DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2007

Nomor: 38
Tahun: 2007
Ditetapkan: 24 Juli 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kerjasama Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sie Infokum – Ditama Binbangkum
5.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
6.Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 7 Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:

a.Kerja sama Antar Desa; dan
b.Kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

(1)Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
(2)Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
(2)Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang:
1. a.peningkatan perekonomian masyarakat desa;
2. b.peningkatan pelayanan pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.sosial budaya;
5. e.ketentraman dan ketertiban;
6. f.pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
7. g.tenaga kerja;
8. h.pekerjaan umum;
9. i.batas desa; dan
10. j.lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:

(1)Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
(2)Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Pasal 7

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 8

(1)Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama;
(2)Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 9

(1)Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
(2)Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
1. a.Ruang lingkup keIjasama;
2. b.Bidang Kerjasama;
3. c.Tata cara dan ketentuan pelaksanaan keIjasama;
4. d.Jangka waktu;
5. e.Hak dan kewajiban;
6. f.Pembiayaan;
7. g.Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
8. h.Penyelesaian perselisihan;
9. i.Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

(1)Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;
(2)KeIjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sie Infokum – Ditama Binbangkum
5.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
6.Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 7 Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:

a.Kerja sama Antar Desa; dan
b.Kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

(1)Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
(2)Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
(2)Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang:
1. a.peningkatan perekonomian masyarakat desa;
2. b.peningkatan pelayanan pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.sosial budaya;
5. e.ketentraman dan ketertiban;
6. f.pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
7. g.tenaga kerja;
8. h.pekerjaan umum;
9. i.batas desa; dan
10. j.lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:

(1)Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
(2)Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Pasal 7

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 8

(1)Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama;
(2)Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 9

(1)Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
(2)Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
1. a.Ruang lingkup keIjasama;
2. b.Bidang Kerjasama;
3. c.Tata cara dan ketentuan pelaksanaan keIjasama;
4. d.Jangka waktu;
5. e.Hak dan kewajiban;
6. f.Pembiayaan;
7. g.Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
8. h.Penyelesaian perselisihan;
9. i.Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

(1)Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;
(2)KeIjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 3 Tahun 2014