DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020

Nomor: 09
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 174

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Hak dan kewajiban; Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; Pendidikan Nonformal; Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dan Mutasi; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Kurikulum; Bahasa Pengantar; Evaluasi dan Sertifikasi; Pengawasan; Penjaminan Mutu Pendidikan; Wajib Belajar; Pendidikan Informal; Pendidikan Inklusif; Sarana dan Prasarana; Pendanaan pendidikan; Peran Serta Masyarakat; Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Kerjasama; Sanksi dan Penghargaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya Negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi peralihan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di SALINAN 2 Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana 195); diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1263);
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Dinas adalah unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 5 serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9.Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia, baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
11.Orang Tua adalah ibu dan/atau ayah dari peserta didik.
12.Wali Peserta Didik adalah seseorang yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap seorang anak di sekolahnya seperti ibu, bapak dan saudara.
13.Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
14.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15.Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
16.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
18.Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
19.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20.Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
21.Sertifikasi adalah proses pemberian penghargaan dalam bentuk ijazah atau sertifikat kompetensi keahlian kepada peserta didik.
22.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Satuan 6 pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.
23.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
25.Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
27.Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
28.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
29.Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
30.Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
31.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
32.Program Pendidikan Non Formal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
33.Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah layanan pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
34.Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 7 kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
35.Program Pendidikan Kepemudaan adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
36.Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
37.Program Pendidikan Keaksaraaan adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
38.Program Pendidikan Keterampilan Kerja adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
39.Program Pendidikan Kesetaraan adalah layanan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs yang mencakup program paket A, paket B dan paket C.
40.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
41.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
42.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
43.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
44.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
45.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
46.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
47.Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah pendekatan yang bertujuan mengelola pendidikan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dan partisipasi masyarakat. 8
48.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
49.Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
50.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Pendidik, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
51.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh penyelenggara pendidikan, untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan asas:

a.Pancasila
b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.keagamaan;
b.demokrasi;
c.berkeadilan;
d.keteladanan;
e.manfaat;
f.pembudayaan dan pemberdayaan;
g.seimbang, serasi, dan selaras;
h.ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
i.budaya bangsa;
j.keterbukaan;
k.bertanggung jawab; dan
l.kepastian hukum.

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan Pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas mutu kehidupan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan bangsa mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 9

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap Warga Negara berhak untuk:

a.memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.memperoleh pelayanan pendidikan khusus dalam hal memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
c.memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan.

Pasal 7

Setiap Warga Negara berkewajiban untuk:

a.mengikuti pendidikan dasar dan menuju pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
c.memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar;
d.mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan
e.mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
1. a.menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan;
2. b.menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi;
3. c.menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;
4. d.memberikan layanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;
5. e.menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kedinasan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
6. f.membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
7. g.menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan; 10
8. h.menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
9. i.menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai;
10. j.melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi pada tingkat satuan pendidikan, Daerah, Provinsi, Nasional dan/atau Internasional;
11. k.memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tuanya berpenghasilan rendah; dan
12. l.menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
(2)Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks174PDFHirarki

Memuat teks peraturan…