DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan dan susunan perangkat daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, staf ahli, kepegawaian, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup yang mencabut Perda No. 4 Tahun 2016.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan peninjauan Kembali Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
c.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu

Menetapkan

menetapkan Kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG Dan BUPATI TANA TIDUNG 10. 11. 12. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung; Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi_ seluas- luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bupati adalah Bupati Tana Tidung; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah; Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung; Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung; Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung; Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tana Tidung; Lembaga Penunjang Lain adalah Lembaga Penunjang Lain Kabupaten Tana Tidung; Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat; Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah; Efisiensi; Efektivitas; Pembagian habis tugas; Rentang kendali; Tata Kerja yang jelas; dan Fleksibilitas.sR me ae op

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat
(1). terdiri atas;
1. a.Sekretariat Daerah Tipe C; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C; Inspektorat Tipe C; Dinas Daerah; Badan Daerah; Lembaga Dengan Fungsi Penunjang Lain; dan > Oo BO
2. g.Kecamatan.
(3)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tipe B;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B; Dinas Lingkungan Hidup Tipe C; Dinas Perhubungan Tipe C; Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C; Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tipe C; mmo b. p. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tipe B; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C; Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tipe C; Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C; . Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe B; Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A; Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe C: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C.
(4)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari: a. b. c. d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tipe B; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B; Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe C; Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tipe C;
(5)Lembaga Dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf g terdiri dari: a. o oF Kecamatan Sesayap Tipe A; Kecamatan Sesayap Hilir Tipe A; Kecamatan Tana Lia Tipe B; Kecamatan Betayau Tipe B; Kecamatan Muruk Rian Tipe B.

Pasal 4

(1)Sekretariat daerah Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas paling banyak 2 j k. 1. m. n. (dua) asisten;
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak3 (tiga) bagian;
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbagian. 3 3

Pasal 5

(1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian;
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 6

(1)Inspektorat Tipe C sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 7

(1)Dinas Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbagian;
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. 3 3

Pasal 8

(1)Dinas Daerah Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang:;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian;
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak3 (tiga) seksi.3

Pasal 9

(1)Dinas Daerah Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian;
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak3 (tiga) seksi.3

Pasal 10

Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas lain.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…