DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang tahapan pembentukan produk hukum daerah, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTANATIDUNG dan BUPATITANATIDUNG Dengan Persetujuan Bersama keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD; Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehorrnatan DPRD.

12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan.
14.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pi m pin an DPRD.
15.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehorrnatan DPRDadalah penetapan yang bersifat konkrit dan final.
16.Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perdayang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17.Naskah Akadernik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukurn dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilrniah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap perrnasalahan dan kebutuhan hukurn masyarakat.
18.Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah. 19.Autentifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
20.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
21.Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukurn daerah berbentuk Peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
22.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umurn, dan Zatau kesusilaan, Pasal 2 Pembentukan Produk Hukum Daerah berasaskan:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan rnateri muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.
1. 23.Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
2. 24.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan / atau kesusilaan. 25, Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan Iatau lampiran materi muatan Perda, Perbup, dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan./ atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
3. 26.Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Zatau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
4. 27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. 28.Hari adalah hari kerja. Ruang lingkup Perda ini meliputi:
a.Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan;
b.Produk Hukurn Daerah berbentuk penetapan;
c.Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi;
d.peraturan Pelaksanaan;
e.penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat;
f.pembiayaan; dan
g.pengawasan. Perda ini bertujuan untuk:
a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Produk Hukum Daerah secara terencana, terarah, terpadu dan sistematis;
b.stan dar operasional prosedur dalam pembentukan Produk Hukum Daerah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan; dan
c.tercapainya Produk Hukum Daerah yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, kearifan lokal, dan proses pengaturan.

Pasal 4

(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)s Produk Hukum Daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  1. 1.ketertiban dan kepastian hukum; J. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 3

(1)Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:

Pasal 8

(1)Perda dapat memuat sanksi administratif, danj'atau ketentuan pidana.
(2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam)bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah),

Pasal 7

(1)Pembentukan Perda dilakukan dengan memuat materi muatan:
1. a.penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
2. b.penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
3. c.muatan lokal yang ada di Daerah sebagai bentuk kearifan lokal yang diperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perda rnemuat materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengatur:
1. a.kewenangan Daerah;
2. b.kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
3. c.kewenangan yang penggunanya dalam Daerah;
4. d.kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/ atau
5. e.kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efesien jika dilakukan oleh Daerah.
6. b.Perbup; dan
7. c.Peraturan DPRD.

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

a.Perda;
a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.pembahasan;
d.penetapan;
e.pengundangan; dan
f.penyebarluasan.

(3)DPRD dan Bupati melibatkan instansi vertikal yang membidangi hukum dalam setiap tahapan dalam bentuk konsultasi.

BAB II

PRODUKHUKUMDAERAHBERBENTUKPERATURAN

Pasal 10

(1)Perencanaan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a baik yang diusulkan DPRD dan/ atau Bupati dilakukan dalam bentuk:
1. a.penyusunan Propemperda;
2. b.penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
3. c.penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
(2)Dokumen perencanaan pembentukan Perda dalam bentuk Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam suatu daftar.

Pasal 9

(1)Pernbentukan Perda berasal dari usulan DPRD darr/ atau Bupati.
(2)Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
(3)Perda dapat memuat ancaman pidana selain yang dimaksud pada ayat (2),sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
(4)Perda dapat memuat sanksi yang bersifat pengembalian keadaan semula dan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penghentian tetap kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif; dan/ atau
8. h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Perencanaan pembentukan Perda dalam bentuk penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
1. a.terwujudnya sistem pembentukan Perda yang terarah sesuai dengan perencanaan pembangunan dalam sistem hukum nasional; dan
2. b.terwujudnya system penyelenggaraanpemerintahan dalarn menjalankan otonomi Daerah disusun secara secara tepat dengan memperhatikan singkronisasi dan harmonisasi berdasarkan kebutuhan Daerah.
(2)Perencanaan pembentukan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal:
1. a.akibat putusan MahkarnahAgung;
2. b.APBD;
3. c.penataan kecamatan; dan
4. d.penataan desa.
(3)Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan:
1. a.untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik,atau bencana alarn;
2. b.menindaklanjuti kerja sarna dengan pihak lain;
3. c.untuk mengatasikeadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi Daerah atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui Bapemperdadan Bagian hukum; dan
4. d.perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggisetelah Propemperda ditetapkan.
(3)Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
(4)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalarn rapat paripurna DPRD.
(5)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 13

(1)Bupati melalui PD yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dapat mengusulkan Perda dan diusulkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)huruf a.
(1)Penyusunan Propemperda usulan DPRD disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Usulan Rancangan Perda sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
(3)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda.
(4)Konsepsi rancangan Perda yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), memuat:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup atau obyekyang akan diatur; dan
4. d.arah dan jangkauan pengaturan.
(5)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan menentukan skala prioritas yang didasarkan atas:
1. a.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. b.rencana pembangunan Daerah;
3. c.perintah danZatau penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
4. d.aspirasi masyarakat.
(6)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat daftar rancangan Perda yang memuat:
1. a.judul rancangan Perda;
2. b.materi yang diatur; dan
3. c.keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(7)Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.
(1)DPRD dan Bupati melaksanakan rencana pembentukan Perda sebagaimana telah dimuat dalam Propemperda.
(2)Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 15

(1)Propemperda usulan DPRD dan usulan Bupati dilakukan pembahasan bersama.
(2)Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat kerja Bapemperda dan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1)Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna dan dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…