DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabalong

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBDserta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRDpada tanggal 14 Juni 2025;
a.bahwa untuk mela.ksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; Menimbang BUPATI TABALONG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERU BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 2 TAHUN 2025 BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SALINAN
1. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. 12.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. 11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. 9.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6178);
15. 23.Peraturan Pernerintah Nornor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. 21.Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Ncgara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014 lentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor6523);
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. 18.Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. 17.Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4738);
22. 16.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor4614);
23. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Percanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. 31.Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
27. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tabun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 754);
29. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengeloiaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
30. 27.Peraturan Pemerintab Nomor 63 Tabun 2019 tentang Investasi Pemerintab Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
31. 26.Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. 25.Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
33. 1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
34. 2.Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelcnggara pemerintahan Daerah yang mernimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
35. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lcmbaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedud ukan sebagai unsur penyclenggara pemerintahan Daerah.
36. 4.Bupati adalah Bupati Tabalong.
37. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah.
38. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2025. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATITABALONG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG Dengan Persetujuan Bersama

37.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
36.Peraturan Dacrah Kabupatcn Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
35.Pcraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nornor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3); dibahas dan disetujui bersama oleh Pernerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah sernua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah sernua kewajiban Pernerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10.Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11.Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pernbiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kernbali danj'atau pengeluaran yang akan diterirna kembali, baik pada tahun anggaran bcrkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
14.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sclisih Iebih realisasi Penerirnaan dan Pengeluaran anggaran selarna satu periode anggaran. 15.Dana Perirnbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dirnaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. 16.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus clisediakan darr/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerab penghasil bcrdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah.
19.Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan , Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang PengelolaanTransfer ke Daerah.
20.Dana Alokasi Urnum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan Antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. r Rp. 2.993.799.126.847,00 Rp. 603.828.555.884,19 Rp. 3.597.627.682.731,19

b.Belanja Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertam bah / (berkurang) Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan 2.908.164.087.073,00 57.556.309.505,85 2.965.720.396.578,85 Rp. Rp. setelah Rp. APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.038.092.442.163,00 (tiga triliun tiga puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp603.828.555.884,19 (enam ratus tiga rniliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sernbilan betas sen) menjadi Rp3.641.920.998.047,19 (tiga triliun enam ratus ernpat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tujub rupiah sembilan belas sen) dengan rincian sebagai bcrikut:
a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Daerah perubahan Pasal 3

(2)Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (I) Dengan Peraturan Oaerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

21.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kcpada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mcngakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
23.Piutang Oaerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jurnlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan./atau kewajiban Pcmerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
24.Pemberian Pinjaman Oaerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
25.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 [satu] tahun anggaran.

c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 1) Semula Rp. 20.150.042.800,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.586.037.074,00) 95.983.323.000,00 (71.186.332.853,00) 24.797.637.145,00 133.936.323.000,00 1.275.177.000,00 135.211.500.000,00 Rp. Rp. setclah Rp. Rp. Rp. Rp.
b.Retribusi Daerah: 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Retribusi Daerah perubahan

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah: 1) Semula 2) Bertarnbah/ (berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan 213.879.285.000,00 213.879.285.000,00 2.413.398.905.000,00 48.211.396.792,00 2.461.610.301.792,00 280.885.897.073,00 9.344.912.713,85 290.230.809.786,85

BAB II

PERUBAHANAPBD

Pasal 5

Rp. Rp. daerah yang Rp. Rp. Rp. setelah Rp. Rp. Rp. setelah Rp.

