DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: Pendapatan Daerah Rp787.141.208.390,19 Belanja daerah Rp842.141.208.390,19 Surplus/(Depisit) Rp(55.000.000.000,00) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp. 55.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 55.000.000.000,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp. 0,00

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 787.141.208.390,19
2.Belanja daerah Rp. _842.141.208.390,19 (-) Surplus/(Depisit) Rp. (55.000.000.000,00)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp. 55.000.000.000,00 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp. 55.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 55.000.000.000,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan asli Daerah Sejumlah Rp. 26.160.395.811,84
2. b.Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 721.041.110.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 39.939.702.578,35
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a
(3)
(4)a. b. c. d. Pajak daerah sejumlah Rp. 4.200.000.000,00 Retribusi daerah sejumlah Rp. 600.000.000,00 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 13.360.395.811,84 Dana perimbangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b Terdiri dari jenis pendapatan: a. b. c. d. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 116.927.160.000,00 Dana alokasi umum sejumlah Rp. 462.133.273.000,00 Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 99.525.847.000,00 Dana Alokasi Desa Rp. 42.454.830.000,00 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 hurufc terdiri dari jenis pendapatan:Cc a. b. Cc. d. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainya sejumlah Rp. 15.197.692.795,20 Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 13.722.241.000,00 Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp. 3.726.000.000,00 Pendapatan lainnya Rp. 7.293.768.783,15

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. b. Belanja Tidak langsung sejumlah Rp. 367.026.419.949,56 Belanja langsung sejumlah Rp. 475.114.788.440,63
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 2 Bo op Belanja pegawai sejumlah Rp. 235.131.877.149,56 Belanja hibah sejumlah Rp. 28.261.000.000,00 Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.772.669.500,00 Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 100.360.873.300,00 Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis belanja:
(1)a. b. c. Belanja pegawai sejumlah Rp. 20.046.047.425,00 Belanja Belanja barang & jasa sejumlah Rp. 183.180.694.782,00 Belanja modal sejumlah Rp . 271.888.046.233,63

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: Penerimaan sejumlah Rp. 55.000.000.000,00 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis(2) pembiayaan : Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 55.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.LAMPIRAN I Ringkasan APBD;
2.LAMPIRAN II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
3.LAMPIRAN III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4.LAMPIRAN IV Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD,program, dan kegiatan;
5.LAMPIRAN V Rekaputulasi belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.LAMPIRAN VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
7.LAMPIRAN VII Daftar piutang daerah;
8.LAMPIRAN VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.LAMPIRAN IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10.LAMPIRAN X Daftar perkiraan dan pengurangan aset lain-lain;
11.LAMPIRAN XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun dalam tahun anggaran ini;
12.LAMPIRAN XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13.LAMPIRAN XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah. Ditetapkan di/Tideng Pale pada tanggaf 31 Desember 2019 H. UNDUNSYAH Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal31 Desember 2019 DAERAH,Pj. SEKREPARIS 0 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALI UTARA (29/9/2019) Peraturan BUPATI/TANA TIDUNG ae LA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…