DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabalong

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, periu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; C. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kernenterian Dalam Negeri, terdapat beberapa ketentuan dalam batang tubuh dan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian;

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah ?usat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Menimbang BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENTABALONGNOMOR1 TAHUN2024 TENTANGPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 4 TAHUN2025 BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN SALINAN
1. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6801);
2. 5.Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856}~
5. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Peanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
6. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. 14.Peraturan Pemerintah Nemer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negaraj Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ten tang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. 10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. 8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736};
14. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa kaE diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATITABALONG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG Dengan Persetujuan Bersama
15. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tabun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
16. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
18. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881};
21. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
22. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 ten tang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6646\; Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
23. 1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
24. 2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
25. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin peiaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. 4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan SeJatan.
27. 5.Bupati adalah Bupati Tabalong.
28. 6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabalong.
29. 7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang rnengelola Pajak Daerah dan mengoordinasikan pajak dan retribusi daerah.
30. 8.Badan adalah instansi pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan pengelolaan pendapatan daerah.
31. 9.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
32. 10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
33. 11.Badan adalah sekumpulan orang danJatau modal yang merupakan kesatuan, baik yang rnelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan rnilik negara (BUMN), atau badan milik Oaerah (BUMO) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 1

1.Ketentuan angka 64 PasaJ 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1), diubah sebagai berikut: PasaJ I PERATURAN DAERAH TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN:
12.Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
13.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
18.Pajak Air 1'anah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan danj atau pemanfaatan air tanah.
19.Air Tanah adaJah air yang terdapat di daJam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan Zatau Bangunan.
21.Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan I atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
22.Hak atas Tanah danfatau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengeloiaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang danfatau jasa tertentu.
24.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual darr/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25.Makanan danjatau Minuman adalah makanan danjatau minuman yang disediakan, dijual danj atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, at au melalui pesanan oleh restoran.
26.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan darr/ atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28.Jasa Perhotelan adalah yang dapat dilengkapi dengan jasa penyediaan akomodasi jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, danj' a tau fasilitas lainnya.
29.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di Iuar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, danj'atau keramaian untuk dinikmati.
31.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam darr/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan danr'atau pengusahaan sarang burung walet.
34.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collncalia fuchliap haqa, collocalia maxina, collocalia escularita, dan collocalia linchi.
35.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKBadalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
36.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-rnenukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan.
37.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di sernua jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
38.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKBadalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKBsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
42.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
43.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan tahun kalender.
44.Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
45.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau WajibRetribusi serta pengawasan penyetorannya.
46.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek pajak dao /atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Peruridang-undangan perpajakan daerah
47.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan core lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
49.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKBatau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
50.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBTatau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
51.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat untuk meIakukan tagihan pajak darr/atau sanksi administratif berupa bunga darr/ atau denda.
52.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan , atau Surat Keputusan Keberatan.
53.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
54.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
55.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang diiakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
56.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Zatau untuk

(1)Penjualan dan/ atau penyerahan Makanan dan/ atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/ atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/ atau Minuman berupa meja, kursi, dan I atau peralatan makan dan minum;
2. b.penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pernesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Pasal 19

2.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan perpajakan daerah.
57.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan Zatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
58.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakarr/ menikmati pelayanan barang, jasa, darr/ atau perizinan.
59.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
60.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
61.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
62.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izm kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
63.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
64.Dihapus.
65.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, rnelaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

(1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. d.pelayanan pasar; dan
5. e.dihapus. Pasa162 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.
  1. 5.Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 62 dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

4.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang- undangan.
(4)Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan darr/ atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil danl atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan aesx] atau pemanfaatan air.
(3)Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(2)Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(1)Dasar pengenaan PATadalah nilai perolehan Air Tanah.

Pasal 36

3.Ketentuan ayat (5) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

(2)Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan / atau Minuman:
1. a.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.500.000,OO (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-rnata menjual Makanan dan / atau Minuman;
3. c.diIakukan oleh pabrik Makanan dan /atau Minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
(3)Dihapus.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat {l) ditetapkan dengan ketentuan·.
1. a.pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis 1ayanan , frekuensi layanan, dan Zataujangka waktu layanan;
2. b.pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis Jayanan, Irekuensi layanan, volumedan I atau jenis sampah /Iimbah kakus /Iimbah cair;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis /kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/ atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
4. d.pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/ atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
5. e.Dihapus.
(1)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraanjasa yang bersangkutan.

Pasal 68

7.Ketentuan ayat (2) huruf e dan ayat (3) Pasal 68 dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 67 dihapus.

