DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini menetapkan tentang Perusahaan Umum Daerah Upun Taka, yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Lambang dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Pelayanan, Kegiatan Usaha, Wilayah Usaha dan Jangka Waktu Berdiri; Tugas Pokok dan Fungsi; Modal; Organ dan Pegawai Perumda; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan; Penggunaan Laba; Penugasan Pemerintah kepada Perumda; Tarif Layanan; Evaluasi, Restrukturisasi, dan Perubahan Bentuk Hukum; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran Perumda; Kepailitan; Pembinaan dan Pengawasan Perumda; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksuq dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Oaerah tentang Perusahaan Umum Oaerah Upun Taka. I 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara bepublik Indonesia Tahun 1945; Mengingat:

a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Oaerah, maka Peraturan Daerah Nomor 13 TaJun 2010 perlu dilakukan penyesuaian dan diganti; Menimbang: BUPATI TANA TIDUNG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUSAHAAN UMUM DAERAH UPUN TAKA TENTANG PERATURANOAERAHKABUPATENTANATIOUNG NOMOR 2TAHUN 2022 BUPATI TANA TIDUNG PROVINSIKALIMANTANUTARA
1. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tana
2. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah otonom.
3. 1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
4. 2.Bupati adalah Bupati Tana Tidung. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH UPUN TAKA Menetapkan dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENTANATIDUNG Dengan Persetujuan Bersama

3.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Pegawai adalah Pegawai Perumda Upun Taka
11.Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern yang rnelaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan rnelaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direksi.
12.Konsurnen adalah pengguna atau pernakai yang bersifat tidak
9.Direksi adalah Organ Perumda Upun Taka yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Upun Taka untuk kepentingan dan tujuan Perumda Upun Taka serta mewakili Perumda Upun Taka baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
8.Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Upun Taka yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Upun Taka.
7.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Upun Taka yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal disingkat KPM adalah Organ Perumda Upun Taka yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Upun Taka dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Perusahaan Umum Daerah Upun Taka yang selanjutnya disebut Perumda Upun Taka adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham. Tidung.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Lambang dan arti lambang Perumda Upun Taka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini

BAB I

KETENTUANUMUM BUPATITANATIDUNG

Pasal 4

Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama PERUSAHAAN UMUM DAERAHUPUN TAKA. Pasa13 Nama

BAB II

NAMA,LAMBANGDANTEMPATKEDUDUKAN Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Upun Taka dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi dan penyesuaian terhadap kondisi Perumda Upun Taka untuk mendorong peningkatan kinerja Perumda Upun Taka agar menjadi lebih efektif, efisien dan prod uktif.

Pasal 2

13.Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Upun Taka.
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang rnengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar rnenghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinarnbungan dan keseirnbangan hubungan antar pemangku kepentingan. tetap terhadap produk yang dihasilkan oleh Perurnda Upun Taka. Tujuan pendirian Perumda Upun Taka adalah:

a.Memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang bark; dan
b.Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan tidak mengesampingkan fungsi sosial demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 7

Maksud pendirian Perumda Upun Taka adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

(1)Perumda Upun Taka berkedudukan di Kecamatan Tideng Pale.
(2)Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda Upun Taka dapat membuka Kantor Unit Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Kegiatan usaha Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan bagi masyarakat yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pasal 9

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pelayanan

Pasal 8

(1)Pelayanan Perumda Upun Taka antara lain meliputi:
1. a.Pelayanan pengolahan dan jual beli sarang burung walet;
2. b.Pelayanan penyediaan barang dan jasa pertanian ;
3. c.Pelayanan barang dan jasa perikanan;
4. d.Pelayanan penyediaan barang grosir;
5. e.Pelayanan barang dan jasa konstruksi;dan
6. f.Usaha lain yang tidak bertentangan dengan perundang- undangan.
(2)Terkait jenis pelayananan yang akan dijadikan sebagai usaha dari perumda yang dimaksud pada ayat (1) dikaji berdasarkan kebutuhan daerah dan analisa kelayakan usaha. Pengelolaan terhadap bidang usaha yangb. melakukan dilakukan;
1. c.pelaksanaan dan pengembangan kerjasama dengan pihak lain; dan Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perumda Upun Taka mempunyai fungsi:
2. a.melakukan perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan dalam penyediaan pelayanan bidang usaha yang bermutu;

Pasal 13

Tugas pokok Perurnda Upun Taka yaitu:

a.melaksanakan pelayanan umum dalam sesuai bidang usaha yang diberikan
b.melakukan pengembangan tugas-tugas lain yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja Perumda Upun Taka.

Pasal 12

BABIV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Perumda Upun Taka didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 11

Wilayah usaha untuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan diluar daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…