DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak tahun 2026-2028 dengan nilai total Rp797.250.000.000,00 yang mencakup Bab I Ketentuan Umum, Bab II Prinsip Dasar, Bab III Ruang Lingkup Pelaksanaan, Bab IV Nilai Kontrak, Bab V Jangka Waktu Pelaksanaan, Bab VI Tata Cara Pembayaran, Bab VII Penanggung Jawab, Bab VIII Penyesuaian Harga, Bab IX Pendanaan, dan Bab X Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (multiyears), maka perlu ditetapkan dnegan Peraturan Daerah tentang Tahun Jamak Tahun 2026- 2028;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Tahun Jamak 2026 - 2028. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DAN BUPATI TANA TIDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK TAHUN 2026 - 2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana serta infrastruktur lainnya di Daerah yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
7.Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
8.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9.Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan Penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak agar dapat dilaksanakan sesuai dengan program prioritas Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
(2)Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak agar dapat dilaksanakan sesuai dengan program prioritas Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 3

(1)Kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan Daerah yang tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran.
(2)Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kegiatan Kontrak Tahun Jamak 2026-2028 dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Nomor: 180/05/MoU/HUK-KTT/IX/2025 dan Nomor: 170/24/DPRD- KTT/IX/2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pemerintahan.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak 2026-2028 meliputi kegiatan pekerjaan:

a.Pembangunan dan Pengawasan Jalan Kawasan Pusat Pemerintahan (Kantor Bupati-DPRD-Islamic Centre-Taman Budaya);
b.Pembangunan dan Pengawasan Jalan Lingkar Pusat Pemerintahan Tahap III (3 Zona) ;
c.Pembangunan dan Pengawasan Jalan Kawasan Pusat Pemerintahan Zona II (2 sisi);
d.Pembangunan dan Pengawasan Jalan Poros Bebatu - Desa Sengkong Tahap IV;
e.Pembangunan dan Pengawasan Jalan Kawasan Kantor Bupati;
f.Pembangunan dan Pengawasan Jalan Kawasan kantor DPRD;
g.Rekontruksi dan Pengawasan Jalan Ir. Soekarno (Bundaran-Simpang AJP));
h.Rekonstruksi dan Pengawasan Jalan Sebidai - Sebawang;
i.Rekonstruksi dan Pengawasan Jalan Sebawang - Simpang Pelabuhan Nusantara);
j.Rekonstruksi Jalan Simpang Pelabuhan Nusantara- Seludau;
k.Rekonstruksi dan Pengawasan Jalan Sambungan - Tengku Dacing;
1. 1.Rekonstruksi dan Pengawasan Jalan Padat Karya;
m.Rekonstruksi dan pengawasan Jalan Sesayap - Sengkong;
n.Rekontruksi dan Pengawasan Jalan Simpang Seputuk - Kapuak/Rian;
o.Rekontruksi dan Pengawasan Jalan Transmigrasi Kujau SP.2 (Desa Maning) Tahap II);
p.Rekonstruksi dan Pengawasan Jalan Bebatu - Sengkong;
q.Pembangunan dan Pengawasan Landscape Kantor Bupati Tahap III;
r.Pembangunan dan Pengawasan Landscape Kantor DPRD Tahap III;
s.Pembangunan dan Pengawasan Landscape Bundaran Pusat Pemerintahan;
t.Pembangunan dan Pengawasan GOR Indoor Kabupaten Tana Tidung;
u.Pembangunan dan Pengawasan masjid Tengku Dacing;
v.Pembangunan dan Pengawasan Pengendalian Banjir Tahap IV Arah (Arah menuju M.Hatta);
w.Pembangunan dan Pengawasan Pengendalian Banjir Tahap V (arah menuju Ir. Soekarno);
x.Pembangunan dan Pengawasan Pengendalian Banjir Tahap III (lingkar dalam); dan
y.Pembangunan dan Pengawasan Taman Budaya Kabupaten Tana Tidung. NILAI KONTRAK

Pasal 6

(1)Nilai Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp797.250.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Nilai Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam 3 (tiga) tahun, yaitu:
1. a.Tahun 2026 senilai Rp39.862.500.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. b.Tahun 2027 senilai Rp358.762.500.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;dan
3. c.Tahun 2028 senilai Rp398.625.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
(3)Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Jangka waktu Kontrak Tahun Jamak terhitung mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2028.
(2)Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik disesuaikan dengan jenis dan volume pekerjaan dan berakhir paling lama pada bulan Desember 2028
(3)Jangka waktu pemeliharaan didasarkan pada jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan dokumen Kontrak dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Pembayaran pekerjaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak kepada Penyedia dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan/atau lebih dari 3 (tiga) tahun yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 9

Penanggung jawab Kegiatan Kontrak Tahun Jamak yaitu:

a.Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
b.Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

(1)Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
2. b.tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
(2)Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
2. b.penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; C. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
3. d.penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
4. e.penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
5. f.jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
6. g.indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019