DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2023 dengan sisteamtika; Ketentuan Umum; APBD; Penjabaran APBD; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengari :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong.
5.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tabalong.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. BAB 11 APBD

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2023.
(2)APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rpl.879.087.294.630,OO ( satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Rpl.776.967.497.815,OO Rpl.837.050.831.630,00 Defisit/ Surplus Rp(60.083.333.815,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rpl02.119.796.815,00
2. 2.Pengeluaran Rp 42.036.463.000,00 Pembiayaan Netto Rp60.083.333.815,00 Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.Pendapatari Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.I,aim-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar Daerah.
(3)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana d-at;
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

( 1) Belarija operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ,a, terdiri atas:

a.Belanja pegawai;
b.Belanja barang dan jasa;
c.Belanja bunga;
d.Belanja subsidi;
e.Belanja hibah; dan
f.Belanja bantuan sosial.

(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, terdiri atas:
1. a.Belanja untuk keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya; dan
3. c.bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(4)Belanja transfer sebagaimana dimpksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.

Pasal 8

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 9

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.Pencairan dana cadangan;
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. d.Penerimaan pinjaman Daerah;
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjamari Daerah; dan
6. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan;
2. b.Penyertaan modal Daerah;
3. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
4. d.Pemberian pinjaman Daerah; dan
5. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi..
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongari; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pasal 1 1 Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
  1. 1.Lampiran I
  2. 2.Lampiran ll
  3. 3.Lampiran Ill
  4. 4.L-piran Iv
  5. 5.Lampiran v
  6. 6.hampiran vI
  7. 7.Lampiran vI1
  8. 8.Lanpiran VIII
  9. 9.Lanpiran Ix
  10. 10.Lanpiran X 1 1 . Irampiran XI Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 12 . Lanpiran XII
  11. 13.Lanpiran XIII
  12. 14.Lampiran XIV
  13. 15.Lanpiran XV
  14. 16.Lampiran "
  15. 17.Lampiran 3NII Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan lnvestasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (mLtJtg gears) ; Daftar Dana Cadangan; dan Daftar Pinjaman Daerah.

BAB ILL

PENJABARAN APBD

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 30 i)es@'m.PruThp 2022 ANANG SYAKHFIANI Diundangkan di Tanjung padatanggal 30 D©s©mb©r. 202£ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, try ABDUL MUTHALIB SANGADJI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 1 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (11-147/2022}

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…