DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang meliputi Ketentuan Umum, Peningkatan Kompetensi dan Keahlian, Pemberian Insentif, Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa beketja merupakan hak asasi manusia yang wajib diupayakan, dihormati dan dijamin penegakannya, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan dan perlindungan kepada setiap warganya untuk memperoleh pekerjaan yang layak sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga;
b.bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi penduduk Kabupaten Tana Tidung yang menjadi tenaga lokal dalam menghadapi persaingan global maka perlu diatur kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan dan/ atau keahlian yang berkualitas dan berdaya saing;
c.bahwa sesuai dengan lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang kewenangan penyelanggaraannya diserahkan kepada pemerintah kabupaterr/kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PERLINDUNGANTENAGAKERJA LOKAL PERATURANDAERAHKABUPATENTANATIDUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 PROVINSIKALIMANTANUTARA Mengingat Menimbang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4750);
5.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4637);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor470);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD arlalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRDdalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang danfatau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7.Tenaga Kerja Lokal, selanjutnya disingkat TKL adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Daerah dan/ atau Tenaga Kerja yang sudah berdomisili di BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPERLINDUNGANTENAGA KERJALOKAL. Menetapkan BUPATITANATIDUNG dan DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENTANATIDUNG Dengan Persetujuan Bersama Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648); Daerah yang rnemilikiKartu Keluargadan Kartu Tanda Penduduk setempat paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan.
8.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;dan
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayahIndonesia.
1. 9.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun miliknegara yang mempekerjakanPekerjajBuruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
b.us aha sosial dan us aha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. 10.Upah adalah hak PekerjajBuruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi PekerjajBuruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan danjatau jasa yang telah atau akan dilakukan. 11.Perjanjian Kerjaadalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 12.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan. 13.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat PekerjajSerikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. 14.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan PekerjajBuruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah. 15.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada PemberiKerja.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan upaya perlindungan TKL;
b.upaya perlindungan TKL yang meliputi pemberdayaan, penempatan, pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial;
c.TKLpada kegiatan Usaha Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Alam;
b.dilindunginya hak TKL dengan memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kualifikasi kemampuan keahlian dan keterampilan kerja;
c.terbukanya secara luas kesempatan kerja dengan memprioritaskan penerimaan TKL;dan
d.TKL memiliki keterampilan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja setempat dengan memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, rnartabat, hak asasi dan perlindungan hukum TKL. Peraturan Daerah ini bertujuan:
a.berkurangnya jumlah angka pengangguran TKL dengan daya serap dalam dunia kerja yang diselenggarakan pemberi kerja dan berusaha secara mandiri;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.terbuka;
b.bebas;
c.obyektif; dan
d.adil dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 2

16.Perlindungan TKL adalah upaya yang menjamin hak-hak dasar serta perlakuan tanpa diskriminasi terhadap pekerja atau buruh lokal demi mewujudkan kesejahteraan mereka dengan tetap memperhatikan kemajuan Perusahaan melalui pemberdayaan dan penempatan.
17.Pemberdayaan TKL adalah upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang merniliki kemampuan dan menguasai ilrnu pengetahuan, teknologi serta kemampuan manajemen.
18.Penempatan TKLadalah proses pelayanan kepada pencari kerja lokal untuk memperoleh pekerjaan pada pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan TKL:

a.menyusun perencanaan ketenagakerjaan daerah dan inventarisasi dengan cara mendata TKL yang bekerja dan dimuat dalam sistem informasi ketenagakerjaan dalam skala Daerah.
b.berkoordinasi dengan PD yang menangani urusan pendidikan Daerah dan Provinsiuntuk melakukan pendataan dan sosialisasi TKL.

(3)Pemerintah daerah bersama dengan entitas pengusaha berwenang menyelenggarakan pola rekruitmen TKLberbasis pada upaya pencapaian produktivitas tinggi, berkelanjutan, proporsional, dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan penempatan.
(4)Pemerintah Daerah dan Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwenang mengembangkan TKLyang mampu menghadirkan daya saing dan siap berkompetisi, menghasilkan produktivitas tinggi,dan memilikisifat berkelanjutan bagi pengembangan sumber daya TKL.
(5)Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendataan TKL dan melaksanakan pelatihan kerja TKL.
(6)Pemerintah Daerah berwenang membangun sistem informasi ketenagakerjaan dan TKLagar memudahkan melakukan pengawasan atau monitoringdan evaluasi.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan dan melaksanakan Perencanaan TKLsesuai dengan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan ketenagakerjaan yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan Perlindungan TKL diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kondisi daerah dalam bingkainegara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional.
1. d.kerjasama melaksanakan pendidikan keterampilan kerja TKL;dan
2. e.monitoring dan evaluasi perlindungan TKL. 8agian Kedua Pemberdayaan Pasall0 TKLmemiliki hak yang sarna dalam memperoleh perlindungan hukum dari perbuatan diskriminasi dan kriminalisasi.
(1)Pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselarnatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen Perusahaan.
(2)Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Setiap TKLmempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
1. a.keselamatan dan kesehatan kerja;
2. b.moral dan kesusilaan; dan
3. c.perlakuan sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai agama.
(2)Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perlindungan TKLmeliputi seluruh tahapan yaitu saat proses pemberdayaan, penempatan, pembinaan, pencegahan, dan penyelesaian perselisihan industrial.

