DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi: Pendapatan Daerah semula sebesar Rp. 1.324.595.936.000,- menjadi Rp. 1.546.413.634.390,- Belanja Daerah semula sebesar Rp. 1.324.595.936.000,- menjadi Rp. 1.546.413.634.390,- Pembiayaan Daerah semula sebesar Rp. 318.532.168.024,- menjadi Rp. 308.365.964.448,-.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 Juli 2024
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun Anggaran 2024. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG Dan BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.324.595.936.000,- bertambah sebesar Rp.221.817.698.390,- sehingga menjadi Rp. 1.546.413.634.390,- dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp. 1.006.063.767.976,-
b.Bertambah Rp. 241.983.901.966,- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.248.047.669.942,-
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp. 1.324.595.936.000,-
b.Bertambah Rp. 221.817.698.390,- Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.546.413.634.390,-
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp. 318.532.168.024,- 2) Berkurang Rp. 10.166.203.576,- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 308.365.964.448,-
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp.O 2) Bertambah Rp. 10.000.000.000,- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,- Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp.298.365.964.448,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.O

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 25.757.991.976,- 2) Bertambah Rp. 25.166.203.576,- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 50.924.195.552,-
b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp. 978.555.324.000,- 2) Bertambah Rp. 216.817.698.390,- Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.195.373.022.390,-
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 1.750.452.000,- 2) Bertambah/Berkurang Rp.0,- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah; 1) Semula Rp. 4.605.000.000,- 2) Bertambah/ Berkurang Rp.0,- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 4.605.000.000,-
2. b.Retribusi daerah; 1) Semula Rp. 725.000.000,- 2) Bertambah/ Berkurang Rp.0,- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 725.000.000,-
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 1) Semula Rp. 7.087.060.000,- 2) Tidak Betambah/ Berkurang Rp.0,- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 7.087.060.000,-
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula Rp. 13.340.931.976,- 2) Betambah Rp. 25.166.203.576,- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 38.507.135.552,-
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula Rp. 950.202.664.000,- 2) Bertambah Rp. 185.459.210.219,- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.135.661.874.219,-
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp 28.352.660.000,- 2) Bertambah Rp 31.358.488.171,- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 59.711.148.171,-
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp. 1.750.452.000,- 2) Bertambah /Berkurang Rp. 0,- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 1.750.452.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasional; 1) Semula Rp. 794.170.982.028,- 2) Bertambah Rp. 80.840.582.811,98 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 875.011.564.839,98
b.Belanja modal; 1) Semula Rp. 412.614.400.961,- 2) Bertambah Rp. 122.144.750.667,02 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.534.759.151.628,02
c.Belanja tidak terduga; 1) Semula Rp. 2.100.000.000,- 2) Berkurang (Rp. 70.000.000,-) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.030.000.000,-
d.Belanja transfer; 1) Semula Rp. 115.710.553.011,- 2) Bertambah Rp. 18.902.364.911,- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 134.612.917.922,-

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp. 346.997.165.922,- 2) Bertambah Rp. 1.691.758.373,48 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 348.688.924.295,48
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 413.220.782.056,- 2) Bertambah Rp. 73.059.449.413,50 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 486.280.231.469,50
3. c.Belanja hibah 1) Semula Rp. 33.803.034.050,- 2) Bertambah Rp. 6.089.375.025,- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 39.892.409.075,-
4. f.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp.150.000.000,- 2) Bertambah Rp.0,- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp. 32.835.350.412,- 2) Bertambah Rp. 24.068.536.939,- Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 56.903.887.351,-
2. b.Belanja modal gedung dan bangunan 1) Semula Rp. 217.410.332.612,- 2) Bertambah Rp. 52.396.085.047,02 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp.269.806.417.659,02
3. c.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp. 160.850.125.037,- 2) Bertambah Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan
4. d.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan
5. e.Belanja modal aset lainnya 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 45.829.886.781,- Rp. 206.680.011.818,- Rp. 332.500.000,- Rp, 70.763.000,- Rp. 403.263.000,- Rp. 1.186.092.900,- (Rp. 220.521.100,-) Rp. 965.571.800,-
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.Semula Rp. 2.100.000.000,-
2. b.Berkurang Rp. 70.000.000,-) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.030.000.000,-
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp. 115.710.553.011,- 2) Bertambah Rp. 18.902.364.911,- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 134.612.917.922,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp. 318.532.168.024,- 2) Berkurang ( Rp. 10.166.203.576,-) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 308.365.964.448,-
b.Pengeluaran pembiayaan. 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah Rp. 10.000.000.000,- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,-

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp. 318.532.168.024,- 2) Berkurang (Rp. 10.166.203.576,-) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 308.365.964.448,-
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah Rp. 10.000.000.000,- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,-

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercan turn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung ini terdiri dari:

1.Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III: Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV: Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII: Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8.Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9.Lampiran IX: Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10.Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
11.Lampiran XI: Daftar Piutang Daerah;
12.Lampiran XII: Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.Lampiran XIII :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14.Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15.Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16.Lampiran XVLDaftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…