DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Asas dan Kedudukan. Bab 3: Tujuan. Bab 4: Ruang Lingkup. Bab 5: Penyusunan RPJMD. Bab 6: Sistematika RPJMD. Bab 7: Visi dan Misi. Bab 8: Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Tidung. Bab 9: Pengendalian dan Evaluasi. Bab 10: Perubahan Rencana Pembangunan Daerah. Bab 11: Ketentuan Peralihan. Bab 12: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016-2021 BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

(1)Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung. Bupati adalah Bupati Tana Tidung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung. Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah sclanjutnya discbut Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah yang bertanggung jawab terhadap pclaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah. 2. 3. 4. 5. a6. 7. 8. 9.

BAB II

BAB ITI

Pasal 2

RPJMD dirumuskan secara: transparan; responsif; cfisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; dan berwawasan lingkungan.rom mo ao oe

(2)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD dan RTRW.
(4)RPUMD merupakan:
1. a.Penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJP.
2. b.Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan RPJMD adalah:

(1)
(2)
(3)
(4)pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD; pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD); menjadi acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah menjadi acuan bagi masyarakan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah; a. b. d.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Tana Tidung dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. RPJMD Kabupaten Tana Tidung memuat visi, misi, program pembangunan Bupati, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Tana Tidung disamping memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam penyusunannya juga memperhatikan saran dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung RPJMD Kabupaten Tana Tidung bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Tana Tidung dengan visi Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan IPTEK Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan.

BAB V

PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 5

(1)Bappeda menyusun RPJMD.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
(1)
(2)Persiapan penyusunan RPJMD; Penyusunan rancangan awal RPJMD; Penyusunan rancangan RPJMD; Pelaksanaan musrenbang RPJUMD; Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. a. d. e. f.

BAB VI

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut: Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan; Analisis Isu — Isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran; Strategi Dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksana. Rincian RPJMD Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

VISI DAN MISI

Pasal 7

(1)Visi RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 adalah Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan IPTEK Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan.
(2)Misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 adalah:
1. a.meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. b.meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatkan nilai tambah dan berwawasan lingkungan;
3. c.mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat;
4. d.menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilia-nilai luhur budaya lokal,
5. e.meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek;
6. f.mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas.
7. g.mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara;
8. h.memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan,
9. i.mengembangkan agroindustri pertaniam.

BAB VIII

PELAKSANAAN RPJMD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016-2021

Pasal 8

RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar:

a.Penyusunan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran sementara oleh Kepala Daerah; dan
b.Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.
c.Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)
(4)

BAB X

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung hanya dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan cvaluasi menunjukan bahwa_ proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan dacrah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau;
d.merugikan kepentingan nasional. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 11

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2016-2021 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan RPJUMD

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…