PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;APBD;
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksariaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 4. Bupati adalah Bupati Tabalong. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangali tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 10. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 1 1 . Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. 12. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kemba]i, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. 13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah. 14. Pengeluaran Daerah adalah uang yalig keluar dari Kas Daerah. 15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 19. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 20. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 21. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan Antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 22. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menj adi kewenangan Daerah. 23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 24. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat peljanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah. 25. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. BAB 11 APBD
(1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2024. (2) APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
APBD Tahun Anggaran 2024 beljumlah Rp2.634.661.857.838,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh empat milyar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah b. Belanja Daerah Rp2.508.633.702.084,00 Rp2.591.966.355.377,00 Defisit/Surplus (Rp 83.332.653.293,00) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rpl26.028.155.754,00 2. Pengeluaran Rp 42.695.502.461,00 Pembiayaan Netto Rp 83.332.653.293,00 Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 2.508.633.702.084,00 (dua triliun lima ratus delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh empat rupiah) yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp241.976.640.084,00 (dua ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enaln juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh empat rupiah), bersumber dari : a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (2) Pajak Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 81.886.370.000,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) . (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.030.426.800,00 (enam miliar tiga puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl9.800.883.644 ,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah). (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) hunif d direncanakan s e b e s ar Rpl34.258.959.640,OO (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) .
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 4 hunrf b direncanakan sebesar Rp2.126.657.062.000,00 (dua triliun satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. Pendapatan transfer antar Daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.910.851.004.000,00 (satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ribu rupiah). (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.806.058.000,OO (dua ratus lima belas miliar delapan ratus enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 140.000.000.000,OO (seratus empat puluh miliar rupiah) , yang terdiri atas pendapatan hibah.
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.591.966.355.377,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja operasional; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer.
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.548.544.647.991,00 (satu triliun lima ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) , yang terdiri atas: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja bunga; d. Belanja hibah; dan e. Belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp819.482.325.477,OO (delapan ratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh mpiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 637.380.923.314,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah). (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.349.580.000,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ). (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 54.206.569.200,00 (lima puluh empat miliar dua ratus enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 31.125.250.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp746.537.355.099,00 (tujuh ratus empat puluh enaln miliar Hma ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja modal tanah; b. Belanja modal peralatan dan mesin; c. Belanja modal gedung dan bangunan; d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan f. Belanja modal aset lainnya. (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.223.252.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.004.658.226,00 (tujuh puluh satu miliar empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah). (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp212.985.379.129,00 (dua ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah). (5) Belarija modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 426.139.444.862,00 (empat ratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah). (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.233.480.882,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). (7) Belanja modal aset lainnya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 951.140.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rplo.273.059.487,OO (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. Pasal 1 1 (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 286.611.292.800,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapn ratus rupiah) , yang terdiri atas: a. Belanja bagi hasil; dan b. Belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.809.000.000,OO (delapan miliar delapan ratus sembilan juta rupiah). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp277.802.292.800,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.
Membuka PDF…