c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Jurnlah lain-lain pendapatan Sah setelah perubahan
b.Pendapatan Transfer 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan transfer perubahan Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
a.Pendapatan AsH Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jurnlah pendapatan asli daerah perubahan (0,00) 631.907.286.152,34 44.293.315.316,00 44.293.315.316,00 129.928.355.090,00 546.272.246.378,34 676.200.60l.468,34 Pasal 4
1. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) Semula Rp. b) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp. peru bah an Jumlah Pcmbiayaan neto sctclah Rp. perubahan Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah Rp. peru bah an Rp. Rp. setelah Rp.
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) Semula b) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan perubahan Rp. 864.465.346.441,28 Rp. 341.216.530.630,63 Rp. 1.205.681.877.071,91 1.734.779.265.501,72 274.112.565.140,37 2.008.891.830.642,09
b.Belanja Modal: 1) Semula 2) BertambahJ(berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. Rp. Rp. Anggaran 8elanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas a! 3 huruf b, terdiri atas:
a.8elanja Opcrasi : 1) Semula 2) Bertam bah J (berkurang) Jumlah belanja operasi setelah perubahan Pasal 6
c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan: 1) Semula Rp. 2) BertambahJ{berkurang) Rp. Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai Rp. dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan 213.879.285.000,00 213.879.285.000,00 197.950.000.000,00 (40.338.038.273,00) 157.611.961.727,00 2.215.448.905.000,00 88.549.435.065,00 2.303.998.340.065,00
b.Dana Darurat: 1) Semula Rp. 2) BertambahJ (berkurang) Rp. Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. Rp. Rp. setelah Rp. Rp. Rp. pusat Rp.
b.Transfer Antar Daerah: 1) Semula 2) BertambahJ (berkurang) Jumlah transfer antar daerah setelah peru bah an Rp. Rp. pusat Rp.

(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Hibah: 1) Semula 2) BertambahJ(berkurang) Jumlah pendapatan hibah perubahan
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat: 1) Semula 2) BertambahJ(berkurang) Jumlah transfer pemerintah setelah perubahan 30.815.561.275,00 84.842.105.640,85 115.657.666.915,85 14.564.005.726,00
2. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: 1) Semula Rp. 2) BertambahJ (berkurang) Rp. Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah Rp. yang sah setelah peru bahan Pengelolaan Kekayaan Rp. Dipisahkan setelah Jumlah Hasil Daerah yang perubahan 95.858.055.706,00 33.562.373.160,00 (183.647.565,00) 33.746.020.725,00 Rp.
3. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin: 1) Semula Rp. Rp. setelah Rp.
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah: 1) Semula 2) BertambahJ{berkurang) Jumlah belanja modal tanah perubahan 12.269.180.865,00 563.150.000,00 12.832.330.865,00 21.690.368.500,00 33.124.765.147,00 54.815.133.647,00 10.000.000,00 1.082.282.978,00 1.092.282.978,00 6.349.580.000,00 (3.000.000,00) 6.346.580.000,00 747.683.630.169,72 241.175.008.317,37 988.858.638.487,09 946.776.505.967,00 (1.829.641.302,00) 944.946.864.665,00
2. f.Belanja Bantuan Sosial: 1) Semula Rp. 2) BertambahJ{berkurang) Rp. Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp. perubahan Rp. Rp. setelah Rp. Rp. Rp. setelah Rp. Rp. Rp. setelah Rp. Rp. Rp. dan jasa Rp. Rp. Rp. setelah Rp.
3. e.Belanja Hibah: 1) Semula 2) BertambahJ{berkurang) Jumlah belanja hibah perubahan
4. b.Belanja Barang dan Jasa: 1) Semula 2) 8ertambahJ (berkurang) Jumlah belanja barang setelah peru bahan
5. c.Belanja Bunga: 1) Semula 2) Bertambab/ (berkurang) Jumlah belanja bunga perubahan
6. d.Belanja Subsidi: 1) Semula 2) BertambahJ{berkurang) Jumlah belanja subsidi perubahan (I) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
7. a.8elanja Pegawai: 1) Semula 2) 8ertambahJ{berkurang) Jumlah belanja pegawai perubahan 325.4 78.081.000,00 44.775.400.000,00 370.253.481.000,00 69.076.433.904,00 (56.275.939.886,81) 12.800.494.017,19
8. d.8elanja Transfer: I) Semula Rp. 2) BertambahJ (berkurang) Rp. Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.

Pasal 7

Rp. Rp. setelah Rp.

c.Belanja Tidak Terduga: 1) Semula 2) Bertarnbah/ (berkurang) Jumlah belanja tidak terduga perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri a tas:
a.Penerimaan Pembiayaan: 302.485.081.000,00 47.322.000.000,00 349.807.081.000,00 22.993.000.000,00 (2.546.600.000,00) 20.446.400.000,00 Pasal 8 Rp. Rp. keuangan Rp.
b.Belanja Bantuan Keuangan: 1) Semula 2) Bertambab / (berkurang) Jumlah belanja bantuan setelah perubahan Rp. Rp. setelah Rp.

