DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan urnurn merupakan obyek retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1)hurufn dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; BUPATITABALONG, RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR01 TAHUN2019 II SALINAN II Mengingat Menirnbang

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor 3/P/2009 ten tang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nornor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 2

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATITABALONG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG Dengan Persetujuan Bersama Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 ten tang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor OS/PRT/M/2016 tentang lzin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011, Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); 3 A Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Te1ekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan Zatau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
5.Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terse1enggaranya telekomunikasi.
6.Menara telekomunikasi, yang se1anjutnya disebut menara, adalah bangun- bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu Kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7.Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara te1ekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
8.Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan Iatau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
9.Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tabalong.
11.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan Iatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARATELEKOMUNlKASL 4

12.Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atasberdirinya menara te1ekomunikasi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15.lzin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirianjpembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin- izin lain terkait dengan pendirianjpembangunan menara telekomunikasi.
16.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18.Surat Setoran Retribusi Daerah yang se1anjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danj atau sanksi administratif berupa bunga danj atau denda.
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, danjatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi danj atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 5 A

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarifretribusi ditetapkan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Pasa17 BABIV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
(1)Tingkat penggunaanjasa diukur berdasarkanjumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali daIam 1(satu) tahun per menara. Pasa16 Retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongan sebagai retribusi jasa umum. Pasa15 BABIII GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Subjek retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakanJ menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 2

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 6 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 6 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

(1)Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Informasi dan Komunikasi ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan BABVI PEMUNGUTANRETRIBUSI Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

Pasal 10

BABV WILAYAHPEMUNGUTAN

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarifRetribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Tarif retribusi per menara ditetapkan sebesar Rp 1.946.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) per menara per tahun.
(2)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan komponen biaya tranportasi, uang makan, Alat Tulis Kantor (ATK)dan honorarium petugas kelapangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 6 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 6 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009