DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016

Nomor: 07
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN PRINSIP BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB IV PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BAB V STAF AHLI BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
3.Bupati adalah Bupati Takalar;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 4
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Takalar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
10.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
11.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
12.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
13.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
14.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17.Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; 5
18.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektifitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip :

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.fungsi.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah; 6
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pertanian merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
2. 2.Dinas Kesehatan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
4. 4.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; 7
6. 6.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran
9. 9.Dinas Sosial merupakan dinas tipe B menyelenggaran urusan pemerintahan bidang sosial;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. 11.Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13. 13.Dinas Pendidikan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
14. 14.Dinas Perhubungan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 8
17. 17.Dinas Pariwisata merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan bidang kebudayaan;
18. 18.Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
19. 19.Dinas Perdagangan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan perdagangan dan perindustrian;
20. 20.Dinas Ketahanan Pangan merupakan dinas tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
e.Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan badan tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan badan tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan badan tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Polombangkeng Selatan merupakan kecamatan tipe A;
2. 2.Kecamatan Polombangkeng Utara merupakan kecamatan tipe A;
3. 3.Kecamatan Mappakasunggu merupakan kecamatan tipe A; 9
4. 4.Kecamatan Mangarabombang merupakan kecamatan tipe A;
5. 5.Kecamatan Galesong Selatan merupakan kecamatan tipe A;
6. 6.Kecamatan Galesong Utara merupakan kecamatan tipe A;
7. 7.Kecamatan Galesong merupakan kecamatan tipe A;
8. 8.Kecamatan Sanrobone merupakan kecamatan tipe A;
9. 9.Kecamatan Pattallassang merupakan kecamatan tipe A.

Pasal 6

(1)Pada Kecamatan dibentuk Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Dalam wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Bonto Kadatto;
  2. 2.Kelurahan Canrego;
  3. 3.kelurahan Pa’bundukang;
  4. 4.Kelurahan Patte’ne;
  5. 5.Kelurahan Bulukunyi; dan
  6. 6.Kelurahan Rajaya.
2. b.Dalam wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Manongkoki;
  2. 2.Kelurahan Panrannuangku;
  3. 3.Kelurahan Malewang;
  4. 4.Kelurahan Palleko;
  5. 5.Kelurahan Mattompodalle; dan
  6. 6.Kelurahan Parangluara. 10
3. c.Dalam wilayah Kecamatan Mappakasunggu terdapat Kelurahan Takalar;
4. d.Dalam wilayah Kecamatan Mangarabombang terdapat Kelurahan Mangadu;
5. e.Dalam wilayah Kecamatan Galesong Utara terdapat Kelurahan Bontolebang;
6. f.Dalam wilayah Kecamatan Pattallassang terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Pattallassang;
  2. 2.Kelurahan Kalabbirang;
  3. 3.Kelurahan Sombala Bella;
  4. 4.Kelurahan Pallantikang;
  5. 5.Kelurahan Bajeng;
  6. 6.Kelurahan Maradekaya;
  7. 7.Kelurahan Sabintang;
  8. 8.Kelurahan Pappa; dan
  9. 9.Kelurahan Salaka.
(3)Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati 11 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
(3)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
1. a.kelas A; dan
2. b.kelas B.
(4)Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(2)Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(5)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
(6)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat 12 fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(7)Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
(8)Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(9)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(10)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
(11)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
(13)Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
(14)Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur. 13

BAB V

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…