Pasal 9

Umum BABIII PERLINDUNGANTKL

c.melaksanakan pendidikan pelatihan kerja yang dilaksanakan senrliri, bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, darr/atau daerah kabupatenj'kota lain, pihak swasta dan pihak pemberi kerja.
d.mengesahkan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah.
e.pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogokkerja dan pemutusan Perusahaan di Daerah.

(1)Setiap TKL dalam mencan pekerjaan, mendaftarkan dirinya sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan untuk memperoleh Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AKjI)bagi yang belum bekerja.
(2)TKLyang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Pengusaha danj atau swasta lainnya.
(3)Untuk memperolehKartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja(AKjI), TKL wajib menyerahkan:
1. a.mengisi formulir yang telah disediakan;
2. b.pas foto berwarna (background merah) ukuran 3 x 4 em (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. c.fotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP)asal wilayah Daerah;
4. d.fotokopiIjazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisiroleh Pejabat yang berwenang;
5. e.fotokopisertifikat keterampilan kerja bagi yang memiliki;dan Pasal 12
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan dimuat dalam sistem Data Informasi Ketenagakerjaan.
(3)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Inventarisasi dilakukan dengan memuat:
1. a.identitas dan jumlah TKLyang masih menempuh pendidikan formal, telah selesai pendidikan formal dan belum bekerja, telah bekerja dan mandiri;
2. b.kompetensi TKL;dan
3. c.proyeksi penyerapan TKLyang didasarkan pada kebutuhan tenaga kerja.
(5)Inventarisasi data TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilimpahkan pada kecamatan dan desa, serta rekomendasi yang mendasari dalam memperoleh Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja bagi TKL yang belum bekerja.
(1)Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dengan cara penataan TKL yang belum bekerja, TKL yang memperoleh pekerjaan, dan TKL yang berusaha mandiri.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dapat membentuk Balai Latihan Kerja TKL sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pemberdayaan. Paragraf2 Pelatihan Kerja
(9)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan mengisiaplikasi data pelaporan TKLsecara online.
(10)PDyang menyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat dalam menerbitkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AKjI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dengan memperhatikan efesiensi dan efektivitaspelayanan dengan mendasarkan pertimbangan pada:
1. a.lokasi yang secara geografisyang sangat luas dan jaraknya sangat jauh dari Ibukota Daerah; dan
2. b.efesiensipengurusan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja(AKjI) karena biaya transportasi.
(11)Pelimpahan kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)tidak berlaku bagi kecamatan di ibukota Daerah dan kecamatan yang aksesnya masih dekat dan mudah terjangkau.
(12)Penetapan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)TKLyang memiliki Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AKjI) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), namun belum memiliki pekerjaan, maka diwajibkan melaporkan dirinya kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan danj atau dapat melalui Kecamatan danj atau desa setiap 6 (enam)bulan sekali.
(8)Bagi TKL yang telah memperoleh pekerjaan tetap diwajibkan untuk melaporkan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dinyatakan diterima.
1. f.fotokopisurat keterangan pengalaman kerja bagi yang merniliki.
(4)TKL melakukan Pendaftaran secara online melalui kanal PD yang menyelengarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan dengan mengisi sesuai aplikasi yang disediakan dan unggah (upload) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sesuai dengan data yang asli.
(5)TKLyang bekerja sebagai buruh harian lepas tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf e, huruf f, dan huruf g.
(6)Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AKjI)berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 16

(1)Pelatihan TKLdilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.pendidikan keilmuan, wawasan kebangsaan, dan kedisiplinan;
2. b.pendidikan keahlian dan keterampilan; dan
3. c.pemagangan TKLpada Pengusaha di wilayah Daerah dan di luar Daerah.
(2)Pelatihan TKLsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, melibatkan:
1. a.aparat keamanan dan penegak hukum; dan
2. b.Pengusaha untuk melakukan pelatihan teknis dan pemagangan kerja.
(3)Setelah mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l), TKL berhak menerima sertifikat dari Pemerintah Daerah danj'atau Pengusaha.
(1)Masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan kerja dalam bentuk lembaga sebagai pendidikan dan pelatihan non formal.
(2)Masyarakat yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib dilengkapi izin lembaga pelatihan kerja dari Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Dearah memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kemudahan dengan proses izin secara Online Single Submission (OSS) berbasis resiko dalam menyelenggarakan pelatihan kerja berupa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
(4)Mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…