DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2022

Nomor: 09
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kewajiban dan Tugas Pemerintah Daerah; Kreteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh; Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh baru; Peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh; Penyediaan Tanah; Pola Koordinasi; Kerjasama; Peran serta masyarakat, dan Kearifan lokal; Larangan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan:

a.kebijakan;
b.strategi; dan
c.pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Pasal 21

(1)Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
(2)Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukinan Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
(3)Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dengan luasan kurang dari 10 (sepuluh) Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib memenuhi persyaratan:

a.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
b.kesesuaian dengan rencana detail tata ruang;
c.kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
d.kondisi dan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
e.tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
f.kualitas bangunan; dan
1. 9.kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 23

(1)Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Pemiukiman Kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
(2)Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
1. a.identifikasi lokasi; dan
2. b.penilaian lokasi.
(3)Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:
1. a.kondisi kekumuhan;
2. b.Iegalitas lahan; dan
3. c.pertimbangan lain.

Pasal 24

(1)Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identirikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2)Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi Perumahan dan Permukiman.

Pasal 25

(1)Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Perrnukiman.
(2)Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(3)Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai ketentuan rencana tata ruan8.
(4)Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(5)Prosedur pendataan dan Format isian identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

( 1) Identifikasi Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan Dan Pemukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah Daerah.

(2)Penentuan Perumahan Dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Pasal 27

( 1) Identifiikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu Perumahan Dan Permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya. (2} Identifikasi hondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Pasal 28

( 1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagal dasar yang menentukan bentuk penanganan.

(2)Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi aspek:
1. a.kejelasan status penguasaan lahan; dan
2. b.kesesuaian dengan rencana tata ruang.
(3)Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
1. a.kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
2. b.kepemilikan pihak lain, dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalaln bentuk peljanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
(4)Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 29

(1)Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh Dan Perlnukinan Kumuh.
(2)Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.nilai strategis lokasi;
2. b.kependudukan; dan
3. c.kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
(3)Nilai strategis lokasi sebagainana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
1. a.fungsi strategis Daerah; atau
2. b.bukan fungsi strategis Daerah.
(4)Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukimari dengan klasifikasi:
1. a.rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
2. b.sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha;
3. c.tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ ha;
4. d.sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha.
(5)Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
1. a.potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
2. b.potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;
3. c.potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.
(6)Potensi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 30

(1)Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2} huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
1. a.kondisi kekumuhan; b.1egalitas lahan; dan
2. c.pertimbangan lain.
(2)Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
1. a.kumuh kategori ringan;
2. b.kumuh kategori sedang; dan
3. c.kumuh kategori berat.
(3)Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
1. a.status lahan legal; dan
2. b.status lahan tidak legal.
(4)Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf c terdiri atas:
1. a.pertimbangan lain kategori rendah;
2. b.pertimbangari lain kategori sedang; dan
3. c.pertimbangan lain kategori tinggi.
(5)Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.
(6)I,okasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(7)Formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

(1)Bupati melakukan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 30 ayat (6).
(2)Penetapan lokasi sebagalmana dimaksud peda ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…