DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2018

Nomor: 09
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah BPR di Kab. Tabalong; Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah; Bagi Hasil Keuntungan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Perda;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 02); 4
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
6.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan.
9.PD. BPR di Kabupaten Tabalong adalah PD. BPR Kelua, PD. BPR Haruai dan PD. BPR. Muara Uya.
10.Deviden adalah keuntungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
11.Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah. 5
12.Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) BPR atau lebih, dengan cara mendirikan BPR baru dan membubarkan BPR-BPR tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal BPR dilakukan untuk :
1. a.pengembangan usaha masyarakat dalam perekonomian daerah;
2. b.penguatan struktur; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

Pasal 3

Sasaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PD. BPR di Kabupaten Tabalong digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dan kecil.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN TABALONG

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR di Kabupaten Tabalong sampai Tahun 2017 sebesar Rp. 16.861.200.000,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.PD. BPR Kelua Rp. 5.612.750.000,00;
b.PD. BPR Haruai Rp. 5.759.650.000,00;
c.PD. BPR Muara Uya Rp. 5.488.800.000,00.

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham PD. BPR di Kabupaten Tabalong Tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, dengan rincian sebagai berikut:

1.PD. BPR Kelua Rp. 1.650.000.000,00;
2.PD. BPR Haruai Rp. 1.700.000.000,00;
3.PD. BPR Muara Uya Rp. 1.650.000.000,00. 6

(2)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 21.861.200.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. a.PD. BPR Kelua Rp. 7.262.750.000,00;
2. b.PD. BPR Haruai Rp. 7.459.650.000,00;
3. c.PD. BPR Muara Uya Rp. 7.138.800.000,00.
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila realisasi Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2017 telah mencapai 80 % (delapan puluh persen) pada masing-masing PD. BPR.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR di Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Perusahaan.
(2)Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7

(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR di Kabupaten Tabalong berupa deviden yang diperoleh selama Tahun Buku Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong menjadi hak Daerah.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 8

(1)Dalam hal masih dalam proses penggabungan PD. BPR, maka PD. BPR Kelua, PD. BPR Haruai dan PD BPR Muara Uya masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing sampai dengan terbentuknya BPR hasil konsolidasi.
(2)Dalam hal penggabungan PD. BPR Kelua, PD. BPR Haruai dan PD BPR Muara Uya sudah terbentuk atau BPR hasil perubahan badan hukum, maka Penambahan Penyertaan Modal diberikan kepada BPR hasil perubahan badan hukum atau BPR hasil konsolidasi. 7

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 26 Desember 2018 BUPATI TABALONG, ttd ANANG SYAKHFIANI Diundangkan di Tanjung pada tanggal 26 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ttd ABDUL MUTHALIB SANGADJI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 09 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (127/2018)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…