MEMUTUSKAN:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Mengingat Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGTATAKELOLAPERKEBUNAN. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTANATIDUNG dan BUPATI TANATIDUNG
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, saran a produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
6.Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha Perkebunan.
7.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang darr/atau jasa Perkebunan.
8.Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan darr/ atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
9.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun darr/atau perusahaan perkebunan yang mengelolaUsaha Perkebunan.
10.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 11.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia,yang mengelolaUsaha Perkebunan dengan skala tertentu. 12.Skala Tertentu adalah usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan. 13.Hasil Perkebunan adalah semua produk tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjangdaya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan. 14.Tata KelolaPerkebunan adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan pembangunan Perkebunan yang diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkerlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. 15.Setiap Orangadalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha darr/atau kegiatannya.