DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2021

Nomor: 09
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Tahun Anggaran 2022 Dan 2023, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan 3. Penyertaan Modal Daerah 4. Bagi Hasil Keuntungan 5. Ketentuan Lain-lai 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat, meningkatkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat serta untuk mendapatkan Program Hibah Air Minum APBNuntuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Perkotaan maka perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda), yang akan dianggarkan dalam APBDTahun Anggaran 2022 dan 2023;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Tahun Anggaran 2022 dan 2023; BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENAMBAHANPENYERTAANMODALDAERAHPADAPERSEROANTERBATAS AIRMINUMTABALONGBERSINAR(PERSERODA) TAHUNANGGARAN2022 DAN2023 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENTABALONG NOMOR 091 TAHUN2021 BUPATITABALONG PROVINSI KALIMANTANSELATAN

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Pasal 1 PERATURANDAERAHTENTANGPENAMBAHANPENYERTAAN MODALDAERAHPADA PERSEROANTERBATASAIR MINUM TABALONGBERSINAR(PERSERODA)TAHUNANGGARAN2022 DAN2023.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG dan BUPATITABALONG Dengan Persetujuan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 seri D Nomor Seri 2);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 04)-;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada PI'. Air Minum TabalongBersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalongsampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.235.972.940.139,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratu.s Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus riga Puluh Sembilan Rupiah). BABID PENYERTAANMODALDAERAH Pasal 3
(1)Penambahan Penyertaan ModalDaerah bertujuan untuk :
1. a.menunjang pemenuhan kebutuhan air bersih kepada masyarakat;
2. b.peningkatan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat; dan
3. c.memenuhi persyaratan mendapatkan Program Hibah Air Minum APBN untuk Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR)Perkotaan.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan pelayanan kepada masyarakat.
(3)Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis. BABll TUJUAN Pasal 2

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.KepalaDaerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan.
5.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang dipisahkan] baik berwujud uang maupun barang.
7.Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) adalah Perusahaan Daerah Air MinumKabupaten Tabalong.
8.Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.
9.AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 4

(1)Bagi hasil keuntungan dari Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda] yang diperoleh selama tahun anggaran PDAMmenjadi hak Daerah, dalam hal PT. Air Minum BABrV BAGI HASIL KEUNTUNGAN Pasal 5
(1)Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan ModalDaerah kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran2022, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-
2. b.Tahun Anggaran2023, direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,-
(2)Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dialokasikan dalam APBDTahun Anggaran 2022 dan 2023.
(3)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) sebesar Rp246.972.940.139 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilari Ratus Tujuh. Puluh Dua Juta Sembilari Ratus Empat Puluh Ribu Seratus riga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 4

(4)Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Penyertaan Modal pada PT.Air MinumTabalongBersinar (Perseroda) sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp9.500.000.000,-(sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp174.061.751.139,00 (Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan. Ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2)Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp.61.911.189.000,00 (Enam Puluh Satu Milyar Sembilari Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiahs sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2005 sebesar Rp1.584.898.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapari Ratus Sembilan Puluh. Delapan Ribu Rupiah);
2. b.Tahun 2006 sebesar Rp1.826.291.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
3. c.Tahun 2007 sebesar Rpl.OOO.OOO.OOO,OO(Satu Milyar Rupiah);
4. d.Tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00(Satu Milyar Rupiah);
5. e.Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
6. f.Tahun 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00(Lima Milyar Rupiah);
7. g.Tahun 2014 sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);
8. h.Tabun 2015 sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima MiZyar Rupiah); 5 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG,PROVINSI KALIMANTANSELATAN: (9-114/2021) LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2021 NOMOR 09 ABDULMUTHALIBSANGADJI SEKRETARISDAERAH KABUPATENTABALONG, Diundangkan di Tanjung pada tanggal 25 Oktober 2021 ANANGSYAKHFIANI BUPATITABALONG, ~ Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 25 Okt oo er- 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

BABVI KETENTUANPENUTUP Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a akan dikembalikan ke kas Daerah dalam bentuk Program Hibah Air Minum dari APBN.

Pasal 6

BABV KETENTUANLAIN-LAIN Tabalong Bersinar (Perseroda) mendapat keuntungarr/Iaba, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya. 6

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…