(7)Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
(6)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(5)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat ikIiminvestasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(2)Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (I) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang. Pasa190

11.Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) Pasal 90 diu bah , sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

(5)Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
(4)Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pemberian Perizinan Terten tu.
(3)Dihapus.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Jenis pelayanan pernberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
1. a.persetujuan bangunan gedung (PBG);dan
2. b.penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 84

(3)Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan ayat (1) huruf a diubah dan ayat (3) Pasal 84 dihapus, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

(2)Peninjauan tarif Retribusi .Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
(1)Tarif Retribusi .Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 83

9.Ketentuan ayat Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

(3)Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonornian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
(1)Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Pasa171

8.Ketentuan Pasal 71 diu bah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

(5)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan BPHTB meliputi SSPDdipersamakan sebagai SPTPD.
(4)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi SPTPD.
(3)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPDdan SPPT.
(2)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk me1akukan pendataan Wajib Pajak darr/ atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak darr/ atau Wajib Pajak, terrnasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
(1)Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2}wajib mendaftarkan diri dan I atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 92

12.Ketentuan ayat (10) Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

(8)Tarif Retribusi Perizinan Tertentu hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dan ayat (7)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(7)Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenaijenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(6)Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGNatau SHSTdan lndeks Lokalitas.
(5)Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
(4)Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
(4)Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan mengenai:
1. a.pendaftaran dan pendataan;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Dokurnen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(1)Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Pasal 93

13.Ketentuan ayat (4) huruf f Pasal 93 dihapus, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

(12)Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
(11)Pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
(10)Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi pengaturan mengenai:
1. a.pendaftaran dan pendataan;
2. b.penetapan besaran Pajak terutang;
3. c.pembayaran dan penyetoran;
4. d.pelaporan;
5. e.pengurangan, pernbetulan, dan pembatalan ketetapan;
6. f.pemeriksaan Pajak;
7. g.Penagihan Pajak;
8. h.keberatan;
  1. 1.gugatan; J. penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan
9. k.pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.
(8)Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
(7)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(6)Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
(6)Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
(5)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(4)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
(2)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(3)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(1)Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
1. a.Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; danjatau
2. b.pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Pasal 102

14.Ketentuan ayat (10) huruf e Pasal 102 dihapus, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai beriku t: tersedia, melalui

(6)Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belurn pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan pernbayaran tunai.
(5)Pembayaran dan penyetoran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan mela1ui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
1. b.penetapan besaran Retribusi terutang;
2. c.pembayaran dan penyetoran;
3. d.pelaporan;
4. e.pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
5. f.Dihapus;
6. g.penagihan Retribusi;
7. h.keberatan;
  1. 1.gugatan; J. pengbapusan piutang Retribusi oleh Bupati; dan
8. k.pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Retribusi. MUHAMMADNOOR RIFANI ttd. BUPATl TABALONG, Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 26 Agustus 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
  1. 17.Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercarn.urn dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. 16.Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, periu

Menetapkan

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah ?usat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Menimbang BUPATITABALONG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENTABALONGNOMOR1 TAHUN2024 TENTANGPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG NOMOR 4 TAHUN2025 BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN SALINAN
1. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6801);
2. 5.Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856}~
5. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Peanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
6. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. 14.Peraturan Pemerintah Nemer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negaraj Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ten tang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. 10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. 8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736};
14. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa kaE diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATITABALONG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG Dengan Persetujuan Bersama
15. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tabun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
16. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
18. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881};
21. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
22. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 ten tang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6646\; Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
23. 1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
24. 2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
25. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin peiaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. 4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan SeJatan.
27. 5.Bupati adalah Bupati Tabalong.
28. 6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabalong.
29. 7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang rnengelola Pajak Daerah dan mengoordinasikan pajak dan retribusi daerah.
30. 8.Badan adalah instansi pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan pengelolaan pendapatan daerah.
31. 9.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
32. 10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
33. 11.Badan adalah sekumpulan orang danJatau modal yang merupakan kesatuan, baik yang rnelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan rnilik negara (BUMN), atau badan milik Oaerah (BUMO) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 1

1.Ketentuan angka 64 PasaJ 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1), diubah sebagai berikut: PasaJ I PERATURAN DAERAH TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN:
12.Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
13.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
18.Pajak Air 1'anah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan danj atau pemanfaatan air tanah.
19.Air Tanah adaJah air yang terdapat di daJam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan Zatau Bangunan.
21.Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan I atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
22.Hak atas Tanah danfatau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengeloiaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang danfatau jasa tertentu.
24.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual darr/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25.Makanan danjatau Minuman adalah makanan danjatau minuman yang disediakan, dijual danj atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, at au melalui pesanan oleh restoran.
26.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan darr/ atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28.Jasa Perhotelan adalah yang dapat dilengkapi dengan jasa penyediaan akomodasi jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, danj' a tau fasilitas lainnya.
29.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di Iuar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, danj'atau keramaian untuk dinikmati.
31.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam darr/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan danr'atau pengusahaan sarang burung walet.
34.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collncalia fuchliap haqa, collocalia maxina, collocalia escularita, dan collocalia linchi.
35.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKBadalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
36.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-rnenukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan.
37.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di sernua jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
38.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKBadalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKBsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
42.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
43.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan tahun kalender.
44.Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
45.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau WajibRetribusi serta pengawasan penyetorannya.
46.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek pajak dao /atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Peruridang-undangan perpajakan daerah
47.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan core lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
49.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKBatau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
50.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBTatau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
51.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat untuk meIakukan tagihan pajak darr/atau sanksi administratif berupa bunga darr/ atau denda.
52.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan , atau Surat Keputusan Keberatan.
53.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
54.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
55.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang diiakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
56.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Zatau untuk

