DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dengan sistematika : Ketentuan Umum; Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten; Pengadaan Cadangan Pangan; Pembiayaan; Pengelolaan Cadangan Pangan; Penyaluran Cadangan Pangan; Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 73, Taambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140 /7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140 /12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pangan.
5.Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pangan.
6.Pemangku Kepentingan adalah Unsur SKPD atau Badan atau Lembaga atau Kecamatan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pangan.
7.Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial, seperti Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
8.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9.Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
10.Gudang Cadangan Pangan adalah tempat menyimpan, menitipkan sementara dan/atau menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
11.Keadaan Darurat adalah Tingkat keamanan yang paling buruk, sehingga diperlukan pengumuman tentang ketentuan khusus yang mengatur tata kehidupan warga, seperti Bencana Alam, Paceklik, Rawan Pangan dan kondisi kejadian di luar kemampuan manusia lainnya.
12.Paceklik adalah suatu kondisi kekurangan bahan pangan yang berkepanjangan di Kabupaten.
13.Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketersediaan bahan pangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di Daerah.
14.Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah suatu kondisi tidak tersedianya bahan pangan setelah terjadi bencana yang berdampak luas di Daerah.
15.Gejolak Harga adalah kenaikan harga lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari harga normal di tingkat konsumen.
16.Sasaran Penerima adalah masyarakat yang terkena dampak Kerawanan Pangan Pasca Bencana.
17.Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, adalah :

a.meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, paceklik, kemiskinan, gejolak harga dan gizi buruk;
b.meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, paceklik, kemiskinan, gejolak harga dan gizi buruk;
c.memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, paceklik, kemiskinan, gejolak harga dan gizi buruk.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah untuk :

a.mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah Kabupaten untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, paceklik, kemiskinan, gejolak harga dan gizi buruk; dan
b.menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan pangan pada keadaan darurat.

Pasal 4

(1)Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah seluruh masyarakat di daerah yang mengalami situasi kerawanan pangan, meliputi :
1. a.Rawan pangan transien;
2. b.Rawan pangan kronis;
3. c.Rawan pangan pasca bencana;
4. d.Paceklik, kemiskinan, gejolak harga dan gizi buruk; dan
5. e.Keadaan darurat tertentu.
(2)Situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

(1)Bupati menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
(2)Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.Produksi Pangan Pokok Tertentu di Kabupaten;
2. b.Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
3. c.Kerawanan pangan di Kabupaten.
(3)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan :
1. a.Kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
2. b.Potensi sumber daya Kabupaten.

Pasal 6

Bupati menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menyelenggarakan :

a.pengadaan;
b.pengelolaan; dan
c.penyaluran.

BAB III

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan setiap tahun.
(2)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembelian Pangan pokok produksi Daerah dan/atau dalam negeri.
(3)Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah atau yang disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasar pada saat itu.
(4)Mekanisme pangadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten memedomani sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Sumber pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap tahun anggaran berjalan dan bisa difungsikan sebagai stok untuk cadangan penyaluran pangan sesuai kebutuhannya.

BAB V

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 9

(1)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
1. a.penyimpanan;
2. b.pemeliharaan;
3. c.pembaharuan;
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
(3)SKPD dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan:
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.badan usaha milik desa;
4. d.koperasi berbadan hukum;
5. e.kelompok tani; dan/atau
6. f.gabungan kelompok tani.

Pasal 10

(1)Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, melalui pengemasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam karung.
(2)Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Gudang Cadangan Pangan.
(3)Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disimpan dalam kurun waktu tertentu harus:
1. a.memiliki mutu baik;
2. b.layak konsumsi;dan
3. c.dibaharui secara berkala.
(4)Dalam hal terjadi penurunan mutu atau kerusakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab teknis dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Mekanisme penganggaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…