DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berfungsi sebagai laporan resmi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan APBD tahun 2017, yang mencakup Laporan Realisasi Pendapatan, aporan Realisasi Belanja, Realisasi Pembiayaan, Neraca Keuangan Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan ini mempunyai tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas laporan operasional Laporan Perubahan Ekuitas laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Catatan Atas Laporan Keuangan a b. d. e. £

Pasal 2

Dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut : a. b. Pendapatan Rp. 632.763.610.280,21 Belanja Rp. 830.884.987.795,01 (Defisit) (Rp. 198.081.377.514,80) Pembiayaan Rp. 236.458.294.251,59 - Penerimaan Rp. 236.458.294.251,59 - Pengeluaran Rp. - - Penyertaan Modal Rp. - c. - Pembayaran Pokok Utang Rp. - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 38.376.916.736,79

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut : 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.37.514.054.463,91 dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 670.277.664.744,12
b.Realisasi Pendapatan Rp. 632.763.610.280,21 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 37.514.054.463,91 2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp.155.890.971.200,70 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 986.735.958.995,71
b.Realisasi Belanja Rp. 830.844.987.795,01 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 155.890.971.200,70 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.118.376.916.736,79 dengan rincian sebagai berikut :
a.Defisit Setelah Perubahan Rp. 316.458.294.251,59
b.Realisasi Rp. 198.081.377.514,80 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 118.376.916.736,79 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.80.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 316.458.294.251,59
b.Realisasi Rp. 236.458.294.251,59 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 80.000.000.000,00 5) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 80.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 316.458.294.251,59
b.Realisasi Rp. 236.458.294.251,59 Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 80.000.000.000,00

Pasal 4

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Neraca adalah sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp. 3.047.801.877.809,58
b.Jumlah Kewajiban Rp. 51.472.054.959,00 Cc. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.996.329.322.850,58

Pasal 5

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut :

a.Saldo Kas Awal Per 1 Januari Tahun 2017 Rp. 236.458.294.251,59
b.Arus kas Bersih dari aktivitas operasi Rp. 176.771.837.517,20
c.Arus kas Bersih dari aktivitas investasi Non keuangan (Rp. 374.853.215.027,00)
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. 0,00
e.Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (Rp. 9.333.084,00)
f.Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2017 Rp. 38.840.943.052,04

Pasal 6

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Laporan Operasional adalah sebagai berikut :

a.Pendapatan-LO Rp. 707.993.115.989,84
b.Beban Rp. 1.160.491.789.752,14

Pasal 7

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp. 3.125.568.775.549,42
b.Surplus/Defisit-LO (Rp. 634.725.227.870,48)
c.Koreksi ekuitas lainnya Rp. 505.486.275.171,64
d.Ekuitas Akhir Rp. 2.996.329.822.850,58

Pasal 8

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 236.458.294.251,59
b.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 38.376.916.736,79 C. Koreksi SILPA Rp. 0,00
d.Koreksi SILPA lain-lain Rp. 0,00
e.SILPA setelah Koreksi Rp. 38.376.916.736,79

Pasal 9

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d catatan atas lapoaran keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran |! : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi, 5 p 32 t d Bupati menetapkan Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII . Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX Lampiran XX Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan, Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program Dan Kegiatan: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Laporan Operasional: Laporan Perubahan Ekuitas: Neraca: Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Daftar Rekapitulasi Piutangdaerah, Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih: Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset Daerah, Daftar Rekapitulasi Aset Tetap: Daftar Rekapitulasi Kontruksi dalam Pekerjaan, Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kawajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban jangka Panjang, Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah,

Pasal 11

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. b. d. e. £ & h 4 j: k. m t

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…