DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi; Tata Cara Tera /Tera Ulang; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Sanksi Administratif; Tata Cara Penagihan; Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan dan Pembatalan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan teraJ tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubab Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 tentang Pembentukan Daerab Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.Undang-Undang Nomor 2 Tabun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); BUPATITABAWNG, TENTANG RETRIBUSI PELAYANANTERA J TERA ULANG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 02 TAHUN2019 II SALINAN II Mengingat Menimbang
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan Iatau Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M.DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210};
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M.DAG/PER 110/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M.DAG/PER 110/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M.DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69fM.DAGfPER 1 10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER 110/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Al.at-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M- DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26fM.DAG/PER 15/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan 3 .4 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
7.Badan ada1ah perkumpulan orang dan/ atau moda1 yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, bad an usaha milik negara (BUMN),atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bad an lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA jTERA ULANG. Menetapkan BUPATITABALONG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG Dengan persetujuan bersama Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02};

22.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); 4
8.Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
9.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
10.Tera adalah menandai dengan tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTTPyang baru atau be1um pernah dipakai.
11.Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tandatanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak me1akukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTTPyang telah pernah ditera.
12.Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTIP adalah alat-alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan / atau kualitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, dan menentukan produk akhir dalam perusahan melaksanakan peraturan perundang- undangan.
13.Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dany atau kualitas.
14.Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
15.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
17.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang teru tang.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karen a jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20.Sur at Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi darr/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan Zatau denda.
21.Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan UTTPdengan standar. 5

(1)Obyek Retribusi adalah Pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau dan Pengujian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap UTTPterdiri atas :
1. a.UTTPBiasa :
  1. 1.Meter Kayu;
  2. 2.Ban Ukur;
  3. 3.Takaran;
  4. 4.Timbangan Bukan Otomatis;
  5. 5.Meter Kadar Air;
  6. 6.Meter Taksi; dan
  7. 7.Non Automatic Level Gauge.
2. b.UITP Yang Mempunyai Sifat Khusus darr/atau Tertanam:
  1. 1.Automatic Level Gauge;
  2. 2.Meter Parkir;
  3. 3.Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak;
  4. 4.Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak;
  5. 5.Timbangan Otomatis;
  6. 6.Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak;
  7. 7.Pompa Ukur Elpiji (Liquified Petroleum Gas);
  8. 8.Pompa Ukur Bahan Bakar Gas;
  9. 9.Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait;
  10. 10.Meter Gas;
  11. 11.Meter Air;
  12. 12.Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh); dan
  13. 13.UTTPlainnya. (2}Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, adalah UTTPuntuk pelayanan sosial kepada masyarakat.

Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Teray Tera Ulang dipungut jasa atas pelayanan UTIP.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tera/ tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, perneriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT,jasa profesi dan biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 2

22.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKTadalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang bila ingin membukanya atau mengeluarkan rsmya harus merusak pembungkusnya, yang bahan pembungkusnya terbuat dari kertas, plastik, kayu, kaleng, gelas, atau bahan pembungkus lainnya.
23.Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
24.Pembinaan dan pengawasan terhadap UITP dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat dengan PPNS-PK. 6

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Pasa19 BABVl PRINSIPYANGDIANUTDALAMPENETAPANSTRUKTUR DANBESARANTARIF Cara mengukur tingkat penggunaan jasa layanan tera ztera ulang UTIP dan pengujian BDKT, dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, peralatan yang digunakan, jumlah UTIP yang diteraJ tera ulang dan BDKTyang diuji, dan jangka waktu teraytera ulang UTIP dan pengujian BDKT. Pasa18 BABV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA
(1)Pemilik dany atau pemakai UTIP yang akan melaksanakan kewajiban teray tera ulang, mengajukan permohonan dan membawa UTTPke Dinas atau tempat terdekat yang ditentukan oleh Dinas.
(2)Khusus UTIP yang ditanam dan UTIP yang mempunyai sifat-sifat khusus atau sulit dipindahkan, pemilik atau pemakai UTIP dapat mengajukan permohonan kepada Dinas untuk dilakukan peneraan ditempat pemakai atau pemilik UTIP.

BAB II

NAMA,OBYEK,SUBJEK DANWAJIB RETRIBUSI

Pasal 7

BABIV TATACARATERAjTERA ULANG Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

BAB III GOLONGANRETRIBUSI Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan pemilik atau pemakai UTIP dan BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tet«] tera ulang UTIP atau pengujian BDKT yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan terajtera ulang UTIP dan pengujian BDKT.

BAB III

GOLONGANRETRIBUSI Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan pemilik atau pemakai UTIP dan BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tet«] tera ulang UTIP atau pengujian BDKT yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan terajtera ulang UTIP dan pengujian BDKT.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah. Pasal 4 7 A

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kwitansi.

Pasal 14

BABIX TATA CARA PEMUNGUTAN

(1)Wilayah pemungutan Retribusi adalah di Daerah.
(2)UTTP yang sudah ditera di luar Daerah dan bertanda tera sah yang berlaku, wajib didaftarkan di Dinas atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 13

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 12

Mobilisasi alat untuk tera/tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggungjawab Pemohon /Pemakai UTTP.

Pasal 11

(1)Struktur tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jenis dan kapasitas UTTP serta lamanya waktu pengujian.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

NAMA,OBYEK,SUBJEK DANWAJIB RETRIBUSI

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 13

WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

NAMA,OBYEK,SUBJEK DANWAJIB RETRIBUSI

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 13

WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014