(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil: 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja bagi hasil perubahan 69.076.433.904,00 (56.275.939.886,81) 12.800.494.017,19 Rp. Rp. setelah Rp.
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf C, terdiri atas:
1. a.Semula
2. b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja tidak terduga perubahan 1.446.950.000,00 1.042.375.500,00 2.489.325.500,00 917.326.608,00 2.946.018.375,00 3.863.344.983,00 515.657.114.325,00 222.012.691.434,00 737.669.805.759,00 217.023.526.642,28 31.656.763.125,52 248.680.289.767,80 83.375.034.631,11 179.233.090.337,11 Rp. Rp. lainnya Rp.
3. f.Belanja Modal Aset Lainnya 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja modal aset setelah peru bahan
4. g.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja modal aset tidak Rp. berwujud setelah perubahan Rp. Rp. tetap Rp.
5. d.Bclanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah belanja modal jalan, irigasi Rp. dan jaringan setelah perubahan
6. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: 1) Semula 2) Bertarnbah/ (berkurang) Jumlah belanja modal aset lainnya setelah peru bahan Rp. Rp. dan Rp.
7. c.Bc1anja Modal Gedung dan Bangunan: 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal gedung bangunan setelah perubahan 2) Bertarnbah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja modal peralatan dan Rp. mesin setelah perubahan Jurnlah Penerimaan pembiayaan Rp. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan
8. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (berkurang) Rp.
9. e.Penerimaan KembaliPemberian Pinjaman Daerah: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah penerimaan kernbali Rp. pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. Rp. daerah Rp.
10. d.Penerimaan Pinjaman Daerah: 1) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan
11. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan: 1) Scmula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hasil penjualan kekayaan Rp. dacrah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. Rp. cadangan Rp.
12. b.Pencairan Dana Cadangan: 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pencairan dana sctelah perubahan
(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri alas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: 1) Semula Rp. 129.928.355.090,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 546.272.246.378,34 Jurnlah sisa lebih perhltungan Rp. 676.200.601.468,34 anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Pasal 9

44.293.315.316,00 44.293315.316,00Rp. Rp. pembiayaan Rp. 129.928.355.090,00 546.272.246.378,34 676.200.601.468,34 Rp. Rp. setelah Rp. 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pencrimaan pembiayaan perubahan

b.Pengeluaran Pembiayaan: 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pengeluaran sctelah perubahan

(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
(1)Dalam kcadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDatau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBDatau telah melakukan perubahan APBD.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial darr/ atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; darr/ atau
3. c.kerusakan sarana /prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 10

e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pengeluaran pembiayaan Rp. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. Rp. daerah Rp.
c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo: 1) Semula Rp. 26.154.515.316,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Pembayaran cicilan pokok Rp. 26.154.515.316,00 utang yang jatuh tempo setelah perubahan
d.Pemberian Pinjaman Daerah: 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pemberian pinjaman setelah peru bahan 18.138.800.000,00 18.138.800.000,00Rp. Rp. daerah Rp.

(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/{berkurang) Rp. Jumlah pembentukan dana cadangan Rp. setelah perubahan
2. b.Penyertaan ModalDaerah: 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah penyerlaaan modal setelah perubahan MUHAMMADNOOR RIFANl ttd. BUPATITABALONG, Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 1 Agustus 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 13

BABIIl KETENTUANPENUTUP Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati. PasaJ 12 Jabatan; dan

k.Larnpiran Xl Daftar Piutang Daerah. Ringkasan APBD Perubahan yang diklasifikasi rnenurut kelompok dan Jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan BeJanja Untuk Pcmenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas KabupatenjKota; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerLarnpiran XJ. Lampiran IX1.
d.LampiranlV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran Vlll Larnpiran IIIc. Lampiran IIb. Uraian lebih Janjut APBD sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3, tercanlum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dan:
a.Lampiran I

