DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019

Nomor: 02
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); BUPATI TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07);

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); BUPATI TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07);
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); BUPATI TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07);
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. 9.Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07) diubah sebagai berikut : 3
9. 1.Ketentuan huruf d, angka 1, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 diubah, angka 10, angka 18, angka 19, angka 20 dihapus dan huruf e, angka 2 Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahann bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. 6.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 4
9. 9.Dinas Perhubungan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
10. 10.Dihapus;
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
12. 12.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
15. 15.Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
16. 16.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
17. 17.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
18. 18.Dihapus;
19. 19.Dihapus;
20. 20.Dihapus;
e.Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan badan tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan badan tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan badan tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. 5
f.Kecamatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf f,terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Polombangkeng Selatan merupakan kecamatan tipe A;
2. 2.Kecamatan Polombangkeng Utara merupakan kecamatan tipe A;
3. 3.Kecamatan Mappakasunggu merupakan kecamatan tipe A;
4. 4.Kecamatan Mangarabombang merupakan kecamatan tipe A;
5. 5.Kecamatan Galesong Selatan merupakan kecamatan tipe A;
6. 6.Kecamatan Galesong Utara merupakan kecamatan tipe A;
7. 7.Kecamatan Galesong merupakan kecamatan tipe A;
8. 8.Kecamatan Sanrobone merupakan kecamatan tipe A;
9. 9.Kecamatan Pattallassang merupakan kecamatan tipe A.

(2)Ketentuan Pasal 12 disisipkan 2 ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.
(3)Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir Bulan Desember tahun 2016.
(3a)Pemangku jabatan pada Perangkat Daerah tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3b)Pemangku jabatan yang dimaksud pada ayat (3a) meliputi:
1. a.Dinas Pertanian;
2. b.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. c.Dinas Sosial;
4. d.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. e.Dinas Perikanan dan Kelautan;
6. f.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. g.Dinas Pendidikan;
8. h.Dinas Pariwisata;
9. i.Dinas Pemuda dan Olahraga;
10. j.Dinas Perdagangan;
11. k.Dinas Ketahanan Pangan;
12. l.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar. Ditetapkan di Takalar pada tanggal, 26 Februari 2019 Diundangkan di Takalar pada tanggal, 26 Februari 2019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.02.007.19 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar. Ditetapkan di Takalar pada tanggal, 26 Februari 2019 Diundangkan di Takalar pada tanggal, 26 Februari 2019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.02.007.19 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar. Ditetapkan di Takalar pada tanggal, 26 Februari 2019 Diundangkan di Takalar pada tanggal, 26 Februari 2019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.02.007.19 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar. Ditetapkan di Takalar pada tanggal, 26 Februari 2019 Diundangkan di Takalar pada tanggal, 26 Februari 2019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.02.007.19 7 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR I. UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik (good governance) dengan pengoptimalan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Takalar perlu dilakukan. Tentu saja, keseluruhan kerja dilaksanakan dengan tanpa mengabaikan penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. perubahan Perda Nomor 07 Tahun 2016 yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan ideal good governance di kabupaten Takalar Hasil verifikasi Kementerian terkait dan Berita Acara hasil validasi Kementerian Dalam Negeri terhadap usulan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar telah menjadi pertimbangan utama dalam penataan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar. Berdasarkan hal tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah ditetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur 8 penunjang yang khsusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah diwadahi oleh Inspektorat Daerah.Selain itu, dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan instensitas tinggi. Keseluruhan Perangkat Daerah tersebut ditetapkan dengan tipe tertentu. Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dan susunannya yang efesien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah Kabupaten Takalar serta menjamin adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 02

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…