DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018

Nomor: 08
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tertib Jalan dan Angkutan Jalan; Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum; Tertib Sungai, Saluran dan Kolam; Tertib Lingkungan; Tertib Usaha Tertentu; Tertib Bangunan; Tertib Sosial; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Penegakan Hukum; Pembiayaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin berperilaku bagi setiap masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, maka diperlukan pengaturan dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 3
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3373);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4655);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 4
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Derah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 01);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Seri E Nomor 06);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong 2014-2034(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 5 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANKETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentukuntuk menegakkan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umumdan ketenteramanserta menyelenggarakanpelindungan masyarakat
5.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
6.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 6 meliputi Perseroan Terbatas,Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakanuntuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11.Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta- minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
12.Pengamen adalahkegiatan bermain musik dari satu tempat ke tempat laindengan mengharapkan imbalan sukarela.
13.Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum.
14.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
15.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
16.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17.Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
19.Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
20.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
21.Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran 7 jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
22.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat oleh Pejabat yang berwewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

(1)Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
(3)Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
(4)Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(5)Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.

Pasal 3

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang :
1. a.membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
2. b.membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau- pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya; dan
3. c.membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi batas pengaman jalan; 8
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.
(3)Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang:
1. a.mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
2. b.melakukan pekerjaan galian, urugan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
3. c.bahan berbau busuk sebagaimana dimaksud pada huruf a diangkut dengan angkutan tertutup atau dikemas sedemikian rupa.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati
(3)Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.
(3)Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

(1)Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
(2)Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan. 9
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Bupati.
(4)Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, kecuali ambulance dan/atau pemadam kebakaran dalam keadaan darurat serta iring-iringan kendaraan pejabat.

Pasal 8

Setiap orang dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang :
1. a.membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
2. b.membuang kotoran permen karet;
3. c.meludah;
4. d.merokok; dan/atau
5. e.mengamen.
(2)Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang :

a.menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
b.merusak badan jalan;
c.berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
d.mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
e.mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
f.mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
g.membakar sampah;
h.berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan; 10
i.menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
j.memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
k.melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
l.membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
m.menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; dan
n.buang air besar dan kecil di jalan dan saluran.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…