Pasal 11

c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pernerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan;danjatau
d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyaraka t. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVTNSIKALIMANTAN SELATAN (2-41/2025). LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 2 HAMIDA MUNAWARAH ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, Diundangkan di Tanjung pada tanggal 1 Agustus 2025

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBDserta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRDpada tanggal 14 Juni 2025;
a.bahwa untuk mela.ksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; Menimbang BUPATI TABALONG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERU BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 2 TAHUN 2025 BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SALINAN
1. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
7. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. 12.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. 11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. 9.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6178);
15. 23.Peraturan Pernerintah Nornor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. 21.Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Ncgara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014 lentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor6523);
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. 18.Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. 17.Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor4738);
22. 16.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor4614);
23. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Percanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. 31.Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
27. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tabun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 754);
29. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengeloiaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
30. 27.Peraturan Pemerintab Nomor 63 Tabun 2019 tentang Investasi Pemerintab Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
31. 26.Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. 25.Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
33. 1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
34. 2.Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelcnggara pemerintahan Daerah yang mernimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
35. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lcmbaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedud ukan sebagai unsur penyclenggara pemerintahan Daerah.
36. 4.Bupati adalah Bupati Tabalong.
37. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah.
38. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

Pasal 1

37.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
36.Peraturan Dacrah Kabupatcn Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
35.Pcraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nornor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3); dibahas dan disetujui bersama oleh Pernerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah sernua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah sernua kewajiban Pernerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10.Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11.Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pernbiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kernbali danj'atau pengeluaran yang akan diterirna kembali, baik pada tahun anggaran bcrkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
14.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sclisih Iebih realisasi Penerirnaan dan Pengeluaran anggaran selarna satu periode anggaran. 15.Dana Perirnbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dirnaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. 16.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus clisediakan darr/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerab penghasil bcrdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah.
19.Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan , Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang PengelolaanTransfer ke Daerah.
20.Dana Alokasi Urnum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan Antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. r Rp. 2.993.799.126.847,00 Rp. 603.828.555.884,19 Rp. 3.597.627.682.731,19

b.Belanja Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertam bah / (berkurang) Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan 2.908.164.087.073,00 57.556.309.505,85 2.965.720.396.578,85 Rp. Rp. setelah Rp. APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.038.092.442.163,00 (tiga triliun tiga puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp603.828.555.884,19 (enam ratus tiga rniliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah sernbilan betas sen) menjadi Rp3.641.920.998.047,19 (tiga triliun enam ratus ernpat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tujub rupiah sembilan belas sen) dengan rincian sebagai bcrikut:
a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan Daerah perubahan Pasal 3

(2)Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (I) Dengan Peraturan Oaerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

21.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kcpada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mcngakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
23.Piutang Oaerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jurnlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan./atau kewajiban Pcmerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
24.Pemberian Pinjaman Oaerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
25.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 [satu] tahun anggaran.

c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 1) Semula Rp. 20.150.042.800,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.586.037.074,00) 95.983.323.000,00 (71.186.332.853,00) 24.797.637.145,00 133.936.323.000,00 1.275.177.000,00 135.211.500.000,00 Rp. Rp. setclah Rp. Rp. Rp. Rp.
b.Retribusi Daerah: 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Retribusi Daerah perubahan

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah: 1) Semula 2) Bertarnbah/ (berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan 213.879.285.000,00 213.879.285.000,00 2.413.398.905.000,00 48.211.396.792,00 2.461.610.301.792,00 280.885.897.073,00 9.344.912.713,85 290.230.809.786,85

BAB II

PERUBAHANAPBD

Pasal 5

Rp. Rp. daerah yang Rp. Rp. Rp. setelah Rp. Rp. Rp. setelah Rp.

