DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bab 3: Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Bab 4: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis. Bab 5: Staf Ahli.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung.- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 3. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG. BAB ] KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung..
3.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 10. 11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tana Tidung. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tan Tidung. 5. 6. 7. 8. Lembaga Penunjang Lain adalah Lembaga Penunjang Lain Kabupaten Tana Tidung. 9, Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Tana Tidung. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: ra mo Ao op

(1)
(2)
(3)Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; Efisiensi; Efektivitas; Pembagian habis tugas; Rentang kendali Tata kerja yang jelas; dan Fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung. ‘ Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Sekretariat Daerah Tipe C; . Sekretariat DPRD Tipe C; Inspektorat Tipe C; . Dinas Daerah; Badan Daerah; Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan Kecamatan. a. d. e. f. g. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:

a.Dinas Pendidikan Tipe B;
b.Dinas Kesehatan Tipe A;
c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B;
d.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B.
e.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tipe C;

(4)(S)
(6)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)ne)Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B; . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C; Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B; Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tipe A; . Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A; Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe C. om ge Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tipe B;
2. b.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B;
3. c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe C; Lembaga Dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari:
4. a.Kecamatan Sesayap Tipe A;
5. b.Kecamatan Sesayap Hilir Tipe A;
6. c.Kecamatan Tanah Lia Tipe B;
7. d.Kecamatan Betayau Tipe B;
8. e.Kecamatan Muruk Rian Tipe B.

Pasal 4

Sekretariat Daerah Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten. Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.

Pasal 5

Sekretariat DPRD Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas paling banyak3 (tiga) bagian.3 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. /

Pasal 6

Inspektorat Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 7

Dinas Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. A Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

Dinas Daerah Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. B Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

Dinas Daerah Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas lain.

Pasal 11

Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. A Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), terdiri atas 3 (tiga) subbagian. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…