(1)Penjualan dan/ atau penyerahan Makanan dan/ atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/ atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/ atau Minuman berupa meja, kursi, dan I atau peralatan makan dan minum;
2. b.penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pernesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Pasal 19

2.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan perpajakan daerah.
57.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan Zatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
58.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakarr/ menikmati pelayanan barang, jasa, darr/ atau perizinan.
59.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
60.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
61.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
62.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izm kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
63.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
64.Dihapus.
65.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, rnelaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

(1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. d.pelayanan pasar; dan
5. e.dihapus. Pasa162 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.
  1. 5.Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 62 dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

4.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang- undangan.
(4)Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan darr/ atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil danl atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan aesx] atau pemanfaatan air.
(3)Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(2)Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(1)Dasar pengenaan PATadalah nilai perolehan Air Tanah.

Pasal 36

3.Ketentuan ayat (5) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

(2)Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan / atau Minuman:
1. a.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.500.000,OO (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-rnata menjual Makanan dan / atau Minuman;
3. c.diIakukan oleh pabrik Makanan dan /atau Minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
(3)Dihapus.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat {l) ditetapkan dengan ketentuan·.
1. a.pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis 1ayanan , frekuensi layanan, dan Zataujangka waktu layanan;
2. b.pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis Jayanan, Irekuensi layanan, volumedan I atau jenis sampah /Iimbah kakus /Iimbah cair;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis /kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/ atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
4. d.pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/ atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
5. e.Dihapus.
(1)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraanjasa yang bersangkutan.

Pasal 68

7.Ketentuan ayat (2) huruf e dan ayat (3) Pasal 68 dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 67 dihapus.

(7)Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
(6)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(5)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat ikIiminvestasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(2)Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (I) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang. Pasa190

11.Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) Pasal 90 diu bah , sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

(5)Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
(4)Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pemberian Perizinan Terten tu.
(3)Dihapus.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Jenis pelayanan pernberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
1. a.persetujuan bangunan gedung (PBG);dan
2. b.penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 84

(3)Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan ayat (1) huruf a diubah dan ayat (3) Pasal 84 dihapus, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

(2)Peninjauan tarif Retribusi .Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
(1)Tarif Retribusi .Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 83

9.Ketentuan ayat Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

(3)Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonornian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
(1)Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Pasa171

8.Ketentuan Pasal 71 diu bah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

(5)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan BPHTB meliputi SSPDdipersamakan sebagai SPTPD.
(4)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi SPTPD.
(3)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPDdan SPPT.
(2)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk me1akukan pendataan Wajib Pajak darr/ atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak darr/ atau Wajib Pajak, terrnasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
(1)Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2}wajib mendaftarkan diri dan I atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 92

12.Ketentuan ayat (10) Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

(8)Tarif Retribusi Perizinan Tertentu hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dan ayat (7)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(7)Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenaijenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(6)Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGNatau SHSTdan lndeks Lokalitas.
(5)Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
(4)Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
(4)Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan mengenai:
1. a.pendaftaran dan pendataan;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Dokurnen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(1)Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Pasal 93

13.Ketentuan ayat (4) huruf f Pasal 93 dihapus, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

(12)Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
(11)Pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
(10)Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi pengaturan mengenai:
1. a.pendaftaran dan pendataan;
2. b.penetapan besaran Pajak terutang;
3. c.pembayaran dan penyetoran;
4. d.pelaporan;
5. e.pengurangan, pernbetulan, dan pembatalan ketetapan;
6. f.pemeriksaan Pajak;
7. g.Penagihan Pajak;
8. h.keberatan;
  1. 1.gugatan; J. penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan
9. k.pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.
(8)Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
(7)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(6)Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
(6)Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
(5)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(4)Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
(2)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(3)Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(1)Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
1. a.Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; danjatau
2. b.pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Pasal 102

14.Ketentuan ayat (10) huruf e Pasal 102 dihapus, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai beriku t: tersedia, melalui

(6)Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belurn pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan pernbayaran tunai.
(5)Pembayaran dan penyetoran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan mela1ui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
1. b.penetapan besaran Retribusi terutang;
2. c.pembayaran dan penyetoran;
3. d.pelaporan;
4. e.pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
5. f.Dihapus;
6. g.penagihan Retribusi;
7. h.keberatan;
  1. 1.gugatan; J. pengbapusan piutang Retribusi oleh Bupati; dan
8. k.pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Retribusi. MUHAMMADNOOR RIFANI ttd. BUPATl TABALONG, Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 26 Agustus 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
  1. 17.Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercarn.urn dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. 16.Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.