DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur jenis pajak dan retribusi daerah, subjek dan objek pajak dan retribusi, serta tata cara pemungutan dan pengawasannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTBsebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)Besarnya nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,OO(delapan puluhjuta rupiah) untuk perolehan hak pertama WajibPajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(6)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/ istri, nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,OO(tigaratus juta rupiah). - -'"_ .._ Pasal 14
(1)Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah darr/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah le1ang Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan setelah WajibPajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(3)Kepalakantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(4)Dalam hal Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB,Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 13

(1)Besaran pokok BPHTByang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTBsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai peroleh Objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Saat terutangnya BPHTBditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah darr/atau Bangunan dengan ketentuan:
1. a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual bell untuk jual beli;
2. b.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan daIam perseroan atau Badan hukum lainnya, penggabungan usaha, peleburan, usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah;
3. c.pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima warus mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
4. d.pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
5. e.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
6. f.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
7. g.pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(3)Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/ atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual bell sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, maka saat terutang BPHTBuntukjual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
(4)Wilayah pemungutan BPHTByang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/ atau Bangunan berada.

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

a.Makanan dan/ atau minuman;
b.Tenaga listrik;
c.Jasa Perhotelan;
d.Jasa Parkir; dan

Pasal 16

(1)Kepalakantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2)Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Perolehan Hak Atas Tanah danj'atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB,Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 15

(1)Pejabat pembuat akta tanahj'notaris sesuai kewenangannya Wajib:
1. a.meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan; dan
2. b.melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ..
(2)Dalam hal Pejabat pembuat akta tanahj'notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Denda sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a; darr/atau
2. b.Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb.
(3)Kepalakantor yang membidangi pelayanan lelang negara Wajib:
1. a.Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
2. b.Melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4)Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati. ....... ~ ..-..

Pasal 20

(1)Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapatjpertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
1. a.Hotel;
2. b.Hostel;

Pasal 19

(1)Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
(2)Dikecualikandari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),meliputi:
1. a.Konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan penyelenggaranegara lainnya;
2. h.Konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
3. c.Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosiallainnya yang sejenis; dan
4. d.Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 18

(1)Penjualan danjatau penyerahan makanan danjatau minuman sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf a meliputi makanan dan/ atau minuman yang disediakan oleh:
1. a.Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan danjatau minuman berupa meja, kursi, darr/atau peralatan makan dan minum;
2. b.Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; da
  3. 3.Penyajian dilakukan dengan tetap atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2)Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan danj atau minuman:
1. a.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) / pertahun;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan danj atau minuman;
3. c.dilakukan oleh pabrik makanan dan minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
5. e.Jasa Kesenian dan Hiburan. Pasa122 (I) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
6. a.Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
7. b.Pergelaran kesenian, musik, tari, danj atau busana;
8. c.Kontes kecantikan;
9. d.Kontes binaraga;
10. e.Pameran;
11. f.Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
12. g.Pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
13. h.Permainan ketangkasan;
14. i.Olaharaga permainan dengan menggunakan tempatjruang danjatau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

Pasal 21

(1)Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
1. a.Penyediaanatau penyelenggaraantempat parkir danj atau
2. b.Pelayanan memarkirkan kendaraan iparkir vaZed).
(2)Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
1. a.Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
2. b.Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. c.Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilannegara asing dengan asas timbal balik; dan
4. d.Jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial dan keagamaan.
5. c.Vila;
6. d.Pondok wisata;
7. e.Motel;
8. f.Losmen;
9. g.Wisma pariwisata;
10. h.Pesanggrahan;
  1. 1.Rumah penginapanj guesthousejbungaloj resort] cottage;
11. j.Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
12. k.Glamping.
(2)Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
1. a.Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
2. b.Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosiallainnya yang sejenis;
3. c.Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. d.Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
5. e.Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

(1)Nilaijual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)huruf b ditetapkan untuk:
1. a.Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
2. b.Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Pasal 24

(1)Dasar pengenaan PBJTmerupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
1. a.Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan danj atau minuman untuk PBJT atas makananjminuman;
2. b.Nilaijual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
3. c.Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
4. d.Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggaratempat parkir danj atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
5. e.Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
(2)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
(3)Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
(4)Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 23

(1)Subjek Pajak PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
(2)Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, danjatau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu. J. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
1. k.Panti pijat dan panti refleksi;dan
  1. 1.Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap j spa.
(2)Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
1. a.Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;dan j atau
2. b.Kegiatanlayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…