DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2022

Nomor: 08
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Wewenang; Hak dan Kewajiban; Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Administrasi Penyidikan Pegawai Negeri Sipil; Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Pengangkatan Kembali; Kode Etik; Kartu Tanda Pengenal; Pendidikan dan Pelatihan; Pembinaan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan

d.memberikan rekomendasi kepada Bupati.

(4)Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABX KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 29

(1)PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberikan kartu tanda pengenal PPNS.
(2)kartu tanda pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pemyataan janji.
(3)Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
(4)Kartu tanda pengenal PPNS sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diperpan].ang.
(5)Pemohonan perpanjangan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS diajukan secara elektronik oleh Bupati melalui sekretariat PPNS/BKPSDM kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal nasa berlaku berakhir.
(6)Permohonan sebagaimana dinaksud pada ayat (5) dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
1. a.kartu tanda pengenal Pejabat PPNS;
2. b.petikan keputusan mengenai pengangkatan Pejabat PPNS;
3. c.berita acara pelantikan dan pengucapan sumpahatau pemyataan janji; dan
4. d.pas toto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB XI

PENDIDIKAN DAN PEIATIHAN

Pasal 30

(1)PNS yang akan diangkat menjadi PPNS wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang penyidikan.
(2)Selain sebagal syarat pengangkatan, pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan dan profesionalisme PPNS.
(3)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB RII PEMBINAAN Pasal 3 1
(1)Bupati melakukan pembinaan ppNs di Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentul< fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

(1)Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a.PPNS yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.kartu tanda pengenal PPNS yang sedang dalam proses pengusulan atau perpanjangan, dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kebijakan Daerah yang berkaitan dengan PPNS sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. BAB"

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tabalong Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 29 D©g®mb3r. 2022 ANANG SYAKHF`IANI Diundangkan di Tanjung pada tanggal 29 i,I,A3,3mb@r 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, iiiill ABDUL MUTHALIB SANGADJI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR ..9.8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (8-124/2022).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…