalah Bupati Tabalong.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAANSOSIAL. MEMUTUSKAN: BUPATITABALONG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG Dengan Persetujuan Bersama

29.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor03);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02); Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15); 5
7.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terperruhinya kebutuhan material, spiritual., dan so sial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksariakan fungsi sosialnya.
8.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan so sial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11.Perlindungan Sosial adalah semua 'upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang men galami hambatan so sial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan mmimum baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan banruan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14.Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
15.Tuna Sosial yang selanjutnya disingkat dengan TS adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dan kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome.
16.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan Iatau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
17.Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung 6 Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan as as / prinsif:

a.kesetiakawanan;
h.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;

Pasal 2

jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdi dibidang kesejahteraan sosial.

18.Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
19.Karang Taruna adalah organisasi sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di desa atau kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial.
20.Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial diakar rumput yang terdiri dari atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya berupajejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja di bentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.
21.Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial adalah perusahaan yang mau menyumbangkan sebagian dananya untuk usaha kesejahteraan sosial.
22.Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang bersifat pencegahan (preventijJ, penyembuhan (curatij}, pemulihan (rehabilitatij} dan pengembangan (promotij} kepada PPKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
23.Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PPKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum agar memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
24.Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oIeh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
25.Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TabaIong. 7

(2)Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi :
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.kecacatan;
4. d.keterpencilan;
(1)Sasaran PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial adalah:
1. a.perseorangan;
2. b.keluarga;
3. c.kelompok;danj atau
4. d.masyarakat.

Pasal 5

a.memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama PPKS;
b.menurunkan angka kemiskinan Daerah;
c.meningkatkan taraf Kesejahteraan Masyarakat;
d.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
e.meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembagadan berkelanjutan; dan
f.meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam penanganan permasalahan sosial.

BAB II

SASARAN DAN RUANG LINGKUP PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial di Daerah bertujuan:

Pasal 4

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan pedoman bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah;
b.memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, PPKS, dan masyarakat dalam PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial;dan
c.mengembalikandan memulihkan fungsi sosial.

Pasal 3

e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
1. 1.profesional; dan J. berkelanjutan. 8 Dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
a.mengalokasikan anggaran dalam APBD;
b.menyusun rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Pasal 9

a.Pemberdayaan so sial;
b.penanganan korban tindak kekerasan;
c.Rehabilitasi so sial;
d.Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial; dan
e.penanganan bencana.

Pasal 8

a.wewenang dan tanggungjawab;
b.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
c.sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
d.kerjasama;
e.peran serta masyarakat;
f.sistem informasi;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.pelaporan; dan
1. 1.pendanaan.

BAB III

WEWENANGDANTANGGUNGJAWAB Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi:

Pasal 7

Sosial meliputi sesuai dengan Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial.

Pasal 6

e.TS dan penyimpangan perilaku;
f.korban bencana; dari zatau
g.korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 9 (I) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah

Pasal 12

Umum BABIV PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

(3)Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
(2)Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan berkoordinasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
(1)Setiap program dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…