2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berhunyi sebagai berikut:
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten TabalongTahun 2019-2024.
8.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)tahun.
9.Rencana KeIja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun.
10.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPDadalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Strategi pembangunan adalah langkah-Iangkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14.Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15.Program pembangunan daerah adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPDuntuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDadalah unsur pembantu Bupati dan DPRDdalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
6
(3)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2} Dokumen Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (I} tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. PENUTUP; memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAMPERANGKATDAERAH; memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta se1uruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, VISI,MISI,TUJUANDANSASARAN; memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. PERMASALAHANDANISU STRATEGISDAERAH: memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu- isu strategis pembangunan daerah tahun 2019-2024. GAMBARANKEUANGANDAERAH; memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. GAMBARANUMUMKONDIS!DAERAH; memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umurn, dan aspek daya saing daerah. 7
1.BAB IX
h.BABVIII
g.BABVII
f.BABVI
e.BABV
d.BABIV
c.BAB III
b.BAB II NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINS! KALIMANTAN SELATAN : (10-122/2021) LEMBARAN DAERAH KABUPATENTABALONG TAHUN 2021 NOMOR .~.,.j ABDUL MUTHALIB SANGADJI \td SEKRETARISDAERAH KABUPATENTABALONG, Diundangkan di Tanjung pada tanggal A" " ~,. " ANANG SYAKHFIANI \td BUPATI T.lBALONG, Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 17 \ () , .;:., ' . , Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pasal II 8 I. UMUM Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2019-2024 telab ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019- 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005- 2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Tabalong. Selain visi dan misi, RPJMD Tabun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubab beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubaban RPJMDyang dapat dilakukan apabila :
a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cam Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan TENTANGPERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENTABAWNG NOMOR4 TAHUN2019 TENTANGRENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAHDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2019-2024 PERATURANDAERAHKABUPATENTABAWNG NOMOR10 TAHUN2021 ATAS PENJELASAN 9 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan
3.Terkait akuntabilitas kinerja daerah, saat ini nilai AKIP Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2020 adalah CC. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan :
a.sinkronisasi kebijakan daerah RPJMD dengan kebijakan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah
b.penjabaran (cascading) kinerja dituangkan secara beIjenjang dalam indikator kinerja RPJMD
2.Evaluasi hasil RPJMD
a.secara sistematika, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024 sudah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, Adapun penambahan- penambahan sifatnya hanya memperkaya dan melengkapi namun tidak mengurangi substansi.
b.terjadi bencana non alam, yakni kejadian luar biasa wabah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronaoirus pada manusia ini dengan sebutan CoronavirusDisease2019 (Covid-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHOmenetapkan COVID-19sebagai pandemi.
c.bahwa akibat dampak dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-
19) beberapa indikator sasaran dan target capaian yang ditetapkan dalam RPJMD perlu dilakukan revisi serta perlu penyesuaian strategi dan arab kebijakan untuk menangani dampak kesehatan akibat Covid- 19 dan memulihkan perekonomian di daerah dengan tetap memperhatikan upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019-2024. Dampak pandemi ini juga mempengaruhi proyeksi pendapatan dan belanja sampai berakhirnya masa RPJMD.
d.RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan sasaran, strategi, arab kebijakan maupun indikatornya perlu diselaraskan lebih tajam yang berdampak langsung pada pencapaian visi dan misi daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019- 2024, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:
1.Pelaksanaan RPJMD Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 terdapat beberapa dasar hukum yang tidak relevan lagi, karena terdapat beberapa aturan yang sudah dicabut dan diganti dengan aturan baru.
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar.
10 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 04 Cukup Jelas Pasal II CukupJeIas Pasal I II. PASAL DEMI PASAL Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMDdijabarkan Iebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2022-2024. 11