DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Materi Muatan Dan Fungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Sistematika; Pengendalian Dan Evaluasi; Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025- 2029;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan BUPATI TABANAN Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025–2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencananan pembangunan daerah pada hakekatnya sebagai sebuah tahapan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Sebagai tahapan strategis, maka dalam penyusunannya dilakukan melalui tahapan dan proses yang sistematis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan perencanaan yang menyeluruh, terpola dan terintegrasi dalam sistem perencanaan nasional sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3.Bupati adalah Bupati Tabanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks modal manusia.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
13.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD Semesta Berencana.
17.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Semesta Berencana.
19.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
21.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
22.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai basis data yang akan menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan meliputi beberapa aspek antara lain: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

Pasal 2

(1)RPJMD Semesta Berencana menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. b.pedoman dalam penyusunan Renstra sesuai periode RPJMD Semesta Berencana;
3. c.pedoman dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana sesuai dengan periode RPJMD Semesta Berencana;
4. d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD Semesta Berencana; dan
5. e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD Semesta Berencana.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana periode tahun 2025-2029 merupakan periode lima tahunan pertama pelaksanaan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Tabanan 2025-2045. Periode ini diarahkan untuk penguatan transformasi dengan arah kebijakan pada pemenuhan standar pelayanan minimal, membangun kemandiri ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan daerah melalui ketahanan adat dan budaya, serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan Tabanan. Sejalan dengan hal tersebut dan hasil pemetaan permasalahan dan isu strategis pada uraian sebelumnya, maka dirancanglah visi dan misi Kabupaten Tabanan lima tahun ke depan. Visi dan misi ini mengedepankan kearifan lokal sebagai pondasi pembangunan yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip satu pulau satu tata kelola (one island one management).

Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I PENDAHULUAN;
b.BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;
c.BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
d.BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
e.BAB V PENUTUP.

Pasal 4

Isi dan uraian RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.1. Rencana dan Indikasi Program Daerah Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah merupakan langkah berikutnya dalam menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah merupakan suatu jembatan konseptual yang menghubungkan rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dengan adanya kebijakan umum dan program pembangunan daerah, sasaran yang telah ditetapkan akan dijabarkan ke dalam indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator program yang menjadi bidang dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam melaksanakan program tersebut. Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kerangka pendanaan, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indiaktor Kinerja Daerah sebagai berikut.

Pasal 5

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian terhadap perumusan kebijakan dalam RPJMD Semesta Berencana;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD Semesta Berencana.
(4)evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih yang penjabarannya dituangkan dalam tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan termasuk indikasi program dan kerangka pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen perencanaan strategis daerah, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025- 2029, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023- 2043 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045.

Pasal 6

Perubahan RPJMD Semesta Berencana dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
d.bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD Semesta Berencana dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila:
1. a.sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
2. b.sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra.

Pasal 8

RKPD Semesta Berencana tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Dearah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. Ditetapkan di Singasana pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI TABANAN, I KOMANG GEDE SANJAYA Diundangkan di Singasana pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, GEDE SUSILA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI : (3,45/2025) TTD TTD PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025-2029 I. UMUM Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tahun memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijkan dan program yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, gender, ekonomi, politik, hukum dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena kebutuhan perencanaan pembangunan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022