DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BAB IV PENGADAAN BAB V PENGGUNAAN BAB VI PEMANFAATAN BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB VIII PENILAIAN BAB IX PEMINDAHTANGANAN BAB X PEMUSNAHAN BAB XI PENGHAPUSAN BAB XII PENATAUSAHAAN BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIV BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, maka Pengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah, . bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 'tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran | Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ,SentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 4. Indonesia Nomor 4400): 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750): 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah,
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG Dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung. Pemerintah Daaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. Bupati adalah Bupati Tana Tidung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah Kabupaten Tana Tidung. Secretariat Daaerah adalah merupakan unsur staf yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku Pengguna Barang. 5. 6. . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tana Tidung. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah yang selanjutnya disebut kuasa pengguna adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Rumah Dinas adalah rumah yang dimiliki Pemerintah Daerah yang ditempati Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan dating. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke satuan kerja pemakai. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakansecara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrasi, dan tindakan upaya hukum. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah. Penghapusan adalah tindakan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola, Pengguna, dan/atau kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sedikit dengan nilai seimbang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke daftar barang/daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna menurut golongan dan kodefikasi barang. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

37.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna.
38.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing- masing kuasa Pengguna.
39.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis,
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak,
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.fungsional,
2. b.kepastian hukum,
3. c.transparansi,
4. d.efisiensi,
5. e.akuntabilitas, dan
6. f.kepastian nilai.
(2)Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
2. b.pengadaan,
3. c.penggunaan,
4. d.pemanfaatan,
5. e.pengamanan dan pemeliharaan,
6. f.penilaian,
7. g.pemindahtanganan,
8. h.pemusnahan,
9. i.penghapusan,
10. j.penatausahaan, dan
11. k.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
(2)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwewenang dan bertanggung jawab : a. b. Cc. Menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan, Menetapkan Kebijakan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, . Menetapkan Pejabat Mengurus dan Menyimpan Barang Milik Daerah, d. Mengajukan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, Menyetujui usulan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, e. £
1. g.Mnyetujui usulan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan: Menyetujui usulan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerja sama Penyediaan Insfrastruktur, h.

Pasal 5

(1)Sekretaris sebagai Pengelola berwenang dan bertanggung jawab: C. f. g.
1. a.Meneliti dan menyetujua rencana kebutuhan Barang Milik Daerah,
2. b.Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Daerah, Mengajukan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati, Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahaan dan penghapusan Barang Milik Daerah, Mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD, Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah: Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah. d. e.
(2)Kepala SKPD sebagai Pengguna berwenang dan bertanggung jawab: a. b. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya, Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah, Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya, Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, Mengajukan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan, Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang dimanfaatkan pihak lain kepada walikota melalui Pengelola, d. f g
1. h.Mengajukan usulan pemusnahan dan pengahapusan Barang Milik Daerah, dan
2. i.Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, dan
3. j.Menyusun dan menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam Penguasaannya kepada Pengelola.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada,
(2)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Daerah,
(3)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan dalam penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan kerja dan anggaran,
(4)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
1. a.Standar barang,
2. b.Standar kebutuhan, dan/atau
3. c.Standar harga,
(5)Standar Barang dan Standar Kebutuhan untuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan Bupati setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

Pasal 7

(1)Pengguna menghimpun usulan rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna yang berada dilingkungan kantor yang dipimpinnya,
(2)Pengguna menyampaikan usulan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepada Penglola,
(3)Pengelola melakukan penelaahan atas usulan rencana kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) bersama pengguna dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan atau pengelola dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan barang milik daaerah.

BAB IV

PENGADAAN

Pasal 8

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsif efesien, efektif, transfaran, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 9

(1)Status pengguna Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati,
(2)Penetapan status pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan terahadap:
1. a.Barang Milik Daerah, meliputi:
  1. 1.Barang persediaan,
  2. 2.Konstruksi dalam pkerjaan, atau
  3. 3.Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
2. b.Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 10

Bupati dapat mendelegasikan penetapan status pengguna barang atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…