DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini menetapkan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.137.171.000.924,- yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI TANATIDUNG

a.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023 disusun ses'uai dengan kebtrtu han penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan perekonomian Daerah berdasarkan at as demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan Iingkungan, efisiensi dan kemandirian; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2023 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENTANATIDUNG NOMOR 10 TAHUN 2022 PROVTNST KALIMANTAN UTARA BUPATI TANA TIDUNG Mengingat Menimbang
1. 2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambha nilai kekayaan bersih
2. 3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. 4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/ atau penegluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. S. Daerah arla la h Kabupa'ten T'arra Tid'ung.
4. 6.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
5. 7.Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
6. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Perarur-an Daera h

Menetapkan

Menetapkan: PERATURANDAERAH KABUPATENTANATIDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH TAHUN ANGGARAN2023. DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTANATIDUNG dan BUPATT TANA TTDUNG MEMUTUSKAN: Pasall

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belnaja Daerah Tahun 2022 [Berita Negera Tahun 2021 Nomor 926); 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun Tab un 2020 Nomor 245, Tarn bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Iruruf a direncanakan sebesar Rn. 20.sR7.060.000.- iDua Puluh..L , \ Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiahs, yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak oaera h sebagaim~a clirnaksrud pada ayBt (J) Irur-uf a direncanakan sebesar Rp. 4.605.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.094.649.450.924,- (Satu Triliun Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiahs, yang bersumber dari:
1. a.Pendapatan asli daerah;
2. b.Pendapatan transfer;
3. c.Lain-lain nendanatan daera h vane- sah ..1..1. .J L) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.O,- Rp. 42.521.550.000,- 500.000.000, -Rp.2. Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. 43.021.550.000,-
4. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp. 1.094.649.450.924,- Rp. 1.1~7.17].OOO.g24;- (Rp. 42.521.550.000,-)
5. a.Pendapatan Daerah
6. h.Belanja Daera h Defisity Surplus Pasa12 APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBDKabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023berjumlahRp.1.137.171.000.924,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: l
7. a.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Lain-lain penrlapatan daerah y::wg sah sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.704.744.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiahs, yang terdiri atas:

Pasal 6

(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, 21.991.230.924)- (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Pasal S
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.072.357.646.924,- (Satu Triliun Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. h.Pendapatan transfer an+ar oaera h.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.050.366.416.000,- (Satu Triliun Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). dimaksud pada ayat (I) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.170.000.000,- (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiahs. (~) Retribuai daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (J) Iruruf b direncanakan sebesar Rp. 725.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiahs.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.087.060.000,- (Tujuh Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah). aebagaimariavaria sah ,J C>daerahaslipendapatan(S) Lain-hun\ , Pasal 8
(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 635.033.998.945,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupia.h); yan g terdiri ata s:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 332.715.469.781,- (TigaRatus TigaPuluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapann Puluh Satu Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 291.692.841.234,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapann Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c
1. a.Belanja operasional;
2. b.Belanja modal;
3. c.Belanja tidak terduga; dan
4. d.Belanja transfer. Anggaran helanja daerah tahun anggaran 202:1 direncariakan sebesar Rp. 1.137.171.000.924,- (Satu Triliuri Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 7

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.704.744.000,- {Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiahs. neraturan ~sesuai dengan ketentuanpendapatan(2) Lain-lain, I I L dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 128.244.071.759,- (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

(1)Anggaran belanja modal sebagairriana dirnak sud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 368.849.929.379,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiaie, yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belarija modal bangunan dan gedung.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya;
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.845.203.873,- (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 195.569.862.855,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilari Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Pasal 9

(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nihil).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.475.687.930,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiahs. direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nihil). l
1. a.Penerimaan pembiayaan; dan
2. b.Pengeluaran pembiayaan. huruf d direncanakan sebesar Rp. 129.937.072.600,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh PuluhDua Ribu Enam Ratus Rupiare, yang terdiri atas:
3. a.Belanja bagi ha sil; dan
4. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (NolRupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.937.072.600,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiahs, Pasal 12 Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 43.021.550.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Satu .J7J.tnLima Paius: Lima Puluh. Rih7JRuniah), vane- terdiri ata s:..... ,,,..J ~ Pasalll
(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran belanja tidak terrfuga sebagaimana dimaksud da larn Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.350.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiahs, yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
(6)Belanja modal aset tetap lairmya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.547.790.892,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
(7)Belanja modal aset Lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 603.000000,- (Enam Ratus Tiga Juta Rupiah). Pasall0

Pasal 16

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang clitetapkan dalam peraturan peruba handimasrrkan dalamsela ni'ut nva oJ oJy::lngirri,daerah

Pasal 15

(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar Rp. 42.521.550.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penenmaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesnr Ro. SOO.OOO.OOO,-iLima. Ro.t1JS Juta Rurnah),.i. , .&. ,
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiahs.

Pasal 14

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b clirencanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Penyertaan modal daerah; Pasa 1 l:i
(1)Anggaran penenmaan pembiayaan sebagaimana climaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.021.550.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiahs, yang terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
(2)Sisa Iebih perhitungan angganu) tahun anggaran sebelurnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.021.550.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiahs. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
2.Lampiran II Pem biavaart:oJ , Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
1.Lampiran I Uraian lebih lanjut 8nggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung ini terdiri dari:

Pasal 17

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b.Belarija daera h yang ber sifat mengikat dan helanja yang bersifat wajib;
c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta am an at peraturan perundang-undangan; dan/ atau
d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danJRt.8u rna syar-aka t.
b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; darr/atau
c.Kerusakan sarana j prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: anggaran pendapatan dan belanj a daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar bias a; dasarrangka pelayanandalamdaeraha. Kebutuhan Pasal 18 Bupati menetapkan peraturan ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelurnnya Yang Belurn Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; Daftar Dana Cadangan; dan Daftar Pinjaman Daerah. Menurut UrusanBelanja
  1. 15.Lampiran XV
  2. 16.Lampiran XVI
  3. 14.Lampiran XIV
  4. 13.Lampiran XIII
  5. 11.Lampiran XI
  6. 12.Lampiran XII
  7. 10.Lampiran X
  8. 9.Lampiran IX
  9. 8.Lampiran VIII
  10. 6.Lampiran VI
  11. 7.Lampiran VII
  12. 5.Lampiran V
  13. 4.Lampiran IV Rekapitulasi Daera h, Orgarriaasi, Program, Kegiaran, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (.5-7/.11>2022); LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022 NOMOR .1.0. Diundangkan di Tideng Pale padatanggal 27 Desember 2022 SEKRET . ~.~ ~ . ERAH, Cy-- BUPATI TANA TIDUNG Diterapkan 01 Tideng Pale pada tanggal 27 Desember 2022 pengundangan Peraturan Berita Daerah. mengetahLDTuinya, memerintahkan Bupati dengan penempatannya dalam orangsetiapAgar Pasal 1q Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. IBRAHIM ALI

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945