DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PAJAK DAERAH;RESTRIBUSI;TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RESTRIBUSI;PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK / RESTRIBUSI;KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK;INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI;PENYIDIKAN;SANKSI;KETENTUAN PIDANA;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(5)Dalam nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertana Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(6)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) humf a angka 4 dan an8ka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,OO (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 50/o (lima persen).

Pasal 14

(1)Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 13.
(2)Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat teljadinya perolehan tanah dan/ atau Bangunan dengan ketentuan:
1. a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perianjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
2. b.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya alcta untuk tukar- C. menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris ;
3. d.pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
4. e.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
5. f.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; afau
  1. 9.pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(3)Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perianjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunif a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
(4)Dalam hal teljadi perubahan atau pembatalan peljanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
1. a.jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan pemiohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
2. b.jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kelmrangan dimaksud.
(5)BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
(6)Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(3)Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(4)Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau BangLman yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

(1)Pejabat pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
1. a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
2. b.melaporkan pembuatan akta alas Tanah dan/atau Bangunan) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.denda sebesar Rplo.000.000,OO (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hunrf a; dan/ atau
2. b.denda sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
1. a.meminta bulcti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
2. b.melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(5)Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1)Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2)Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

0bjek PRJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a.Makanan dan/atau Minuman;
b.Tenaga Listrik;
c.Jasa perhotelan;
d.Jasaparkir; dan
e.Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

(1)Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. b.penyediajasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2)Dikecualikan dari objek PRJT sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/ atau Minuman:
1. a.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan ;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
3. c.dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat "ounge/ pada bandar udara.

Pasal 20

(1)Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(2)Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
2. b.konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
3. c.konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
4. d.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

(1)Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/ pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
1. a.hotel;
2. b.hostel;
3. c.vila;
4. d.pondokwisata;
5. e.motel;
6. f.Iosmen;
  1. 9.wisma pariwisata;
7. h.pesanggrahan;
8. i.rumah penginapan / guesthoztse / bungalo / nesorf / cottage;
9. j.tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
10. k.gidmping
(2)Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. b.jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
3. c.jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. d.jasa biro peljalanan atau peljalanan wisata; dan
5. e.jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

(1)Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
1. a.penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
2. b.pelayanan memarkirkan kendaraan.
(2)Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jasa tempat parhir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digLmakan untuk karyawannya sendiri; dan
3. c.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

(1)Jasa Kesenian dan Hiburan sebagainana dimaksud dalam Pasal 18 hunif e meliputi:
1. a.tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
2. b.pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan;
4. d.kontes binaraga;
5. e.paneran ;
6. f.pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  1. 9.pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
7. h.permainan ketangkasan;
8. i.olahraga pemlainan dengan menggunakan tempat/rLlang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
9. j.rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
10. k.panti pijat dan pijat refleksi; dan I. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
(2)Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang hanya untuk:
1. a.promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
2. b.kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…