DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. RUANG LINGKUP KERJASAMA; 4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB; 5. PELAKSANAAN; 6. PENYELESAIAN PERSELISIHAN; 7. JANGKA WAKTU; 8. FORCE MAJEUR; 9. PEMBIAYAAN; 10. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 11. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu mengatur hubungan kerjasama antara desa, sehingga dapat tercapai hubungan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan ;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Daerah ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Perbekel adalah Pejabat yang dipilih oleh penduduk Desa secara langsung dan disahkan serta dilantik oleh Bupati.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11.Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa sebagai akibat dari perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

(1)Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.
(2)Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi :

a.kerjasama Antar Desa; dan
b.kerjasama Desa dengan pihak Ketiga.

Pasal 5

(1)Desa dapat melakukan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
(2)Desa dapat melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD.
(4)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup kerjasama antar desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(2)Kerjasama desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bidang :
1. a.peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
2. b.peningkatan pelayanan pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.sosial budaya;
5. e.ketentraman dan ketertiban;
6. f.pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
7. g.tenaga kerja;
8. h.pekerjaan umum;
9. i.batas desa ; dan
10. j.lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 7

Kerjasama antar desa dapat dilakukan antara:

a.desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan
b.desa dengan desa dilain kecamatan dalam satu kabupaten.

Pasal 8

Apabila desa dengan desa di lain kabupaten dalam 1 (satu) provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 9

Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2007