DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Program TJSLP; Kelembagaan; Pelaksanaan; Kewajiban dan Hak; Pelaporan dan Pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Penyelesaian Sengketa; dan Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan wujud kepedulian dan peran serta perusahaan dalam mempercepat tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa agar pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan cliperlukan pengaturan ten tang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Oaerah ten tang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tan a Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun BUPATITANATIOUNG, OENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANPERUSAHAAN TENTANG PERATURANOAERAHKABUPATENTANATIOUNG NOMOR 12 TAHUN 2022 BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTANUTARA Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4.Perusahaan adalah Perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Daerah.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Linglrungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan linglrungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Linglrungan Perusahaan Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya di singkat FTJSLP adalah suatu lembaga

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIALDANLINGKUNGANPERUSAHAAN. Menetapkan BUPATITANATIDUNG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTANATIDUNG Dengan Persetujuan Bersama 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

(2)Prinsip pelaksanaan TJSLP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.professional;
3. c.transparan;
4. g.kemitraan;
5. h.mutualistik dan non-diskriminasi; dan
  1. 1.koordinatif.
6. f.keberpihakan;
7. c.keterpaduan;
8. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
9. e.kemandirian;
10. b.kepedulian;

Pasal 3

(1)Prinsip pelaksanaan TJSLP di Daerah meliputi:
1. a.kesadaran umum;
2. a.kepastian hukum;
3. b.kemanfaatan;
4. c.keadilan;
5. d.partisipatif dan aspiratif;
6. e.keberkelanjutan;
7. f.keterbukaan;
8. g.keterpaduan;
9. h.kemitraan 1- akuntabilitas;dan J. berwawasan lingkungan. Pelaksanaan TJSLP berasaskan : Pasa12
  1. 7.Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
  2. 8.Rencana Kerja Tahunan Perusahaan adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi dan anggarannya. atau wahana yang terdiri atas unsur masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah.
10. a.program TJSLP;
11. b.kelembagaan;
12. c.pelaksanaan;
13. d.penenma;
14. e.pelaporan dan pengawasan;
15. f.penghargaan;
16. g.pembiayaan; dan
17. h.peran serta masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

Pasal 6

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan batasan yang jelas tentang TJSLP beserta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TJSLP;
b.mengoptimalkan manfaat Program TJSLP; dan
c.melindungi Perusahaan agar penyaluran bantuan sosial lebih terarah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSLP;dan
b.memberikan arahan kepada Perusahaan dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program TJSLP dengan program pembangunan Daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Daerah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

Pasal 4

d.akuntabilitas;
e.kreatif dan inovatif;
f.terukur;
g.program perbaikan dan berkelanjutan;
h.keadilan yang bijak; dan
i.kebijakan yang adil.
f.penangulangan bencana alam dan kebakaran;
g.penanggulangan kemiskinan;
h.pemberdayaan disabilitas;
1. 1.pelatihan; J. infrastruktur; dan
k.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.

(3)Program TJSLP bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
1. a.pembentukan danjatau peningkatan kualitas usaha mikro danjatau kecil;
2. b.pendampingan usaha mikro danjatau kecil;
3. c.pemberian bantuan modal danj atau sarana produksi kepada usaha mikro danj atau kecil;
4. d.kemitraan antara Perusahaan dengan usaha mikro danj atau keci1;
5. e.pengembangan teknologi tepat guna;
6. a.pendidikan;
7. b.kesehatan;
8. c.sern;
9. d.budaya;
10. e.olahraga;
(1)Program TJSLP, terdiri atas:
1. a.bidang sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah Kesejahteraan Sosial;
2. b.bidang ekonomi, diarahkan pada kegiatan yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan ekonomi masyarakat Daerah;
3. c.bidang lingkungan hidup, diarahkan pada kegiatan yang berorientasi pada pembangunan lingkungan berkelanjutan; dan
4. d.bidang program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
(2)Program TJSLP bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

BAB II

PROGRAMTJSLP

Pasal 7

(2)FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
1. a.Perusahaan;
2. b.Perangkat Daerah;
3. c.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. d.lembaga kemasyarakatan lokal; BABII! KELEMBAGAAN Pasal 9
(1)Da1amrangka penyelenggaraan Program TJSLP di Daerah, Bupati membentuk FrJSLP. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait, menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data mengenai program prioritas pembangunan Daerah untuk diakses oleh Perusahaan dalam rangka singkronisasi Program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(4)Program bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
1. a.pengadaan air bersih dan/ atau sanitasi lingkungan;
2. b.penghijauan;
3. c.kampanye peduli lingkungan;
4. d.pengelolaan sampah dan Iatau limbah;
5. e.penanggulangan dan/ atau pemulihan pencemaran lingkungan;
6. f.pengadaan dan/ atau pemanfaatan energi terbarukan;
7. g.pendampingan;
8. h.dukungan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau;
  1. 1.pelatihan; J. infrastruktur; dan
9. k.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
10. f.pengembangan industri kreatif;
11. g.pelatihan;
12. h.infrastruktur;dan
  1. 1.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah. BABIV PELAKSANAAN Pasal 12
(1)Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang danjatau kantor operasional yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib melaksanakan TJSLP.

Pasal 11

FfJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

a.membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
b.mengakomodir usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP;
c.mengakomodir usulan masyarakat mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
d.menyinergikan rencana kerja tahunan Perusahaan dengan rencana pembangunan Daerah;
e.memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
f.monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
g.mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan peringatan dan penghargaan kepada Perusahaan. Pasall0 FfJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertujuan mengkordinasikan dan menyinergikan potensi Perusahaan, asosiasi penguasa, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.
b.sekretaris; dan
c.anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.

(4)FfJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. a.ketua;
2. e.lembaga adat;
3. f.akademisi; dan
4. g.praktisi yang terkait dengan kegiatan TJSLP.
(3)Susunan keanggotaan FfJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Pasal 16

Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

Pasal 14

Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengacu pada:

a.rencana kerja tahunan Perusahaan; dan
b.arah kebijakan dalam rencana pembangunanjangka menengah Daerah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…