DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini menetapkan Perda tentang Sistem Inovasi Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah; Penetapan dan Pembinaan Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Penerapan, Penghargaan dan/atau Insentif; Informasi Inovasi Daerah; Tugas Pemerintah Daerah; Tim Koordinasi SIDa; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan produksi atau proses produksi;
b.bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing Daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan payung hukum agar inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah maka perlu menyusun peraturan daerah tentang inovasi daerah:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah. BUPATITANATIDUNG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA SISTEMINOVASIDAERAH TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENTANATIDUNG NOMOR 6 TAHUN2022 BUPATI TANA TIDUNG PROVINSIKALIMANTANUTARA Mengingat Menimbang ,.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATITANATIDUNG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTANATIDUNG Dengan Persetujuan Bersama ; . . .
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123). I' •
4.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daearah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adaah rene ana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tana Tidung.
10.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi dan/ atau proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/ atau modifikasi dari yang sudah ada.
11.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12.Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu system untuk menumbuhkembangkan inovasi Daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13.Teknologi adalah eara atau metode serta proses atau produk inovatif yang dihasilkan dart penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

c.menambah peluang lapangan kerja; dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(2)Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran SIDa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
1. a.peningkatan pelayanan publik;
2. b.pemberdayaan dan peranserta masyarakat; dan
3. c.peningkatan daya saing Daerah. penyelenggaraana. meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah;
4. b.mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi dan menjadikan Daerah sebagai Kabupaten Inovatif;

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: # • . ,

14.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga masyarakat atas barang atau jasa dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
15.Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasanyide kreatif orisinal darr/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengankata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. penyelenggaraan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:

a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b.Inovasi Pelayanan Publik; dan/ atau pembaharuanrangkadalamDaerah(2) Inovasi

Pasal 5

(1)Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
1. a.Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;dan
2. b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
3. a.bent uk dan kriteria inovasi Daerah;
4. b.uji coba Inovasi Daerah;
5. c.penerapan, penghargaan danjatau insentif;
6. d.informasi Inovasi Daerah;
7. e.tugas Pemerintah Daerah;
8. f.tim koordinasi SIDa;dan
9. g.pendanaan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 4

Pasa13 Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan Daerah;
c.peningkatan efisiensi;
d.perbaikan efektifitas;
e.dilakukan secara terbuka;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas; dan
h.keadilan.
b.memberimanfaat bagi Daerah dan/ atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan darr/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

(1)Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal5 ayat (1)huruf a meliputi :
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;

Pasal 6

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa public dan inovasijenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
1. b.pengembangan;
2. c.duplikasi.dan/ atau
3. d.sintesis c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut : . '
1. a.penemuan;
2. a.Bupati;
3. b.anggota DPRD;
4. c.ASN;
5. d.Perangkat Daerah; dan/ atau
6. e.anggota masyarakat.
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang memuat:
1. a.bentuk Inovasi Daerah;
2. h.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan Inovasi Daerah;
4. d.manfaat yang diperoleh;
(1)Usulan inisiatif untuk melakukan Inovasi Daerah dapat berasal dari: BABIII PENGUSULANINISIATIFINOVASIDAERAH rangka barang masyarakat dalam dan/ atau produk
1. d.menjadi kebutuhan peningkatan proses dan.atau jasa. .' ,
2. d.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
3. e.dapat direplikasi.
(2)Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian unsur objek inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah darr/atau masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;dan PasallO
(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
(2)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dibahas oleh alat kelengkapan DPRD dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD;
(3)Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas oleh alat kelengkapan DPRD dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.
(4)Bappeda dan Litbang melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa16.

Pasal 9

(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati;
(2)lnisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah;
(3)Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas, dirancang dan disusun secara komprehensif oleh tim independen yang dibentuk secara insidentil pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(4)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dan Litbang.
1. e.metode dan waktu uji coba penerapan Inovasi Daerah; dan
2. f.rencana penggunaan anggaran, jika diperlukan.
(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf e disampaikan kepada ketua DPRDdanjatau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Pasal 13 Pasal 12
(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat) Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bappeda dan Litbang disertai dengan proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) untuk dievaluasi.
(2)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)inisiatifInovasiDaerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikaninisiatifInovasiDaerah kepada Bupati. .' . Pasall1
(1)Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
(2)Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda dan Litbang disertai dengan proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) untuk dievaluasi.
(3)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati. Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi paling sedikit memuat :
1. a.alasan perlunya inovasi daerah;
2. b.bidangj sektcryproduksi barang darr/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
3. c.metode inovasi;
4. d.komponeninovasi;

Pasal 15

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2)Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda dan Litbang dapat melibatkan tim independen yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, darr/atau praktisi dalam bidangnya masing- masing sesuai dengan kebutuhan;
(3)Bappeda dan Litbang memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Daerah terse but diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Bappeda dan Litbang.
(3)Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah terse but dievaluasi oleh Bupati melalui Bappeda dan Litbang.
(4)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappeda dan Litbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 18

(1)Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.mengenai InovasiDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf a disertai dengan Penetapan BABIV Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

g.anggaran biaya;dan
h.penanggung jawab inovasi.
e.tahapan dan jadwal inovasi;
f.keluaran inovasi; . .

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…