DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat Bab I Pendekatan, Bab II Gambaran Umum Daerah, Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Bab V Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029

BAB I

: PENDAHULUAN;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen RPJMD sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
12.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
13.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ PD untuk mencapai sasaran.
14.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
15.Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung dimasa yang akan datang..
16.Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upayayang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh PD disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMN.

BAB II

: GAMBARAN UMUM DAERAH;

Pasal 3

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebbagai berikut:
(2)Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercan turn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD secara berkala.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/ atau;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya :
  1. 1.bencana alam;
  2. 2.goncangan politik;
  3. 3.krisis ekonomi;
  4. 4.konflik sosial budaya;
  5. 5.gangungan keamanan;
  6. 6.pemekaran Daerah; atau
  7. 7.perubahan kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra PD.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung. Ditetapkan di Tideng Pale, pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI TANA TIDUNG, IBRAHIM ALI Diundangkan di Tideng Pale padatanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA (74/2/2025 ) . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR .2. TAHUN202 5 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030 I. UMUM Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan Daerah tidak lepas dari perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber dayanya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejateraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan Daerah tersebut meliputi tahapan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Salah satu bentuk perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati. Sesuai amanat ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh PD disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra PD bagi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Kerangka pendanaan” adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati dan wakil Bupati serta target pembangunan nasional. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…