c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Jurnlah lain-lain pendapatan Sah setelah perubahan
b.Pendapatan Transfer 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan transfer perubahan Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
a.Pendapatan AsH Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jurnlah pendapatan asli daerah perubahan (0,00) 631.907.286.152,34 44.293.315.316,00 44.293.315.316,00 129.928.355.090,00 546.272.246.378,34 676.200.60l.468,34 Pasal 4
1. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) Semula Rp. b) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp. peru bah an Jumlah Pcmbiayaan neto sctclah Rp. perubahan Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah Rp. peru bah an Rp. Rp. setelah Rp.
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) Semula b) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan perubahan Rp. 864.465.346.441,28 Rp. 341.216.530.630,63 Rp. 1.205.681.877.071,91 1.734.779.265.501,72 274.112.565.140,37 2.008.891.830.642,09
b.Belanja Modal: 1) Semula 2) BertambahJ(berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. Rp. Rp. Anggaran 8elanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas a! 3 huruf b, terdiri atas:
a.8elanja Opcrasi : 1) Semula 2) Bertam bah J (berkurang) Jumlah belanja operasi setelah perubahan Pasal 6
c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan: 1) Semula Rp. 2) BertambahJ{berkurang) Rp. Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai Rp. dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan 213.879.285.000,00 213.879.285.000,00 197.950.000.000,00 (40.338.038.273,00) 157.611.961.727,00 2.215.448.905.000,00 88.549.435.065,00 2.303.998.340.065,00
b.Dana Darurat: 1) Semula Rp. 2) BertambahJ (berkurang) Rp. Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. Rp. Rp. setelah Rp. Rp. Rp. pusat Rp.
b.Transfer Antar Daerah: 1) Semula 2) BertambahJ (berkurang) Jumlah transfer antar daerah setelah peru bah an Rp. Rp. pusat Rp.

(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Hibah: 1) Semula 2) BertambahJ(berkurang) Jumlah pendapatan hibah perubahan
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat: 1) Semula 2) BertambahJ(berkurang) Jumlah transfer pemerintah setelah perubahan 30.815.561.275,00 84.842.105.640,85 115.657.666.915,85 14.564.005.726,00
2. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: 1) Semula Rp. 2) BertambahJ (berkurang) Rp. Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah Rp. yang sah setelah peru bahan Pengelolaan Kekayaan Rp. Dipisahkan setelah Jumlah Hasil Daerah yang perubahan 95.858.055.706,00 33.562.373.160,00 (183.647.565,00) 33.746.020.725,00 Rp.
3. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin: 1) Semula Rp. Rp. setelah Rp.
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah: 1) Semula 2) BertambahJ{berkurang) Jumlah belanja modal tanah perubahan 12.269.180.865,00 563.150.000,00 12.832.330.865,00 21.690.368.500,00 33.124.765.147,00 54.815.133.647,00 10.000.000,00 1.082.282.978,00 1.092.282.978,00 6.349.580.000,00 (3.000.000,00) 6.346.580.000,00 747.683.630.169,72 241.175.008.317,37 988.858.638.487,09 946.776.505.967,00 (1.829.641.302,00) 944.946.864.665,00
2. f.Belanja Bantuan Sosial: 1) Semula Rp. 2) BertambahJ{berkurang) Rp. Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp. perubahan Rp. Rp. setelah Rp. Rp. Rp. setelah Rp. Rp. Rp. setelah Rp. Rp. Rp. dan jasa Rp. Rp. Rp. setelah Rp.
3. e.Belanja Hibah: 1) Semula 2) BertambahJ{berkurang) Jumlah belanja hibah perubahan
4. b.Belanja Barang dan Jasa: 1) Semula 2) 8ertambahJ (berkurang) Jumlah belanja barang setelah peru bahan
5. c.Belanja Bunga: 1) Semula 2) Bertambab/ (berkurang) Jumlah belanja bunga perubahan
6. d.Belanja Subsidi: 1) Semula 2) BertambahJ{berkurang) Jumlah belanja subsidi perubahan (I) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
7. a.8elanja Pegawai: 1) Semula 2) 8ertambahJ{berkurang) Jumlah belanja pegawai perubahan 325.4 78.081.000,00 44.775.400.000,00 370.253.481.000,00 69.076.433.904,00 (56.275.939.886,81) 12.800.494.017,19
8. d.8elanja Transfer: I) Semula Rp. 2) BertambahJ (berkurang) Rp. Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.

Pasal 7

Rp. Rp. setelah Rp.

c.Belanja Tidak Terduga: 1) Semula 2) Bertarnbah/ (berkurang) Jumlah belanja tidak terduga perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri a tas:
a.Penerimaan Pembiayaan: 302.485.081.000,00 47.322.000.000,00 349.807.081.000,00 22.993.000.000,00 (2.546.600.000,00) 20.446.400.000,00 Pasal 8 Rp. Rp. keuangan Rp.
b.Belanja Bantuan Keuangan: 1) Semula 2) Bertambab / (berkurang) Jumlah belanja bantuan setelah perubahan Rp. Rp. setelah Rp.

