DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, guna menjaga kebersihan, kesehatan, serta kelestarian lingkungan, yang juga mencakup Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya, Pengelolaan Sampah pada Sumber, Sistem Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah, Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Peran serta Masyarakat, Sanksi dan Penegakan Hukum. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang baik, mengurangi volume sampah yang dihasilkan, dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi,

b.menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain:
d.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R dan TPA dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),
e.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengolahan sampah sesuai kewenangannya, f£ memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengolahan sampah, dan
g.memberikan perizinan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 9

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Desa.
(2)Pelimpahan wewenang Bupati kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Kepala Desa. 9
(3)
(1)
(2)ara | Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan tugas dan wewenang Bupati kepada Pemerintah Desa dan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. "

BAB IV

RENCANA INDUK, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 11

Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah, Bupati menetapkan rencana induk pengelolaan sampah.untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD| dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah: pemilahan sampah: pengumpulan sampah, pengangkutan sampah: pengolahan sampah, va MP AD up . pemrosesan akhir sampah, dan tar. pendanaan. Muatan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada:

(3)
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap:
2. b.target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, Cc. target penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah,
3. d.kebijakan dan strategi pengelolaan sampah,
4. e.pengembangan kerjasama, kemitraan dan partisipasi masyarakat secara aktif,
5. f.pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengolahan sampah, dan
6. g.kebutuhan dana yang ditanggung Pemerintah Daerah, masyarakat, pengelola kawasan dan badan usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. 10
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)SR Penyusunan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada rencana induk pengelolaan sampah provinsi serta kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional dan provinsi, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Perangkat Daerah terkait. Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Dinas, Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa dalam menyusun rencana penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pasal 13

Rencana induk pengelolaan sampah dapat dilakukan peninjauan kembali setelah dilakukan evaluasi. Peninjauan kembali rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan/atau penyediaan prasarana dan/atau sarana pengolahan sampah, diawali studi kelayakan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan program ditinjau dari aspek kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan. Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rencana induk pengelolaan sampah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan teknis dan manajemen pengolahan sampah dengan tujuan sebagai berikut: (1

a.tersedianya dokumen teknis penyelenggaraan pengolahan sampah mencakup gambar rencana detail, rencana 1i

(2)
(1)
(2)
(1)- anggaran biaya, standar operasional prosedur dan kebutuhan prasarana dan sarana pengolahan sampah,
1. b.tersedianya perencanaan dan mekanisme peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah, dan
2. c.analisa investasi dan manfaat dari penyelenggaraan pengolahan sampah. Perencanaan teknis dan manajemen pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengolahan sampah oleh Dinas, pengeloia kawasan dan Kepala Desa.

BAB V

N PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN SAMPAH

Pasal 16

Penyelenggaraan pengolahan sampah ditujukan pada:

a.sampah rumah tangga, dan ,
b.sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diangkut ke TPA dilakukan pengolahan dengan cara:
a.pengurangan sampah, dan
b.penanganan sampah.

Pasal 17

Setiap orang harus melaksanakan pengurangan sampah dengan cara:

a.menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah,
b.menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alam,
c.menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan, dan 12

(3)2-4
1. d.memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan. Memanfaatkan kembali kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, mengacu pada label kemasan dan/atau produk yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. .
(2)Setiap pedagang harus menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.

Pasal 18

Penanganan sampah dilakukan dengan cara: a. p DO C

(1)
(3)pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 19

Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah sesuai jenis sampah dihasilkan dengan cara mengelompokkan sampah dan ditempatkan pada wadah sampah yang telah ditentukan. Wadah sampah dalam kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

(2)
1. a.wadah warna hijau untuk sampah yang mudah terurai,
2. b.wadah warna kuning untuk sampah yang dapat didaur ulang dan/atau sampah yang dapat digunakan kembali, dan
3. c.wadah warna merah untuk sampah mengandung B3 dan/atau limbah B3 rumah tangga. Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
4. a.timbulan sampah dihasilkan, 13
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)TK
1. b.diberi label atau tanda: dan
2. c.bahan, bentuk dan warna wadah.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…