DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. SUBYEK DAN OBYEK; 3. BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN; 4. PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN; 5. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/5209/SJ, tertanggal 28 Desember 2011 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah KabupatenTabanan ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3.Bupati adalah Bupati Tabanan;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
5.Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan secara ikhlas tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak;
6.Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum di manapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
(2)Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
(3)Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 3

(1)Sumbangan Pihak Ketiga dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun berbentuk barang baik bergerak maupun tidak bergerak.
(2)Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan tergantung pada kemampuan pihak ketiga.

BAB IV

PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Penerimaan sumbangan pihak ketiga dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagai jenis pendapatan sumbangan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
(2)Penatausahaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendapatan.
(3)Penatausahaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Tabanan.
(4)Realisasi sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1998 Nomor 8 Seri D Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 24 Pebruari 2014 BUPATI TABANAN, NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diundangkan di Tabanan pada tanggal 24 Pebruari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN I. UMUM Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dan dengan makin meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintah, pembiayaan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih memadai pula, oleh karenanya sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dapat digali dari pendapatan asli daerah salah satunya adalah berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010