(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil: 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja bagi hasil perubahan 69.076.433.904,00 (56.275.939.886,81) 12.800.494.017,19 Rp. Rp. setelah Rp.
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf C, terdiri atas:
1. a.Semula
2. b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja tidak terduga perubahan 1.446.950.000,00 1.042.375.500,00 2.489.325.500,00 917.326.608,00 2.946.018.375,00 3.863.344.983,00 515.657.114.325,00 222.012.691.434,00 737.669.805.759,00 217.023.526.642,28 31.656.763.125,52 248.680.289.767,80 83.375.034.631,11 179.233.090.337,11 Rp. Rp. lainnya Rp.
3. f.Belanja Modal Aset Lainnya 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja modal aset setelah peru bahan
4. g.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja modal aset tidak Rp. berwujud setelah perubahan Rp. Rp. tetap Rp.
5. d.Bclanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah belanja modal jalan, irigasi Rp. dan jaringan setelah perubahan
6. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: 1) Semula 2) Bertarnbah/ (berkurang) Jumlah belanja modal aset lainnya setelah peru bahan Rp. Rp. dan Rp.
7. c.Bc1anja Modal Gedung dan Bangunan: 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal gedung bangunan setelah perubahan 2) Bertarnbah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja modal peralatan dan Rp. mesin setelah perubahan Jurnlah Penerimaan pembiayaan Rp. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan
8. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (berkurang) Rp.
9. e.Penerimaan KembaliPemberian Pinjaman Daerah: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah penerimaan kernbali Rp. pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. Rp. daerah Rp.
10. d.Penerimaan Pinjaman Daerah: 1) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan
11. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan: 1) Scmula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hasil penjualan kekayaan Rp. dacrah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. Rp. cadangan Rp.
12. b.Pencairan Dana Cadangan: 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pencairan dana sctelah perubahan
(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri alas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: 1) Semula Rp. 129.928.355.090,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 546.272.246.378,34 Jurnlah sisa lebih perhltungan Rp. 676.200.601.468,34 anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Pasal 9

b.Pengeluaran Pembiayaan: 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pengeluaran sctelah perubahan

(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
(1)Dalam kcadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDatau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBDatau telah melakukan perubahan APBD.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial darr/ atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; darr/ atau
3. c.kerusakan sarana /prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 10

e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pengeluaran pembiayaan Rp. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. Rp. daerah Rp.
c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo: 1) Semula Rp. 26.154.515.316,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Pembayaran cicilan pokok Rp. 26.154.515.316,00 utang yang jatuh tempo setelah perubahan
d.Pemberian Pinjaman Daerah: 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pemberian pinjaman setelah peru bahan 18.138.800.000,00 18.138.800.000,00Rp. Rp. daerah Rp.

(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/{berkurang) Rp. Jumlah pembentukan dana cadangan Rp. setelah perubahan
2. b.Penyertaan ModalDaerah: 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah penyerlaaan modal setelah perubahan MUHAMMADNOOR RIFANl ttd. BUPATITABALONG, Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 1 Agustus 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 13

BABIIl KETENTUANPENUTUP Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati. PasaJ 12 Jabatan; dan

k.Larnpiran Xl Daftar Piutang Daerah. Ringkasan APBD Perubahan yang diklasifikasi rnenurut kelompok dan Jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan BeJanja Untuk Pcmenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas KabupatenjKota; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerLarnpiran XJ. Lampiran IX1.
d.LampiranlV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran Vlll Larnpiran IIIc. Lampiran IIb. Uraian lebih Janjut APBD sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3, tercanlum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dan:
a.Lampiran I

Pasal 11

c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pernerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan;danjatau
d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyaraka t. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVTNSIKALIMANTAN SELATAN (2-41/2025). LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 2 HAMIDA MUNAWARAH ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, Diundangkan di Tanjung pada tanggal 1 Agustus 2025