DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2016

Nomor: 06
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS BAB III BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA BAB IV PENGELOLAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 4
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat 5 Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAKALAR 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Takalar;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya;
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 7
7.Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
8.Investasi Permanen adalah Investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali ;
9.Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya ;
10.Bendahara Umum daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
11.Perusahaan Penerima Modal adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar. 8

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal yakni:

a.Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat;
b.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kinerja perusahaan; dan
d.Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kelayakan.

BAB III

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Takalar dilaksanakan dalam bentuk: 9
1. a.Investasi permanen;
2. b.Hibah Non Kas; dan
3. c.Uang dan Barang.
(2)Tata cara pelaksanaan bentuk Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dalam bentuk hibah non kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, sebesar Rp.583.033.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
(2)Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari APBD dalam bentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp.2.981.449.308,-(dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah);
(3)Nilai keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp.3.564.482.308,- (tiga milyar lima ratus enam 10 puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah).

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016;
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum bersumber dari APBD.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Dalam hal penyelesaian utang Perusahaan Daerah Air Minum kepada pemerintah pusat, Pemerintah pusat menganggarkan hibah non kas kepada pemerintah daerah;
(2)Anggaran hibah non kas Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dengan menyesuaikan target pendapatan hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016; 11
(3)Target pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dan dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
(4)Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian utang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini. 12

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR 06 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.HAM.6.180.16

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…