DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini menetapkan Perda tentang Tata Kelola Perkebunan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Leading Sector; Perencanaan; Penggunaan Lahan; Perbenihan; Budi Daya dan Usaha Tanaman Perkebunan; Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; Pemberdayaan Usaha Perkebunan; Persetujuan Lingkungan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup; Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Pekebun; Pemantauan dan Evaluasi; Pembiayaan; dan Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perkebunan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam ,pemlaang:L.1ct:lan .baik .secara ekonomis, .ekclogis raaupun sosial budaya;
b.bahwa penyelenggargan Usaha Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan dalam rangkapercepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan slnergis yang selaras, serasl dan seimbang dengan pembangunan lainnya sehingga diperlukan upaya nyata uratuk rnenciptakan .iklim yang mampu znempercepat terselenggaranya usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha Perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar Perkebunan:
c.bahwa Perkebunan sebagai salah satu bentuk peng.eJoJ.aan.s~her day-a .alam pedu 4il~ .secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka Perkebunan perlu dijarnin keberlanjutannya serta ditingkatkan rungst dan peranannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud .daJa:m h~ .a, hl..lr.Uf b, .Q@ hu.r.yf .c, .perJu znenetapkan Peraturan Daerah ten tang Tata Kelola Perkebunan. BUPATJ TANA TJDUNG-, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA KELOLA PERKEBUNAN TENTANG PERATURAN DAERAH TANA TIDUNG NOMOR 8 TABUN 2022 BUPATI TANA TIDUNG PRQVJNSl ~TAN UTARA Menimbang Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. 3.Bupati adalah Bupati Tana Tidung.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Mengingat Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGTATAKELOLAPERKEBUNAN. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTANATIDUNG dan BUPATI TANATIDUNG
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, saran a produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
6.Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha Perkebunan.
7.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang darr/atau jasa Perkebunan.
8.Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan darr/ atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
9.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun darr/atau perusahaan perkebunan yang mengelolaUsaha Perkebunan. 10.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 11.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia,yang mengelolaUsaha Perkebunan dengan skala tertentu. 12.Skala Tertentu adalah usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan. 13.Hasil Perkebunan adalah semua produk tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjangdaya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan. 14.Tata KelolaPerkebunan adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan pembangunan Perkebunan yang diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkerlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. 15.Setiap Orangadalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha darr/atau kegiatannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakanberdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.keberlanjutan;
e.keterpaduan;
f.kebersamaan;
g.keterbukaan;
h.efisiensi-berkeadilan;
i.kearifan lokal; dan J. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
1. 17.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWKadalah rencana tata ruang yang berdasarkan potensi wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
2. 18.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
3. 19.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)terhadap rencana dan standar.
4. 20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negen sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikantindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
5. 21.Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun- temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan RepublikIndonesia karena adanya ikatan pada asal usulleluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah,sumber daya alam yang memilikipranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayahadatnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.leading sector;
b.perencanaan;

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikanpelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
b.terselenggaranya kegiatan Usaha Perkebunan yang produktif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bertanggung jawab dan berkeadilan;
c.meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan usaha sehinggaberkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
d.meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
e.meningkatkan dan memenuhi bahan baku industri di dalam dan di luar daerah; dan
f.meningkatkan perekonomian dan pendapatan Daerah serta devisa negara. berdaya saing untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
c.menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat yang mandiri, handal dan sinergis secara selaras, serasi dan seimbang dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggungjawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar Perkebunan; dan yang terpadu, produktif dan secara bijaksana dan lestari;
b.mewujudkan sistem usaha Perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, efisien, optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alama. mewujudkan Pasal 3 Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk: untuk dan pendapatan Daerah yang berkelanjutan
d.meningkatkan perekonomian dan terlaksananya pembangunan Daerah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

