DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini menetapkan perubahan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.137.171.000.924,- bertambah sebesar Rp. 214.349.313.031,- sehingga menjadi Rp. 1.351.520.313.955,-.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 Agustus 2023; DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA BUPATI TANATIDUNG, Menimbang PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2023 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENTANATIDUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 BUPATI TANATIDUNG PROVINSI KALIMANTANUTARA

Mengingat

7.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 11);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tah4un 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun Anggaran 2023. Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.SOO.OOO.OOO Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp.140.724.341.887 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.O Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 141.224.341.887,- Rp. 43.000.000.000,- Rp. 98.202.791.887.-

3.Pembiayaan daerah

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah Rp. 1.351.520.313.955,- Rp.1.137.171.000.924,- RQ. 214.349.313.031L_
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula
b.Bertambah Jumlah belanja daerah setelah perubahan Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.210.795.972.068,- Rp. 1.094.649.450.924,- Rp. 116.146.521.144,.:.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.137.171.000.924,- bertambah sebesar Rp. 214.349.313.031,- sehingga menjadi Rp. 1.351.520.313.955,- dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.Semula
b.Bertambah Pasall Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: PERATURANDAERAHKABUPATENTANATIDUNG TENTANGPERUBAHANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2023. Menetapkan Rp.500.000.000 Rp.O
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula 2) Bertambahf (berkurang) MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH Dan BUPATI TANATIDUNG
1. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2022 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 5). Rp. 1.142.150.239.000,- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.050.366.416.000,- Rp. 91.783.823.000,..:
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 1) Semula Rp.7.087.060.000,- 2) Tidak Betambahf Berkurang RQ. 0 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp.7.087.060.000,-
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula Rp. 8.170.000.000,- 2) Betambah ~. 7.989.538.748,- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 16.159.538.748,-

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula 2) Bertam bah 725.000.000,-
2. b.Retribusi daerah; 1) Semula Rp. 725.000.000,- 2) Bertambahf Berkurang .:..;:R=p..:..... ....:::0..1-.- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. Pasa14
(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah; 1) Semula Rp. 4.605.000.000,- 2) Bertambahf Berkurang Rp. 0,- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 4.605.000.000,- 0-, Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. Rp. 1.704.744.000,- Rp. (1.704.744.000.-1
2. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) (berkurang) Pasal 3 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:
3. a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 20.587.060.000,- 2) Bertambah Rp. 7.989.538.748,- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 28.576.598.748,-
4. b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp. 1.072.357.646.924,- 2) Bertambah Rp. 109.861.726.396,- Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.182.219.373.320,- Pasal 6
(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanjapegawai 1) Semula Rp.332.715.469.781,- 2) Bertambah Ro. 6.9QS.943.3Q8c Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 339.621.413.089,- Rp. 136.085.466.600,- Rp. 129.937.072.600,- Rp. 6.148.394.000,-
2. d.Belanjatransfer; 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja transfer setelah perubahan 10.566.005.573,- 3.350.000.000,- 7.216.005.573,-
3. c.Belanja tidak terduga; 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. Rp. 428.235.760.415,- Rp. 368.849.929.379,- Rp. 59.385.831.036,-
4. b.Belanja modal; 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal setelah perubahan 1) Semula Rp. 635.033.998.945,- 2) Bertambah Rp. 141.599.082.422,- Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp.776.633.081.367,- Pasal 5 Anggaranbelanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
5. a.Belanjaoperasional; 0-, Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. Rp. 1.704.744.000,- (Rp. 1.704.744.000,-) sesuai dengan ketentuan peraturana. Lain-lain pendapatan perundang- undangan 1) Semula 2) Berkurang Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 40.069.134.320,-
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: Rp. 21.991.230.924,- Rj2. 18.077.903.396,-
1. b.Transfer antar daerah 1) Semula 2) Bertambah Rp. 1.227.950.000,- Rp. 603.000.000,- Rp. 624.950.000c Rp.9.253.787.338,- Rp.7.547.790.892,- Rp. 1.705.996.446,.: Rp. 139.224.342.472,- Rp. 195.569.862.855,- Rp. 15.947.025.443,- Rp. 36.845.203.873,- Rp. 30.167.588.434,.: 0-, Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah peru bahan
2. f.Belanja modal aset lainnya 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan 1) Semula 2) Bertambah
4. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp.211.516.888.298,-
5. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp. 128.244.071.759,- 2) Bertambah R12. 10.980.270.713,- Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan
6. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 67.012.792.307,- Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. Rp. 40.000.000,- (Ro_. _40.000.000d
(2)Belanja modal sebagaimana terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah 1) Semula 2) Berkurang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp.1.127.358.000,- 977.358.000,-Rp. 150.000.000, -Rp.
2. f.Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambah
3. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp.291.692.841.234,- 2) Bertambah Rp. 119.755.781.114,- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 411.448.622.348,-
4. c.Belanja hibah 1) Semula Rp. 10.475.687.930,- 2) Bertambah Rp. 13.960.000.000,- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 24.435.687.930,- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.500.000.000,- Rp.500.000.000,- Rp.O,- sesuai dengan ketentuana. Pengeluaran pembiayaan lainnya peraturan perundang- undangan 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang)
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp.43.021.550.000,- 2) Bertambah Rp. 98.202.790.887,- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 141.224.341.887,- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 500.000.000,- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 141.224.341.887,- Rp. 43.021.550.000,- Rp.98.202.790.887,_: Rp.500.000.000,- Rp. 0,-
2. b.Pengeluaran pembiayaan. I} Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Pasal 7 Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
3. a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.Semula Rp.3.350.000.000,-
2. b.Bertambah RJ. 7.216.005.573,- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 10.566.005.573,-
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp. 129.937.072.600,- 2) Bertambah Rp. 6.148.394.000,- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 136.085.466.600,- Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  1. 2.Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  2. 3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Pasal 10 Uraian lebih Ianjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung ini terdiri dari:
  3. 1.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; UrusanMenurutBelanja4. Lampiran IV Rekapitulasi Pasal 9
(1)Dalam keadaan darurat tennasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya danjatau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial darr/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dani atau masyarakat. Pasall1 Bupati Tana Tidung menetapkan peraturan ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
  1. 15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
  2. 16.Lampiran XVIDaftar Pinjaman Daerah. dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; Kegiatan Tahun Anggaran Yang Belum Diselesaikan
  3. 14.Lampiran XIV Daftar Sub Sebelumnya Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; Program Prioritas Daerah
  4. 10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJ abatan;
  5. 11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
  6. 12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; danPenambahanPerkiraan13. Lampiran XIII Daftar PPASdanKegiatan pada RKPD dengan Rancangan APBD;
  7. 9.Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Kegiatan dan Sub8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Keuangan Negara;
  8. 6.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  9. 7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; PengelolaanKerangkaDalamFungsi Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
  10. 5.Lampiran V LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANATIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 3 RAH KABUPATEN TANA TIDUNG Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 06 Oktober 2023 IBRAHIM ALI .- BUPATI TANATIDUNG Ditetapkan di Tidung Pale pada tanggal 06 Oktober 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tana Tidung dengan penempatannya dalam berita daerah Pasal 12 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…