DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2019

Nomor: 09
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabalong

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Ketja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Oi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN2020 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 09 TAHUN2019 BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Mengingat Menimbang
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 5.Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. 6.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7. 7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4738);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5219);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintab Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 106, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6057);
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178);
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 'I'ahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
25. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01); ---- --------- Rp 15.050.000.000,00 Rp86.137.508.000,00 Rp9.613.882.000,00

(2)Pendapatan AsH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah
2. b.Retribusi Daerah sejumlah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
(1)Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp206. 109. 150.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp943.296.336.000,OO
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp305.224.998.800,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp88. 140.194.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,OO Pasal 2 Rp98.140.194.000,00 RpIO.OOO.OOO.OOO,OO
4. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan
  2. 2.Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:
5. a.Pendapatan Rp1.454.630.484.800,00
6. b.Belanja Rp1.542.770.678.800,00

Pasal 1

PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020. Menetapkan MEMUTUSKAN: (Rp88.140. 194.000,00)Surplus / (Defisit) Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG dan BUPATITABALONG

26.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tabun 2019 Nomor 04);

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 huruf c terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp98.140.194.000,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 10.000.000.000,00 Pasal 4
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp96.914. 108. 165,00
2. h.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp380.808.826.254,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp267.889.641.281,00 Rp196.551.240.800,OO Rp8.000.000.000,00 Rp9.576.000.000,00 Rp532.087.372.300,00 Rp2 .262.500.000,00 Rp30.634.390.000,OO Rp 18.046.600 .000,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Bunga
3. c.Belanja Hibah sejumlah
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
5. e.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah
6. f.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah
7. g.Belanja Tidak Terduga sejumlah
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp797.158.103.100,OO
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp745.612.575.700,00 Pasal 3
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah Rp9.100.000.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp134.575.836.800,OO
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp161.549.162.000,OO
4. d.Lain-lain Pendapatan AsHDaerah yang sah Rp95.307.760.000,OO Sejumlah Rp347.724.891.000,00 Rp524.923.823.000,OO Rp70.647.622.000,OO
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah
(4)Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Program dan Kegiatan pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial yang harus segera dilaksanakan; dan
(1)Dalam keadaan darurat danfatau keperluan mendesak Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat melakukan pengeluaran yang belurn tersedia anggarannya dengan melakukan pergeseran belanja tidak terduga atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan tahun berjalan, dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
(2)Dalam hal tidak dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka atas pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam perubahan Peraturan Bupati tersebut akan dicantumkan dalam LRA pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020.
(3)Kreteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kabupaten Tabalong dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
4. d.memiliki dampak yang siginifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kreteria Keperluan Mendesak yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
1. a.merupakan Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp10.000.000.000,00 Rp38.640.194.000,00 Rp59.500.000.000,00 huruf a terdiri dari jenis(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan:
2. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)sejumlah
3. b.Penerimaan Pinjaman Daerah Lampiran VII Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran V Lampiran IV Lampiran III Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawaiper-golongan dan per-jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Lampiran I Lampiran II Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
(5)Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup:
1. a.Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, dana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau dana pemerintah daerah lainnya dan diperoleh setelah APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia;
2. b.Program dan Kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai oleh Pemerintah, dan/ atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, narnun dananya tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana pendukung dari APBD;
3. c.Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa; atau
4. d.Keperluan mendesak lainnya yang merupakan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan darr/ atau Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan,
(6)Tata cara pelaksanaan belanja untuk keperluan keadaan darr/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang- undangan. " Pasa16
1. b.Program dan Kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/ atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja; NOREG PERATURAN DAERAHKABUPATEN TABALONG PROVINS! KALIMANTAN SELATAN (9/128/2019) i. LEMBARAN DAERAHKABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 09 ABDULMUTHALIBSANGADJI ttd - 1- Diundangkan di Tanjung pada tanggal 16 Desember 2019 SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABAWNG, BUPATITABALONG, ;£ ted f.,/ANANGSYAKHFIANI Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 16 Desember 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjarnan Daerah dan Obligasi Daerah. Lampiran XI Lampiran IX

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…