(1)Perencanaan Perkebunan Daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan provmsi, perencanaan pembangunan Daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian tujuan penyelenggaraanUsaha Perkebunan.
(1)Leading sektor percepatan pelaksanaan tata Kelola Perkebunan dilaksanakan oleh PDyang membidangiPerkebunan.
(2)Dalamrangka mendukung percepatan tata KelolaPerkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dibentuk tim teknis.
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan telaah terhadap upaya perlindungan hak dan kesejahteraan pelaku usaha.
(4)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
1. c.penggunaan lahan;
2. d.perbenihan;
3. e.budi daya dan usaha tanaman Perkebunan;
4. f.fasilitasi pembangunan kebun masyarkat;
5. g.pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan;
6. h.pemberdayaan Usaha Perkebunan;
  1. 1.persetujuan lingkungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; J. pembiayaan;
7. k.perlindungan hak dan kesejahteraan Pekebun;
  1. 1.pemantauan dan evaluasi;dan
8. m.sanksi administratif.
(3)Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.
(2)Perencanaan Perkebunan di Daerah mencakup:
1. a.wilayah;
2. b.tanamarr/komoditi Perkebunan;
3. c.sumber daya manusia;
4. d.kelembagaan;
5. e.Kawasanperkebunan
6. f.keterkaitan dan keterpaduan hulu - hilir;
7. g.sarana dan prasarana; dan
8. h.pembiayaan.
9. i.penanaman modal; dan
10. j.penelitian dan pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

LEADING SECTOR

Pasal 8

(1)Perencanaan pembangunan Perkebunan Daerah disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah;
2. b.rencana tata ruang wilayah kabupaten;
3. c.kesesuaian lahan dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
4. d.daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. e.kinerja pembangunan Perkebunan;
6. f.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. g.kondisi ekonomidan sosial budaya;
8. h.lingkungan hidup;
  1. 1.kepentingan masyarakat; dan J. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi.
(3)Perencanaan Perkebunan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. ,P-asall.Q
(1)Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun sete1ah pemberian status hak atas tanah.

Pasal 9

(1)Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau tanah -terlantar7 Peraerintah Daerah .berkocrdinas! -dengara Pem.erintah Pusat .untuk keperluan pengalihan status hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peiaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan i-mb.al.aJ:1,nya..
(4)Penguasaan tanah oleh masyarakat berupa hak milik namun be1um memiliki sertifikat hak milik, dapat diakui dan dibebaskan oleh perusahaan Perkebunan untuk Usaha Perkebunan dengan ketentuan:
1. a.telah dimiliki secara turun-temurun;
2. b.memiliki ftmgs! sosial def1gan bukti flsik Iapangan:
3. c.ada saksi yang menguatkan; dan .d, menyertakan .surat .peng:u.asaan Iahan dari .aparat .petRermtah setempat.
(5)Peralihan hak atas tanah lokasi usaha Perkebunan harus mendapat izin dari Bupati melalui PD yang membidangi peralihan hak tersebut.
(6)Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah untuk Usaha Perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah dilaksanakan oleh PD yang membidangi Pengawasan dan Pengendalian tersebut . .f7.)Ketentuan .lebih .1araJut mengenai .mekanisaae pe:r:.aLiha.Jd Iaak .atas zanah, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati. BABIV PENGGUNAANLAHAN Pasal 13
(1)Setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
(2)Setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Benih tanaman Perkebunan yang beredar wajib unggul, bersertifikat, dan diberi label.
(3)Untuk menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasall1
(1)Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha sub sector perkebunan di atas tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.
(2)Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2)Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

BUDI DAYADANUSAHATANAMANPERKEBUNAN BABV PEMBENIHAN Pasal 12

Pasal 17

(1)Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman Perkebunan, usaha pengolahan hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.
(2)Usaha budi daya tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratan am , penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
(3)Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meru pakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya adalah hasil/ produkPerkebunan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah.
(4)Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan/ atau usaha pengolahan hasil Perkebunan.

Pasal 16

Usaha tanaman Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Daerah oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam dan luar negeri pada areal/Iahan yang sesuai dengan RTRWKdan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman Perkebunan dan/ atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
(2)Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, penyakit hewan dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme penganggu tumbuhan dan penyakit hewan.
(3)Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman Perkebunan secara meluas.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan komoditas Perkebunan dengan mengembangkan potensi yang ada, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, dan membangun keterpaduan usaha, sehingga menjadi satu kesatuan sistem Perkebunan industrial.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…